JLS Ruwet Karena Pemerintah Tidak Transparan

PACITAN - Ruwetnya persoalan yang melilit proses pembebasan lahan Jalan Lintas Selatan (JLS) di sejumlah titik, serta pembebasan lahan proyek pelabuhan niaga, mengindikasikan lemahnya transparansi pemerintah dengan masyarakat. Karena itu, Arif Setia Budi, pengamat Public Policy Pacitan, mengingatkan, sesegera mungkin persoalan itu bisa disikapi.

Menurutnya, pemerintah perlu membangun transparansi publik apalagi yang menyangkut dampak dari pembangunan jangka panjang. Seperti halnya JLS, pelabuhan niaga, PLTU, Geopark, atau masih banyak lainnya. "Ini bisa dilakukan dengan fasilitasi banyak media. Misalnya, seperti pemasangan baliho, leaflett, disetiap gerbang pintu masuk, serta tempat-tempat strategis lainnya," kata Arif, Rabu (8/11).

Dia berpendapat, upaya publikasi semacam itu akan berdampak terhadap pemahaman masyarakat luas, bahwa kedepan daerahnya bakal menjadi kota wisata yang sangat menjanjikan. "Secara otomatis, tingkat perekonomian mereka akan meningkat tajam," ujarnya.

Selain itu, penyiapan internal masyarakat, dipandang jauh lebih penting ketimbang persiapan dari sisi eksternalnya atau bisa diistilahkan sebagai chanelling. Nah, sebelum merintis pembangunan eksternal tersebut, Pemkab Pacitan mestinya mempersiapkan masyarakatnya terlebih dulu. "Artinya, pemerintah sebisa mungkin  mengkampanyekan grand program kedepan. Dengan harapan, masyarakat ikut peduli terhadap daerahnya," paparnya, kemarin.

Arif menandaskan, kepedulian masyarakat, bisa menjadi modal sosial (social capital) bagi pemkab untuk menopang pelaksanaan berbagai program pembangunan. "Sehingga dengan begitu, tak akan lagi terdengar kasus-kasus seperti pembebasan lahan JLS misalnya. Andaikata transparansi bisa terbangun, saya beranggapan bisa menjadi daya ungkit terciptanya sinergitas antara pemerintah, swasta dan masyarakat," tandasnya. (dm/yun)