Rombongan Menteri Pastikan Pembangunan Bandara Kediri Jalan Terus

KEDIRI (DutaJatim.com) - Pembangunan bandara di Kediri, Jawa Timur, masih terkendala pembebasan lahan. Ada dugaan sejumlah oknum bermain ingin meraih keuntungan. Sementara PT. Gudang Garam Tbk. (GGRM) sendiri yang akan mengerjakan proyek itu menyediakan lahan seluas sekitar 457 hektare.

Molornya agenda ground breaking yang seharusnya awal tahun 2019 lalu membuat Pemerintah Pusat turun tangan. Kemarin empat menteri pun diterjunkan melakukan kunjungan ke Kediri dipimpin Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Selain itu ikut serta Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan A Djalil. Mereka antara lain menggelar pertemuan dengan Bupati Kediri, dr. Hj. Haryanti Sutrisno di Pendopo Kabupaten.

Usai pertemuan, Luhut kepada wartawan mengatakan bahwa pembangunan bandara kini menjadi salah satu proyek strategis nasional.

“Jadi bukan lagi proyeknya Gudang Garam, awalnya kebetulan Gudang Garam terlibat,” katanya.

Padahal masyarakat luas telah mengetahui, bahwa keberadaan bandara ini tidak lepas dari rencana pabrik rokok terbesar di Indonesia itu untuk memajukan Kediri. Kucuran dana CSR pun difokuskan untuk proyek besar ini hingga berdampak pada perayaan HUT GG ke-61 pada tahun ini, tidak semeriah dibanding tahun sebelumnya.

Luhut mengatakan pihaknya memiliki deadline untuk proses pembangunan ini. Namuan, kata dia, selama ini program pembebasan lahan telah berjalan dengan baik.

“Kita kan punya deadline jadi pembebasan tanah sudah sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Jadi kita paham betul masalah ini dan kita berharap tidak ada provokasi-provokasi mengenai pembebasan tanah yang kurang 20 hektare saja,” katanya.

Lalu apakah ada pihak-pihak tertentu yang ingin mengganjal proses itu untuk meraup keuntungan menginggat sejumlah warga dikabarkan belum menerima pelunasan pembayaran tanah, padahal pihak GG berdasarkan sumber terpercaya sebenarnya telah melunasi semua kebutuhan tambahan lahan yang dibutuhkan?

Terkait hal itu warga diminta tak perlu khawatir. "Kita sudah datang ramai-ramai (rombongan menteri, red) gini, masa enggak jadi bandaranya. Menteri Perhubungan yang urusan ijin udara pasti jadi. Kemudian dampaknya ini pada sekitarnya,” katanya.

Dia menjelaskan bahwa bila bandara nanti jadi, akan banyak turis yang berkunjung ke Kediri dan sekitarnya. “Nanti turis kan banyak sini, karena banyak spot-spot, turis pasti akan memberikan dampak sangat positif buat masyarakat semua. Kita berharap groud breakingnya segera, kalau bisa nanti awal tahun,” tegasnya. 

Target awal tahun 2020 ini memicu munculnya kecurigaan politis terkait  Pilkada Serentak dengan agenda pemilihan Bupati Kediri yang akan digelar 23 September 2020. "Biasanya keberhasilan ini dimanfaatkan oleh calon yang bertanding," kata sebuah sumber.  

Program pembebasan lahan, kini dijalankan dengan skema business to business atau antar pebisnis. Kemudian keberadaan bandara nantinya akan menggandeng PT Angkasa Pura I.

Untuk itu Kabid Humas PT. Gudang Garam .Tbk, Iwhan Tri Cahyono menyatakan sepenuhnya akan mengikuti aturan tersebut, termasuk dalam penggelolaannya nanti. Dimana keinginan pihak Angkasa Pura, menjalankan konsep Kerjasama Operasional (KSO). (dta/wus)