JAKARTA (DutaJatim.com) - Selain soal pelemahan KPK yang sekarang banyak dihujat gara-gara revisi UU KPK, Presiden Jokowi saat melakukan kampanye Pilpres 2019 pernah membanggakan minimnya kebakaran hutan pada periode pemerintahannya. Termasuk saat debat capres.
Namun Presiden Joko Widodo sempat meralat ucapannya yang mengklaim tidak ada kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) dalam kurun tiga tahun terakhir saat debat kedua calon presiden. Ia menjelaskan maksud pernyataannya adalah kebakaran hutan menurun drastis.
"Saya sampaikan kami bisa mengatasi kebakaran dalam tiga tahun ini, artinya bukan tidak ada, tapi turun drastis, turun 85 persen lebih," katanya di Pandeglang, Banten, Senin, 18 Februari 2019.
Menurut Jokowi, dalam kurun waktu tersebut dampak dari kebakaran hutan dan lahan tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya. Ia mencontohkan kejadian kebakaran ini tidak sampai mengganggu jadwal penerbangan dan protes asap dari negara-negara tetangga.
Namun sekarang jauh berbeda. Kebakaran hutan termasuk parah. Negara tetangga protes. Penerbangan terganggu. Masyarakat di sekitar bencana kebakaran tentu saja kelimpungan. Sampai sekarang mereka menunggu turun tangan Jokowi.
Ketua Tim Kampanye Hutan di Greenpeace Indonesia, Arie Rompas, meminta Presiden Joko Widodo turun langsung dalam menangani peristiwa kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ia menilai langkah tersebut perlu dilakukan jika menginginkan karhutla segera diatasi.
"Seharusnya Presiden Jokowi memimpin langsung sehingga seluruh komponen masyarakat bisa mendukung dan terlibat secara aktif dan menggerakkan sumber dayanya. Termasuk pemerintah daerahnya," kata Arie ketika dihubungi Minggu 15 September 2019.
Janji Copot Pejabat
Presiden Jokowi sebelumnya telah memerintahkan Kapolri dan Panglima TNI untuk bisa mengatasi Karhutla. Selain itu, Jokowi juga telah menghubungi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Kepala BNPB Doni Monardo, dan Kepala BMKG Dwikorita Karnawati untuk berkoordinasi terkait penanganan karhutla.
Sementara itu, pada awal Agustus 2019, Presiden Jokowi sempat melontarkan pernyataan bakal mencopot sejumlah pejabat tinggi Polri dan TNI jika gagal mengatasi kebakaran hutan dan lahan. Hal itu disampaikan Jokowi di Istana Negara saat mengelar Rapat Nasional Pengendalian Karhutla 2019 di Istana Negara, Jakarta.
“Kemarin saya sudah telepon Panglima TNI dan Kapolri. Saya meminta mereka mencopot orang-orang yang tidak bisa mengatasi kebakaran hutan,” kata Jokowi, seperti dikutip Reuters, usai rapat tersebut.
Kendati demikian, Arie menyatakan pernyataan Jokowi sebelumnya hanya sebatas janji di mulut. Sebab, meski telah menyatakan bakal mencopot, faktanya tidak ada tindakan nyata dari Presiden Jokowi.
Kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Tanah Air belum juga dapat dipadamkan. Kebakaran di Jambi meluas hingga memasuki kawasan hutan lindung gambut. Sementara itu, di Riau, sudah mendekati ladang minyak milik PT Pertamina.
Berdasarkan pantauan udara, asap hitam masih mengepul di kawasan Hutan Lindung Gambut Londerang, Tanjung Jabung Timur, Jambi. Pemadaman terus dilakukan baik melalui jalur darat maupun udara.
Terlihat, tiga helikopter mondar-mandir melakukan pengeboman air dari udara. Selain melakukan pemadaman, tim Satgas Karhula melakukan pendinginan di lahan yang sudah berhasil dipadamkan.
Sementara itu, kebakaran hutan di Riau sejak dua bulan terakhir terus mengalami peningkatan. Titik api di Provinsi Riau terpantau ada sebanyak 44 titik.
Saat ini, api terus meluas dan membakar hutan dan lahan perkebunan milik warga. Kebakaran mulai mendekati sumur minyak milik Pertamina di Desa Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, Riau.
"Dampaknya akan sangat membahayakan bila api membakar sumur minyak Pertamina ini. Kawasan ini segera mendapat prioritas utama," kata Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Doni Monardo.
Sementara itu, di Kota Batam, asap pekat akibat kebakaran hutan mulai menyulitkan warga. Setiap pagi, asap pekat terlihat sejak sepekan terakhir. Gedung-gedung samar terlihat, juga di wilayah pelabuhan. Kapal-kapal hampir tidak terlihat.
Polresta Barelang Batam, meringkus tiga orang pelaku pembakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kota Batam. Para pelaku diketahui kedapatan saat hendak membakar hutan di kawasan Bukit Bismilah Galang, Hutan di Kecamatan Galang dan kawasan Sekupang Batam.
Kondisi asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di juga Pekanbaru kian memprihatinkan. Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion (P3E) Regional Sumatera menyebut kualitas udara di Pekanbaru sudah level berbahaya.
Penerbangan Terganggu
Lihat juga di Kalimantan. Kabut asap tebal masih menyelimuti kota di Kalimantan Barat. Akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) ini, berdampak pada sejumlah penerbangan. Pekatnya asap membuat penerbangan mengalami penundaan (delay).
"Akibat kabut asap tebal, ada 15 penerbangan di Bandara Internasional Supadio Pontianak, Kalimantan Barat, terpaksa mengalami penundaan keberangkatan (delay)," kata Plt Officer In Charge (OIC) Bandara Internasional Supadio Pontianak, Didi Herdiansyah, Minggu, 15 September 2019.
Dari 15 penerbangan yang mengalami penundaan, ada sepuluh keberangkatan dan lima kedatangan. Faktor yang menyebabkan terjadinya delay karena jarak pandang saat ini hanya 500 meter. Idealnya jarak pandang untuk aktivitas penerbangan itu 1.000 meter.
Sementara itu, sudah sepekan lebih, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, diselimuti asap pekat. Polusi asap juga sudah tercatat dalam level berbahaya. Warga berharap kebakaran hutan yang menyebabkan polusi asap ini dapat cepat dituntaskan.
"Kalau bisa Presiden Jokowi datang langsung ke sini. Melihat kondisi Palangkaraya, Kalimantan Tengah itu seperti apa," kata warga.
Meski siang hari, asap yang pekat membuat jarak padang tidak lebih dari 100 meter. Masyarakat juga harus selalu menggunakan masker. (vvn/tmp/wis/ara)
No comments:
Post a Comment