Penebusan Raskin Dipersulit

Mengambil raskin

PACITAN – Di saat harga sejumlah bahan pokok lagi melambung, masyarakat kembali dipusingkan dengan sistem penebusan beras miskin (raskin) yang terkesan dipersulit. Hal itu disinyalir terjadi di Desa Nglaran, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan.

Tidak sepeti biasanya, ketika bahan pangan itu didrop dari Perum Bulog, lantas masyarakat menebusnya dengan harga sangat terjangkau. Akan tetapi belakangan, pemerintah desa (pemdes) setempat membuat kebijakan tak lazim. Hadi Wiyono, Kasun Kalimojo, sang kepala desa, mengatakan, sebelum beras sampai ke desa, masyarakat diharuskan membayar terlebih dulu. Kebijakan itu, katanya, atas perintah petugas kecamatan.

"Kalau tidak bayar dulu, ya tidak kebagian jatah (raskin). Padahal berasnya belum ada," kata Kasun yang karip dipanggil Mbah Putungan itu, Senin (2/1).

Hadi mengungkapkan, agar masyarakatnya tidak resah dan tetap bisa menikmati beras bersubsidi itu, ia pun terpaksa nomboki dulu jatah raskin untuk satu dusun senilai Rp 1.660.000. Setiap satu kilogram raskin dibandrol Rp 1600. Itu masih ditambah Rp 180/kg sebagai ongkos kirim dari balai desa menuju balai dusun.
Sementara di dusun yang lain, ada juga yang belum bisa menebus lantaran masyarakatnya belum setor.
"Kebijakan itu diberlakukan mulai bulan Desember, padahal sebelumnya tidak seperti itu. Setelah beras datang, masyarakat baru nebus," sebutnya.

Apakah di desa lain juga diberlakukan kebijakan semacam itu? Pria 86 tahun itu tidak bisa memberikan banyak penjelasan. Namun yang pasti, di Desa Nglaran,  kebijakan yang sangat  meresahkan warga itu sedang diberlakukan. Hingga berita ini ditulis, pihak Pemdes Nglaran serta petugas dari Kecamatan Tulakan belum bisa dikonfirmasi. (dm/yun)