Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Iklan

Indeks Berita

7 Orang Daftar ke PDIP Gantikan Risma, Keputusan Ada di DPP

Friday, September 13, 2019 | 10:50 WIB Last Updated 2019-09-13T03:50:54Z


SURABAYA (DutaJatim.com) - PDI Perjuangan melakukan penjaringan untuk mencari bakal calon walikota Surabaya pengganti Tri Rismaharani. Penjaringan dilakukan DPC PDIP Surabaya pada 5-14 September dan DPD PDIP Jatim pada 9-14 September.

Sampai Jumat (13/9/2019), ada tujuh orang sudah mendaftar sebagai bakal calon walikota (bacawali). Mereka berasal dari kader PDIP hingga pengurus Nahdlatul Ulama (NU) dan pengusaha. 

Mereka yang sudah mendaftar sebagai bacawali dan bacawawali di Kantor PDIP Surabaya itu antara lain  Wisnu Sakti Buana yang merupakan Wakil Wali Kota Surabaya dan mantan ketua DPC PDIP Surabaya. Lalu anggota DPRD Jatim Armuji. Bahkan mantan Ketua DPRD Surabaya itu saat ini sudah memasang balihonya di berbagai lokasi di Kota Pahlawan.

Selanjutnya ada nama Eddy Tarmiji, Chrisman Hadi, Anugerah, Sutjipto Joe Angga, dan Dyah Katarina. Selain itu ada pula Wakil Sekretaris Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) Jawa Timur, Dwi Astuti, yang tampak mendaftar ke Kantor DPD PDIP Jatim.
"Dwi Astuti mendaftar di DPD," kata Sekretaris DPC PDIP Surabaya, Baktiono, Jumat (13/9/2019).

Selain Wisnu Sakti yang sekarang wawali, sosok Dyah Katarina dinilai sebagai calon kuat sebab dia adalah istri mantan Wali Kota Bambang DH. Dyah yang juga anggota Fraksi PDIP DPRD Surabaya ini juga telah mengambil formulir pendaftaran bakal cawali Surabaya ke partainya.

Kepada wartawan Dyah mengatakan, soal bakal calon walikota merupakan kewenangan DPP PDIP. Sedang  DPC hanya melakukan penjaringan dan menampung serta menyampaikan nama-nama bacawali ke DPD PDIP Jatim hingga 14 September. Selanjutnya dikirim ke DPP PDIP di Jakarta. Namun DPD lebih dulu melakukan verifikasi.

Dia menegaskan DPP PDIP berhak memutuskan nama calon di luar mereka yang telah mendaftar di DPC maupun DPD. 

"Yang menentukan satu nama itu DPP, nama itu yang sesuai kriteria. Bisa nama baru yang tidak mendaftar, itu kewenangan DPP" kata politisi PDIP senior ini.

Yang menarik pejabat atau birokrat Pemkot Surabaya belum ada yang mendaftar bacawali lewat PDIP. "Belum ada," jawab Ketua PDIP Surabaya, Adi  Sutarwijono saat dihubungi wartawan. (jtn)


No comments:

Post a Comment

×
Berita Terbaru Update