PACITAN - Bencana banjir dan tanah longsor, bisa jadi mengancam
kelancaran pelaksanaan proyek pengadaan identitas diri berbasis
elektronik atau e-KTP yang akan dilaksanakan di Pacitan, April 2012
mendatang. Musibah tahunan tersebut sangat memungkinkan terjadi,
lantaran hampir sebagian besar daerah di Pacitan berupa pegunungan.
Apalagi akhir-akhir ini, bencana banjir serta longsoran seakan sudah
menjadi langganan di kabupaten berjuluk "Kota 1001 Goa" itu setiap
musim penghujan.
Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
(Disdukcapil) setempat, Rachmad Dwiyanto, tidak menampik seandainya
fenomena alam seperti itu bakal mewarnai gawe besarnya nanti. Ia
mengatakan, semua subsistem yang ada di Pemkab Pacitan harus bekerja
optimal. "Misalnya dengan evakuasi massal penduduk, agar pelaksanaan
e-KTP tidak terganggu," terangnya, sesaat sebelum meninjau kegiatan
sosialisasi e-KTP di balai pertemuan Kecamatan Pacitan, Rabu (9/11).
Selain evakuasi terhadap penduduk, juga peralatan harus segera
dipindahkan kelokasi yang lebih aman untuk pelayanan emergency. Itupun
sifatnya hanya sementara. Sebab peralatan IT'nya harus berkondisi off
line. "Setelah selesai, ya kita kembalikan lagi ke kecamatan untuk
standby online," jelasnya, kemarin.
Secara umum, menurut Rachmad, pelaksanaan e-KTP nantinya tidak akan
bisa diundur lagi. Namun demikian, ketika kondisi benar-benar gawat
darurat akibat bencana alam, kemungkinan sifatnya hanya pemberlakuan
dispensasi khusus terhadap daerah-daerah yang terdampak bencana.
"Kalau diundur, jelas nggak mungkin. Paling hanya dispensasi saja,"
tukas mantan Sekretaris Bappeda itu, kemarin.
Ditanya soal daerah rawan bencana, Rachmad mengatakan, itu kewenangan
pihak BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah). Meskipun, dia sempat
mengatakan, beberapa daerah rawan yang masuk pemetakan BPBD.
Diantaranya seperti di daerah aliran Kali Grindulu, serta Kecamatan
Ngadirojo sebagai wilayah rawan banjir. "Sedang tanah longsor dan
tsunami, tentunya di daerah perbukitan dan pantai," tuturnya.
Sementara itu, Ketua BPBD Pacitan, H. Mulyono, belum memberikan
keterangan ketika hendak dikonfirmasi kemarin. (dm/yun)
kelancaran pelaksanaan proyek pengadaan identitas diri berbasis
elektronik atau e-KTP yang akan dilaksanakan di Pacitan, April 2012
mendatang. Musibah tahunan tersebut sangat memungkinkan terjadi,
lantaran hampir sebagian besar daerah di Pacitan berupa pegunungan.
Apalagi akhir-akhir ini, bencana banjir serta longsoran seakan sudah
menjadi langganan di kabupaten berjuluk "Kota 1001 Goa" itu setiap
musim penghujan.
Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
(Disdukcapil) setempat, Rachmad Dwiyanto, tidak menampik seandainya
fenomena alam seperti itu bakal mewarnai gawe besarnya nanti. Ia
mengatakan, semua subsistem yang ada di Pemkab Pacitan harus bekerja
optimal. "Misalnya dengan evakuasi massal penduduk, agar pelaksanaan
e-KTP tidak terganggu," terangnya, sesaat sebelum meninjau kegiatan
sosialisasi e-KTP di balai pertemuan Kecamatan Pacitan, Rabu (9/11).
Selain evakuasi terhadap penduduk, juga peralatan harus segera
dipindahkan kelokasi yang lebih aman untuk pelayanan emergency. Itupun
sifatnya hanya sementara. Sebab peralatan IT'nya harus berkondisi off
line. "Setelah selesai, ya kita kembalikan lagi ke kecamatan untuk
standby online," jelasnya, kemarin.
Secara umum, menurut Rachmad, pelaksanaan e-KTP nantinya tidak akan
bisa diundur lagi. Namun demikian, ketika kondisi benar-benar gawat
darurat akibat bencana alam, kemungkinan sifatnya hanya pemberlakuan
dispensasi khusus terhadap daerah-daerah yang terdampak bencana.
"Kalau diundur, jelas nggak mungkin. Paling hanya dispensasi saja,"
tukas mantan Sekretaris Bappeda itu, kemarin.
Ditanya soal daerah rawan bencana, Rachmad mengatakan, itu kewenangan
pihak BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah). Meskipun, dia sempat
mengatakan, beberapa daerah rawan yang masuk pemetakan BPBD.
Diantaranya seperti di daerah aliran Kali Grindulu, serta Kecamatan
Ngadirojo sebagai wilayah rawan banjir. "Sedang tanah longsor dan
tsunami, tentunya di daerah perbukitan dan pantai," tuturnya.
Sementara itu, Ketua BPBD Pacitan, H. Mulyono, belum memberikan
keterangan ketika hendak dikonfirmasi kemarin. (dm/yun)
No comments:
Post a Comment