SURABAYA (DutaJatim.com) - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menghadiri Rapat Evaluasi dan Peningkatan Kapasitas SDM bersama Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman di Surabaya, Kamis (10/10/2019). Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Khofifah memperoleh penghargaan dari Kementerian Pertanian sebagai Pembina Upsus Siwab Tingkat Provinsi dengan Aseptor Terbanyak se-Indonesia.
Ini penghargaan kesekian kalinya yang diberikan Kementerian kepada Gubernur Khofifah. Sebelumnya Khofifah juga mendapatkan penghargaan sebagai Gubernur Pembina Tagana Berprestasi dari Kementerian Sosial.
Penghargaan dari Kementan tersebut diserahkan langsung Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman. Dengan angka kelahiran sapi mencapai 1.396.116 ekor per tahun berarti melampaui target nasional pada angka 1.300.000 ekor. Mentan Andi Amran menyebut Jawa Timur sebagai Role Model Upsus Siwab bagi wilayah lain di Indonesia.
Bukan hanya itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga menyatakan diri siap membantu provinsi lain dalam menyukseskan target pemerintah untuk mewujudkan swasembada protein hewani. Salah satu program yang tengah digalakkan pemerintah melalui Kementerian Pertanian yaitu Program Upsus Siwab (Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting) yang merupakan program untuk meningkatkan populasi ternak melalui kawin suntik.
"Jumlah inseminator dan pemeriksa kebuntingan di Indonesia masih terbatas. Sementara di Jawa Timur, tenaga kami cukup berlebih. Kami siap memberi dukungan kepada provinsi lain yang membutuhkan," kata Khofifah dalam rapat tersebut.
Inseminator adalah petugas yang melaksanakan inseminasi buatan dengan menyuntikkan semen beku atau sperma ternak ke tubuh sapi betina. Inseminator berperan penting karena merupakan aktor utama dalam melakukan aktivitas inseminasi.
Khofifah memaparkan, jumlah inseminator di Jawa Timur sendiri mencapai 1.438 orang. Sebanyak 1.295 orang atau sekitar 90 persen diantaranya telah mengantongi sertifikat kompetensi profesi dari lembaga sertifikasi profesi. Sementara jumlah Petugas Pemeriksa Kebuntingan (PKB) dan Asisten Teknik Reproduksi (ATR) masing-masing berjumlah 1.051 orang dan 600 orang.
Jawa Timur, lanjut Khofifah, siap menjadi role model bagi peningkatan jumlah populasi sapi di Indonesia. Hingga quartal IV Tahun 2019, jumlah populasi sapi di Jatim tercatat sebanyak 4.7 juta ekor. Meningkat signifikan dari sebelumnya yang hanya berjumlah 4,6 juta ekor di tahun 2018.
"Prinsipnya kami siap berbagi ilmu, membantu Kementan dan provinsi lain untuk memenuhi target swasembada protein hewani," imbuhnya.
Khofifah mengatakan, sebagai tulang punggung nasional dalam percepatan peningkatan populasi sapi, Jawa Timur sendiri ditargetkan dapat melakukan Inseminasi Buatan (Kawin Suntik) sebanyak 1.3 juta ekor (43 persen dari target kawin suntik nasional) dan diikuti terjadinya kelahiran 1 juta ekor (52 persen dari target kawin suntik nasional).
Secara substansi, menurut Khofifah program Upsus Siwab selaras dengan inovasi "Intan Selaksa" atau "Inseminasi Buatan Sejuta Lebih Anakan Sapi" yang digagas oleh Pemprov Jatim sebagai wujud implementasi Nawa Bhakti Satya khususnya Jatim Agro. Melalui program tersebut, sapi tidak hanya dipacu untuk bereproduksi, namun juga dari sisi pemenuhan pakan dan pengendalian terhadap penyakit.
"Kami ingin Jawa Timur bisa terus menjadi wilayah penghasil sapi-sapi berkualitas. Karenanya, Pemprov Jatim secara konsisten memperhatikan dan mendorong usaha peternakan rakyat," tuturnya.
Siapkan Juru Penyembelihan Halal
Sementara itu, Khofifah juga menyampaikan jika saat ini Pemprov Jawa Timur tengah menyiapkan program Juleha atau Juru Penyembelihan Halal. Program inisiasi dari Pemprov Jatim ini merupakan salah saktu bukti kesiapan Jawa Timur dalam menyambut potensi ekspor daging sapi asal Indonesia.
"Jika nantinya Kementan sudah menyatakan bahwa kita siap ekspor, maka Jawa Timur telah siap untuk dijadikan wilayah pengolahan daging sapi beserta turunannya di manapun di Jawa Timur," ujarnya.
Lebih jauh dijelaskan Khofifah, Juleha ini bertujuan untuk membangun Rumah Potong Hewan (RPH) modern yang ber Standart Nasional Indonesia (SNI). Harapannya, program ini dapat diaplikasikan di seluruh RPH-RPH yang ada di Jawa Timur bahkan hingga ke wilayah Madura yang memiliki jumlah populasi sapi tinggi.
Dengan demikian, seluruh produk yang keluar dari RPH memiliki kepastian akan status halalnya dan siap dikonsumsi seluruh masyarakat. (gas)
No comments:
Post a Comment