Pilkades Pamekasan Memuaskan, Regulasi Pembatasan Calon Perlu Ditinjau Lagi

Ismail SHI MIP

PAMEKASAN (DutaJatim.com) -Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Pamekasan dinilai berjalan baik dan memuaskan. Pilkades serentak yang digelar pada Rabu (11/9/19) lalu itu berjalan aman lancar dan juga sesuai  dengan time line waktu yang ditentukan.

“Secara umum jalan lancar aman dan damai. Persoalan ada riak riak biasa karena itu kompetisi demokrasi ada yang menang ada yang kalah. Ada yang senang dan ada yang sedih. Itu manusiawi sekali,” kata Ismail SHI MIP anggota DPRD Pamekasan asal Partai Demokrat, Jumat (13/9/190).

Meski demikian mantan Ketua Komisi I DPRD Pamekasan periode 2014-2019 ini mengaku masih menemukan masalah dalam regulasi Pilkades yang perlu ditinjau lagi, yakni ketentuan pembatasan jumlah pendaftar calon Kades. Pembatasan itu dinilai potensial melahirkan masalah karena sering dipakai oleh pihak tertentu untuk ganjal calon lain.

“Dalam ketentuannya calon pendaftar Kades itu minimal 2 orang dan maksimal 5 orang. Jika lebih dari 5 orang masih dilakukan tes. Nah ketentuan yang seperti inilah yang rawan memunculkan masalah. Alangkah baiknya jika tidak ada pembatasan, sehingga memberi kesempatan yang besar bagi yang ingin berpartisipasi,” ungkapnya.

Dari hasil amatannya, kata Ismail, pembatasan jumlah pendaftar dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk menganjal calon lain. Misalnya ada upaya agar secepatnya pendaftar calon Kades itu segera penuh, sehingga ketika jumlah pendaftar telah memenuhi batas maksimal, maka peluang bagi calon lain tertutup.

Ketentuan pembatasan jumlah pendaftar terserbut, lanjut Ismail,  memang diatur dalam Perda. Namun Perda tersebut dibuat dengan berdasar pada cantolan hukum peraturan perundangan di pemerintahan pusat. Karena itu untuk meninjau kembali masalah tersebut, dia akan mengusulkan agar dikonsultasikan dengan Kementerian Dalam Negeri.

Terkait dengan diperbolehkannya calon Kades dari luar desa atau luar daerah, Ismail mengakui aturan itu telah membuka kesempatan masyarakat mendapatkan calon yang berkualitas. Tapi dalam kenyataannya, kata dia, di lapangan kondisi itu oleh pihak tertentu juga masih dijadikan jalan untuk ganjal masuknya calon lain.

Banyak calon asal daerah lain masuk ke Pilkades di desa tertentu, kata Ismail, tujuannya tidak murni bersaing sehat, namun hanya untuk mempercepat penuhnya jumlah pendaftar, sehingga menutup peluang bagi calon lain yang sengaja ingin diganjal. Karena itulah perlu dilakukan evaluasi dan kearifan semua pihak.

Bagi daerah lain, kata Ismail,  kondisi seperti itu bisa tak ada persoalan, tapi di Madura sangat bermasalah. Hal tersebut bisa menimbulkan polemik dan konflik social.

 “Ini juga perlu difahami bersama. Pemerintah pusat harus faham atas kondisi lokal ini. Akibat kondisi seperti ini sekarang banyak calon yang gagal sebelum bertarung. Ini menyakitkan,” pungkasnya. (mas)