JAKARTA (DutaJatim.com) – Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres terpilih KH Ma’ruf Amin sudah merampungkan susunan Kabinetnya. Jokowi mengaku antusias mendapat bocoran nama-nama menteri kabinet kerjanya di periode kedua ini. Jokowi memastikan menteri yang dipilihnya sudah rampung dan berasal dari semua kalangan.
"Selamat pagi. Saya telah menerima beberapa versi 'bocoran' nama-nama menteri kabinet untuk pemerintahan periode 2019-2024. Saya sendiri membacanya dengan antusias, kalau-kalau itu benar adalah bocoran," kata Jokowi seperti dilihat dalam akun Instagram dan Twitter pribadinya, Kamis (17/10/2019).
Saya membaca beberapa versi “bocoran” menteri kabinet periode 2019-2024 dengan antusias, kalau-kalau itu benar adalah bocoran😀— Joko Widodo (@jokowi) October 17, 2019
Yang jelas, susunan kabinet sudah rampung. Saya umumkan segera setelah pelantikan Presiden pada 20 Oktober, bisa hari yang sama, atau setelahnya. pic.twitter.com/iCePlYHLP8
Jokowi mengaku susunan kabinet pemerintahannya bersama Ma'ruf Amin sudah rampung. Ia memastikan akan segera mengumumkannya pada 20 Oktober atau sehari setelah pelantikan.
"Yang jelas, susunan kabinet untuk pemerintahan periode mendatang sudah rampung. Saya akan umumkan segera setelah pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI 2019-2024 pada 20 Oktober, bisa di hari yang sama, atau setelahnya." katanya.
Jokowi juga meminta masyarakat bersabar untuk menunggu nama-nama kabinetnya itu. Jokowi juga memastikan menterinya itu berasal dari semua profesi, mulai dari santri hingga politisi. "Mereka terserak di semua bidang pekerjaan dan profesi, akademisi, birokrasi, politisi, santri, juga TNI dan polisi. Tidak sulit menemukan mereka," katanya.
Jokowi-Ma'ruf Amin akan dilantik sebagai presiden dan wakil presiden periode 2019-2024 pada Minggu 20 Oktober 2019 lusa. Mereka akan dilantik di Gedung DPR RI pukul 14.30 WIB.
Sikap Politik Prabowo
Sebelumnya terjadi polemik soal kabinet setelah Ketua Umum sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto, menyampaikan tiga sikap politiknya dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) partainya di Padepokan Garudayaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Rabu 16 Oktober 2019. Rapimnas ini sekaligus sebagai apel akbar Partai Gerindra yang diikuti sekitar 2.000 kader dari seluruh Indonesia. Sikap politik ini disebut terkait dengan masuknya Gerindra ke koalisi pro-Jokowi.
Juru Bicara Partai Gerindra, Dahnil Anzar Simanjuntak, di sela-sela Rapimnas, menyatakan, ada tiga poin sikap politik Prabowo Subianto yang disampaikan dalam Rapimnas dan Apel Kader Gerindra di Hambalang tersebut.
Pertama, Partai Gerindra sudah menyerahkan konsepsi terkait dorongan besar ekonomi Indonesia dengan semangat ketahanan pangan, energi, keamanan dan pertahanan yang kuat.
Kedua, berangkat dari konsepsi tersebut, bila ingin digunakan oleh Presiden Joko Widodo dan pemerintahan lima tahun ke depan, Partai Gerindra mempersilakan. Namun, bila tidak, Prabowo akan tetap bekerjasama untuk kepentingan NKRI.
Ketiga, Partai Gerindra memutuskan untuk tetap menjaga berbangsa dan bernegara, berkomunikasi, bermusyawarah demi kepentingan bangsa. "Pak Prabowo menyampaikan tiga sikap itu sebagai sikap politik Beliau," kata Dahnil, kepada wartawan di lokasi Rapimnas, Rabu (16/10/2019).
Dahnil menambahkan, pada intinya Prabowo hanya menyampaikan yang bersifat kualitatif yaitu tiga point tersebut. Sikap politik itu, kata dia, tidak ada kaitannya dengan tawar menawar soal menteri.
"Bila itu digunakan sesuai dengan kapasitas Gerindra dan Pak Prabowo, tentu Pak Prabowo siap. Bila tidak tentu Pak Prabowo tetap bekerjasama untuk kepentingan NKRI. Tidak ada kaitanya dengan itu (tawaran menteri, Red.) dan sampai saat ini tidak ada pembicaraan tawar menawar menteri," tandasnya.
Sikap politik Gerindra sekarang jadi polemik, antara bergabung dengan gerbong pemerintah atau mempertahankan status sebagai oposisi. Sejumlah kalangan menafsirkan sikap politik Prabowo sebagai sinyal meminta jatah menteri, yakni menteri pertahanan, menteri pertanian, dan menteri BUMN atau ESDM. Bahkan, Sandiaga Uno--mantan cawapres dari Prabowo--sempat disebut sebagai calon menteri BUMN menggantikan Rini Soemarno. Bila ini benar, tentu Presiden Jokowi harus mengambil jatah menteri untuk parpol koalisi atau memangkas kuota menteri dari kalangan profesional.
Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin bersyukur jika isu itu menjadi kenyataan. Ngabalin awalnya mengaku mengetahui isu itu dari pemberitaan media. Dia lalu mengungkit pernyataan Prabowo yang menyebut siap membantu pemerintah andai diperlukan.
"Saya senang sekali dengan pernyataan Pak Prabowo kemarin bahwa untuk kepentingan bangsa dan negara beliau dan Gerindra mempersiapkan diri kalau diperlukan oleh pemerintah, oleh Pak Presiden Joko Widodo," kata Ngabalin usai diskusi di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (16/10/2019).
"Dan itu memberikan isyarat juga kalaulah nanti tidak ada bergabung dengan pemerintah paling tidak dalam posisi penyeimbang, di luar pemerintah, atau posisi oposisi itu adalah suatu hal yang mulia. Karena orientasinya membangun kepentingan bangsa dan negara," imbuh Ngabalin.
Ngabalin mengatakan Prabowo punya jejak karier militer yang moncer. Jika Prabowo benar jadi Menhan seperti isu yang beredar, Ngabalin yakin eks Danjen Kopassus itu bakal memberikan kontribusi nyata.
"Kalaulah nanti benar seperti yang ditulis banyak orang dan yang kita dengar terkait kemungkinan beliau menjadi Menteri Pertahanan atau lain-lain, saya alhamdulillahirabbilalamin. Karena pasti sudah punya latar belakang militer yang luar biasa, kita tahu itu akan memberikan kontribusi terhadap kerja sistem pertahanan negara," katanya. "Ya mudah-mudahan, amin, insyaallah," imbuh Ngabalin saat ditanya apakah setuju jika Prabowo jadi Menhan.
Isu Prabowo menjadi Menhan sudah dibantah mentah-mentah oleh Gerindra. Waketum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan Prabowo tak pernah meminta jabatan Menhan atau lain-lainnya.
Bagaimana dengan Fadli Zon dan Edhy Prabowo? "Fadli Zon, nggak tahu ya," kata Ngabalin. Namun dia membenarkan ada peluang Edhy Prabowo menjadi Menteri Pertanian. Menurutnya, rumor yang beredar memang demikian.
"Rumor yang beredar kan diusulkan begitu. Mudah-mudahan iya," kata Ngabalin.
— Andre Rosiade (@andre_rosiade) October 16, 2019
Jokowi Puyeng?
Melihat hal itu, saat ini Jokowi dinilai lebih rumit bagi-bagi kursi menteri sebab dia ingin merangkul kubu oposisi pimpinan Prabowo Subianto. Sinyal adanya kemungkinan mengambil jatah menteri dari parpol koalisi itu terlihat dari serangkaian pertemuan Prabowo mulai dengan Megawati, Jokowi, dan pimpinan parpol koalisi. Salah satunya Prabowo menemui Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.
Yang menarik, PKB memberi sinyal menerima Gerindra dengan berat hati. Yakni dengan menyebutnya sebagai makmum masbuk. Makmum alias pendukung pemerintah yang terlambat. Waketum PKB Jazilul Fawaid menganalogikan Gerindra seperti 'makmum masbuk' yang datang terlambat soal jatah menteri.
Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan selama ini Gerindra sudah bergabung dengan cara mendukung program Jokowi yang dinilai baik. Sementara program yang dinilai tak bagus baru dikritik.
"Ya selama ini kita sudah bergabung. Apa kata Pak Jokowi yang baik kita gabung. Kalau kata Pak Jokowi yang menurut kita nggak bagus ya kita sampaikan Pak Jokowi bagusnya begini-begini," kata Muzani, di kompleks DPR, Jakarta, kemarin.
Terkait kursi menteri, dia menilai, itu merupakan kewenangan Presiden Joko Widodo. Ia menyebut Ketum Gerindra Prabowo Subianto meminta Jokowi tidak ragu-ragu mengambil keputusan, meski begitu Gerindra juga siap apabila menjadi oposisi.
"Semuanya hak prerogatif presiden untuk mengambil keputusan. Pak Prabowo mengatakan Pak Jokowi jangan ragu-ragu ambil keputusan. Apa yang bapak yakini baik ambil, apa yang bapak yakini baik kalau dirasa perlu kita di luar, kita akan di luar dengan siap," ujarnya.
Melihat pengalaman Gerindra itu, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid (HNW), menilai, partainya tidak ingin dikesankan meminta jatah menteri jika bertemu Presiden Jokowi. Menurutnya, Jokowi sendiri sudah pusing memikirkan porsi kabinet untuk parpol koalisi sehingga tidak perlu repot memberi jatah menteri untuk parpol non-koalisi.
"Nanti jangan sampai kesannya ada pertemuan, kemudian artinya mau koalisi, mau gabung, minta menteri. Ribet lagi nanti jadinya. Karena Pak Jokowi saja saya kira hari-hari ini cukup puyeng memikirkan porsi kementerian untuk seluruh partai pendukungnya," kata HNW di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (16/10/2019). "Kan partai pendukung Beliau tidak sedikit," kata Wakil Ketua MPR itu.
HNW mengasumsikan jatah menteri untuk parpol koalisi sebanyak 16 pos. Sedangkan Jokowi didukung koalisi yang 'gemuk'. "Padahal katanya komposisi menteri antara profesional partai dan profesional nonpartai, yang partai hanya 40 persen. Kalau hanya 40 persen, ada 34 (kementerian), berarti hanya sekitar 16. Padahal kan partai pendukung dia aja lebih dari 6. Pasti tidak mudah membagi," ujar HNW.
Oleh sebab itu, PKS mempersilakan Jokowi memilih nama-nama menterinya dari parpol koalisi. "Kami selalu menyampaikan kursi menteri selalu dibagi kepada partai pendukung Pak Jokowi saja masih kurang, apalagi masing-masing sudah mengajukan banyak calon. Silakan berikan itu kepada pendukung Pak Jokowi," kata HNW.
Tiga partai eks rival Jokowi tengah menjajaki kemungkinan untuk bergabung, yakni Gerindra, Partai Demokrat, dan PAN. Hanya tinggal PKS yang hingga saat ini memastikan masih konsisten untuk tetap menjadi oposisi. Selain Sandiaga dan Prabowo, nama Fadli Zon juga disebut akan masuk kabinet. Sedang Demokrat mengajukan nama Agus Harimurti Yudhoyono sebagai calon menteri.
Sandiaga Kembali
Yang juga menarik, Sandiaga Uno kembali menjadi kader Gerindra. Pengusaha sukses ini sebelumnya keluar dari Gerindra saat menjadi cawapres Prabowo.
Tampak Sandiaga menghadiri Rapat Pimpinan Nasional atau Rapimnas Partai Gerindra di Padepokan Garudayaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Sandi didampingi sang istri Nur Asia Uno. Sandi menyebut kedatangannya sekaligus deklarasi secara resmi kembalinya ia menjadi kader partai besutan Prabowo Subianto itu.
“Dan, sebagai kader Gerindra tentunya kita berharap ini akan menghasilkan keputusan-keputusan strategis untuk kemajuan bangsa kita,” kata Sandi di Hambalang, Rabu 16 Oktober 2019.
Sandi mengatakan, pengumuman dirinya sebagai kader Gerindra dilaksanakan di penghujung acara. Adapun alasannya kembalinya ke Gerindra ditegaskan karena sesuai dengan ideologi yang dianutnya selama ini. “Saya merasa ini rumah kita bersama, rumah untuk memperjuangkan Indonesia yang tentunya lebih adil, makmur, dan sejahtera,” tutur dia.
Dalam kesempatan ini, Sandi tak mematok mendapat posisi di partainya. Sebelumnya, dia menjabat Wakil Ketua Dewan Pembina. Ia menyatakan, siap ditempatkan di mana saja dan tidak terpaku pada jabatan lamanya di partai. “Saya serahkan ke Pak Prabowo semua,” kata Sandi.
Sebelumnya, Juru Bicara Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengungkapkan alasan Sandi kembali ke Partai Gerindra. Menurutnya, keputusan eks Wakil Gubernur DKI itu sudah dipertimbangkan secara matang. Terlebih, alasan utamanya karena Sandi merasa Prabowo yang juga Ketua Umum partai itu punya peran atas karier politiknya.
Selamat milad Pak @prabowo politik adalah jalan kemuliaan bila digunakan untuk kepentingan bangsa dan negara, sepenuhnya untuk kebaikan rakyat. Meski dipenuhi dengan dialektika yg rumit penuh sakwasangka. pic.twitter.com/yqpWv3satG— Dahnil A Simanjuntak (@Dahnilanzar) October 17, 2019
"Alasan Bang Sandi ini kan, 'Gua ini kan mentor politiknya Pak Prabowo', dan Gerindra adalah rumah politik pertama beliau. Dan, beliau punya komitmen untuk terus menghormati dan loyal terhadap Pak Prabowo sebagai mentor politiknya," kata Dahnil. (det/wis)
No comments:
Post a Comment