SUARA DESA, SUMENEP
Sejumlah Mahasiswa dan Pemuda Sapeken yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Kepulauan (AMPK), melakukan demo di depan Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep. Mereka menuntut agar kasus dugaan penggelapan raskin kepulauan sekitar 500 ton itu segera dituntaskan.
Selain berorasi, mereka membawa sepandung bertuliskan protes terhadap Kejari yang terkesan lamban dalam menuntaskan kasus tersebut. Salah satu tulisan itu, "Pecat kepala desa yang terlibat menggelapkan raskin", "Ada tikus raskin kepulauan", "Kabag Perekonomian dan kades kepulauan, jangan perkosa raskin secara berjamaah", "Bupati Sumenep, jangan diamkan kasus ini, demi tegaknya supremasi hukum".
Puas berorasi, lima perwakilan mahasiswa dan pemuda masuk menemui Kepala Kejaksaan Negeri Sumenep untuk menyampaikan aspirasinya. Meraka juga menyodorkan berita acara dukungan atas penuntasan kasus raskin tersebut. Namun pihak kejaksaan tidak bersedia menandatangani berita acara tersebut.
Suhardi, korlap aksi unjukrasa mengatakan, apa yang dilakukan kejaksaan merupakan cermin bahwa hukum di Sumenep ini sudah mati. Padahal, warga kepulauan sangat mendukung atas supremasi hukum di bumi Sumekar ini.
Ia menuding, ada mafia raskin yang sengaja memakan jatah orang-orang miskin. Karena itu, ia mendesak pemerintah daerah agar semua kepala desa yang terlibat dalam kasus raskin ini diberhentikan.
Seperti diketahui, sebelumnya sejumlah warga Kecamatan Sapeken mengadu ke Komisi A DPRD Sumenep. Mereka melaporkan tidak sampainya raskin ke penerima manfaat selama tiga bulan terakhir sebanyak sekitar 500 ton. Sedangkan hasil kroscek ke gudang Bulog, jatah raskin untuk Kecamatan Sapeken sudah diambil dari gudang.(bh,fat)
Sejumlah Mahasiswa dan Pemuda Sapeken yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Kepulauan (AMPK), melakukan demo di depan Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep. Mereka menuntut agar kasus dugaan penggelapan raskin kepulauan sekitar 500 ton itu segera dituntaskan.
Selain berorasi, mereka membawa sepandung bertuliskan protes terhadap Kejari yang terkesan lamban dalam menuntaskan kasus tersebut. Salah satu tulisan itu, "Pecat kepala desa yang terlibat menggelapkan raskin", "Ada tikus raskin kepulauan", "Kabag Perekonomian dan kades kepulauan, jangan perkosa raskin secara berjamaah", "Bupati Sumenep, jangan diamkan kasus ini, demi tegaknya supremasi hukum".
Puas berorasi, lima perwakilan mahasiswa dan pemuda masuk menemui Kepala Kejaksaan Negeri Sumenep untuk menyampaikan aspirasinya. Meraka juga menyodorkan berita acara dukungan atas penuntasan kasus raskin tersebut. Namun pihak kejaksaan tidak bersedia menandatangani berita acara tersebut.
Suhardi, korlap aksi unjukrasa mengatakan, apa yang dilakukan kejaksaan merupakan cermin bahwa hukum di Sumenep ini sudah mati. Padahal, warga kepulauan sangat mendukung atas supremasi hukum di bumi Sumekar ini.
Ia menuding, ada mafia raskin yang sengaja memakan jatah orang-orang miskin. Karena itu, ia mendesak pemerintah daerah agar semua kepala desa yang terlibat dalam kasus raskin ini diberhentikan.
Seperti diketahui, sebelumnya sejumlah warga Kecamatan Sapeken mengadu ke Komisi A DPRD Sumenep. Mereka melaporkan tidak sampainya raskin ke penerima manfaat selama tiga bulan terakhir sebanyak sekitar 500 ton. Sedangkan hasil kroscek ke gudang Bulog, jatah raskin untuk Kecamatan Sapeken sudah diambil dari gudang.(bh,fat)
No comments:
Post a Comment