Hari Jadi Pacitan, Sejumlah Pihak Cuci Tangan

Perayaan hari jadi Pacitan tahun lalu.

PACITAN - Euforia kemeriahan hari jadi Kabupaten Pacitan yang biasanya diperingati setiap tanggal 19 Februari, mungkin tak lagi bisa dinikmati masyarakat. Pasalnya, pemkab tidak menganggarkannya di APBD Tahun 2012 untuk prosesi peringatan yang sudah jamak diselenggarakan saban tahun tersebut. Anehnya, saat dikonfirmasi, sejumlah pihak terkesan cuci tangan.

Kabid Promosi, Disbudparpora Pacitan, Budi Hartoko, berdalih, Inspektorat tidak membenarkan bila ada alokasi anggaran untuk kegiatan prosesi hari jadi. "Tidak diperbolehkan kalau prosesi hari jadi itu masuk dalam kegiatan SKPD. Alasannya, karena itu masuk dana bantuan," kilahnya, Rabu (18/1).

Dia mengatakan, bila sebelumnya ada kegiatan hiburan, penganggarannya dialokasikan dari rekening fasilitasi promosi. Namun, menurut Hartoko, bukan berarti itu kegiatan prosesi hari jadi. "Hanya kebetulan pelaksanaannya bertepatan dengan peringatan hari jadi. Kalaupun dilaksanakan di luar itu, ya tidak masalah. Sebab anggaran itu memang bukan untuk prosesi hari jadi," bebernya.

Terbetik kabar, prosesi peringatan hari jadi Pacitan Tahun 2012 nanti konon akan dibiayai dari rekening fasilitasi yang ada di Bidang Kebudayaan, Disbudparpora senilai Rp 300 juta. Padahal, dana tersebut peruntukannya sebagai kegiatan pelestarian budaya. Namun, Kabid Kebudayaan, Disbudparpora Pacitan, Johan Perwiranto, sangat berkeberatan bila anggaran kegiatan di bidang yang ia gawangi itu harus terkuras untuk kegiatan prosesi hari jadi. "Jelas akan mengganggu, kalau anggaran kami dicomot untuk kegiatan yang lain," bantah Johan, saat dikonfirmasi secara terpisah.

Namun, menurut Johan hal itu saat ini masih dikoordinasikan lebih lanjut dengan sektor terkait. "Batal atau tidak, saya juga belum jelas. Sebenarnya, itu kan kebijakan pimpinan," elak Johan.

Sementara itu, Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab Pacitan, H. Mulyono, belum bisa dihubungi. Pun Inspektur Kabupaten Pacitan, Sugeng Basuki, belum bisa dimintai keterangan terkait persoalan tersebut. (dm/yun)