KPU Jadwal Pilwali Mojokerto Mei 2013

Suasana coblosan  pilkada (ilustrasi)

MOJOKERTO—Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mojokerto merencanakan jadwal pemilihan walikota (pilwali) pada Mei 2013 mendatang.  Ini menyesuaikan rencana KPU Provinsi Jatim yang mengelar pemilihan Gubernur (pilgub) pada bulan sama. 

”Kemungkinan pilwali pada tanggal 15 Mei atau jika mundur maksimal pada bulan Juni,” kata Humas KPU kota Mojokerto, Yusuf Widayat, Selasa (7/2/2012).

Berdasarkan UU nomer 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas UU nomer 32 tahun 2004 tentang pemerintahan diatur pasal 235 ayat 2 bahwa  pemungutan suara dalam pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota dalam satu daerah yang sama yang berakhir masa jabatannya dalam kurung waktu 90 hari harus diselenggarakan pada hari dan tanggal yang sama.

Lebih lanjut, Yusuf menjelaskan, dari surat dikirim KPU ke DPRD mengenai masa jabatan walikota Abdul Gani habis pada 5 Desember 2013, sedangkan masa jabatan Gubernur Soekarwo habis Februari 2014.
Melihat rentan waktu masa jabatan kedua pimpinan yang tidak lebih dari 90 hari, maka Pilwali akan digelar bersamaan dengan Pilgub. ”Pilwali pada Mei 2013 sesuai recana dari KPU Jatim yang juga akan menggelar Pilgub sehingga kita mengikuti,” katanya.

Lebih lanjut dia, mengatakan jika digelar di atas Mei atau sekitar Juli hingga September, pemilihan tidak akan efektif karena terlalu mepet pada 2014 yang banyak agenda pemilihan, seperti pemilihan presiden dan pemilihan anggota legislatif. Sedangkan jika digelar Juli akan bertepatan dengan puasa. Pertimbangan lain, barengnya perhelatan Pilgub dan Pilwali untuk memenuhi efesiensi biaya. “Kita juga mengaca pada pelaksanaan sebelumnya yang membutuhkan proses yang lama. Apalagi jika ada gugatan atau putaran kedua,” jelasnya. “Jadi selama tidak ada perubahan undang-undang pilwali dan pilgub besar kemungkinan digelar bersamaan dengan tiga kota lainnya,” tambahnya.

Untuk anggaran, Yusuf KPU mengatakan membutuhkan biaya sekitar 5 Rp 6 miliar. “Besarnya dana itu termasuk mengantisipasi biaya untuk dua putaran pemilihan,” katanya.

Sementara itu anggota badan anggota (bangar) DPRD Syaiful Arsyad mengatakan untuk biaya biaya Pilwali, APBD 2012 telah mengalokasikan mencapai Rp 3 miliar. Jumlah itu akan bertambah pada APBD 2013 mendatang yang rencananya menganggarkan Rp 3 miliar.”Yang jelas tahun ini sudah ada dalam APBD Rp 3 miliar tahun depan bisa ditambah tergantung kebutuhan KPU,” katanya. (dm/ari)