AKD Jatim: Utamakan Dialog Bukan Aksi Massa

Perwakilan AKD Jatim saat berdialog di gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta.

Jakarta – DMC : Dalam proses lahirnya RUU Desa ternyata banyak elemen organisasi melakukan langkah langkah pengawalan, salah satunya Asosiasi Kepala Desa Jawa Timur (AKD Jatim). Bersama sembilan pengurus harian lainnya Ketua AKD Jatim Drs. H. Samari MM salah seorang kepala desa Kabupaten Gresik Jawa Timur hari ini (3/10)melakukan konsultasi dan dialog dengan beberapa fraksi di DPR RI.

Empat fraksi DPR RI menerima dengan baik kehadiran pengurus harian AKD Jatim. ”Hari ini kami deiterima dengan baik oleh fraksi Demokrat, Gerindra, PDIP dan Golkar” kata HM Jazuli Ketua FKKD Pacitan yang juga Kepala Desa Widoro Kecamatan Pacitan saat dihubungi DMC.

AKD Jatim menyuarakan beberapa harapan untuk RUU Desa yang akan datang. Harapan tersebut adalah tidak ada pembatasan periodisasi hanya dua kali, masa jabatan menjadi 8 tahun dan alokasi anggaran desa sebesar 5 – 10% dari APBN .

”Kami berharap tidak ada pembatasan dua kali masa jabatan dan tiap kali masa jabatan adalah delapan tahun” kata Jazuli. ”Anggaran yang dalam draff RUU  Desa yang kami dengar 5% kami berharap bisa sampai 10%” lanjutnya

Menanggapi aksi massa yang dilakukan oleh elemen lain, Jazuli menghormati saja, namun AKD jatim telah sepakat untuk mengedepankan dialog. ”Saya pikir aksi pengerahan massa silahkan saja, tetapi AKD sudah sepakat untuk lebih mengutakan dialog seperti ini” jelasnya. ”Efektifitas gerakan massa belum terbukti memiliki hasil maksimal, meski salah satu fraksi tadi mendukung demo, kami tidak belum terpikir untuk melakukan” tambahnya.

Langkah AKD Jatim ini juga mendapat dukungan dari pembinanya Dwi Putranto dan juga anggota Komisi II yang ditemui hari ini. ”Pembina kami pak Dwi juga Komisi II DPR RI  lebih mendukung langkah dialogis yang dilakukan AKD Jatim seperti ini” kata Jazuli mengakhiri penyampaian informasinya pada DMC.