SURABAYA (DutaJatim.com) - Warga Kepulauan Masalembu, Kabupaten Sumenep, Madura, mendatangi DPRD Jatim. Sebanyak 6 warga mengadu kepada para wakil rakyat sebab listrik di daerahnya hanya menyala 6 jam sehari. Selebihnya seperti di "zaman kegelapan".
Padahal Indonesia sudah merdeka 74 tahun.
Salah satu warga Masalembu, Hasan Basri, mengatakan, warga Masalembu juga ingin mendapatkan hak yang layak sebagai warga negara. Salah satunya tentang suplai listrik.
"Hari ini, kita bersama-sama menyatakan sikap ke DPRD Provinsi, meminta agar sesuai dengan amanat undang-undang agar masyarakat punya hak untuk mendapatkan fasilitas yang layak, salah satunya kebutuhan setrum dari PLN itu sendiri. Karena listrik di Masalembu sangat sulit didapatkan. Karena setrum PLN (listrik) ini sudah menjadi kebutuhan primer di Masalembu. Baik dari sektor pendidikan dan fasilitas-fasilitas lainnya sangat menunjang. Artinya kalau listrik tidak terpenuhi akibatnya masyarakat dirugikan. Karena itu hak dasar di Masalembu," kata Hasan kepada wartawan di DPRD Jatim, Senin (23/9/2019) siang.
Hasan mengatakan warga Masalembu berharap suplai listrik bisa merata. Sehingga listrik selalu ada dan tidak hanya menyala selama enam jam sehari saja.
"Harapan kita setelah ketemu dengan anggota dewan provinsi ini, semoga kebijakan yang diambil bisa mengakomodir sehingga listrik bisa mengalir ke wilayah desa dengan baik," katavHasan.
Koordinator Asosiasi Masyarakat Masalembu Pelanggan PLTD (AMMP-PLTD) Kecamatan Masalembu Burhanuddin mengatakan aliran listrik di Masalembu saat ini ditopang oleh pembangkit tenaga diesel.
"Suplai listrik dari pembangkit diesel hanya bisa digunakan selama enam jam. Mulai pukul 18.00 hingga 23.00 WIB, dimaksimalkan pada malam hari," kata Burhanuddin.
Burhanuddin mengatakan Kecamatan Maselembu mempunyai empat desa yakni Desa Suka Jeruk dan Desa Masa Lima yang berada di Pulau Masalembu. Dua desa ini sudah teraliri, namun tidak merata. Sedangkan di Desa Karamian dan Masa Kambing belum terpenuhi pasokan listrik.
"Dari 7 ribu rumah penduduk, hanya 600 rumah yang tersuplai listrik. Sedangkan dari data tahun 2017 tercatat ada 25 ribu penduduk," kata Burhanuddin.
Salah seorang anggota DPRD Jatim dari Fraksi Demokrat Kuswanto mengatakan terkait hak-hak dasar masyarakat berbangsa yaitu listrik, pihaknya berjanji akan mencarikan solusi yang terbaik.
"Sampai sekarang 75 tahun kita merdeka, ternyata mereka belum bisa menikmati listrik secara bebas dan secara penuh, yang ada mereka hanya bisa menikmati listrik kurang dari enam jam. Dan itu pun hanya 600 rumah dari sejumlah rumah yang ada di Masalembu yang terdiri dari dua desa. Tentunya kami akan mencarikan solusi terbaik dengan kondisi dan hambatan yang ada," kata Kuswanto.
Untuk wilayah kepulauan perlu penggunaan energi terbarukan dan tidak mengandalkan pembangkit listrik di Jawa dan Bali.
"Ini butuh perhatian serius. Pertama kita akan berkooridinasi dengan Pemkab setempat. Kalau melihat daerah kepulauan pembangkit energi surya merupakan solusi. Ini harus kita bicarakan, kita carikan solusi. Sumber dana banyak lewat ABPD, lewat CSR dan sebagainya," jelas Kuswanto.
Kuswanto menyampaikan problem listrik bukan hanya terjadi di Masalembu. Namun di kepulaun sekitar pulau Madura lain punya problem yang sama.
"Masalembu ini sudah mendesak kebutuhannya, karena jumlah penduduknya yang banyak," tandas Kuswanto. (ara/det)
No comments:
Post a Comment