Parpol Kecewa Jatah Menteri

JAKARTA (DutaJatim.com) - Sebanyak 16 menteri Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Ma'ruf Amin berasal dari parpol. Para menteri Kabinet Indonesia Maju ini diumumkan langsung oleh Jokowi sambil lesehan di beranda Istana Merdeka, Rabu (23/10/2019). Parpol pun kecewa jatah menteri. 

Kabinet Indonesia Maju terdiri atas 34 menteri. Dari jumlah tersebut, 18 kursi diisi oleh sosok dari kalangan profesional non-parpol, sedangkan 16 menteri diisi oleh sosok berlatar belakang parpol. Ada pula Seskab Pramono Anung yang juga berasal dari parpol yaitu PDIP.

Berdasarkan asal partai politiknya,  pembagian jatah menteri Kabinet Indonesia Maju, adalah, PDIP mendapat empat yakni Yasonna Laoly (Menkum HAM), Tjahjo Kumolo (Menpan RB), Juliari Batubara (Mensos), dan Gusti Ayu Bintang Darmavati (Menteri PPPA). 

Golkar mendapatkan tiga menteri, yakni Airlangga Hartarto (Menko Perekonomian), Agus Gumiwang Kartasasmita (Menperin), dan Zainudin Amali (Menpora). NasDem juga mendapatkan tiga menteri yaitu Syahrul Yasin Limpo (Mentan), Siti Nurbaya Bakar (Menteri LHK), dan Johnny G. Plate (Menkominfo). 

Begitu pula PKB mendapat tiga menteri, yakni  Ida Fauziyah (Menaker), Abdul Halim Iskandar (Mendes PDTT), dan Agus Suparmanto (Mendag). Sedang PPP mendapat satu menteri yakni Suharso Monoarfa (Menpan RB). Yang menarik, Partai Gerindra mendapat dua kursi menteri untuk Prabowo Subianto (Menhan) dan Edhy Prabowo (Menteri KKP). Melihat hal itu parpol kecewa jatah menteri.

Dua menteri yang berasal dari parpol pengusung Presiden Jokowi pada Pilpres 2019 lalu bahkan Ketua Umum, yakni Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa. Airlangga ditunjuk sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Sedangkan Suharso memegang jabatan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Presiden Jokowi juga menunjuk rival politiknya, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. 

Sementara itu, tiga parpol pengusung Prabowo-Sandiaga di Pilpres 2019 lalu, tidak dapat jatah menteri. Mereka adalah PAN, Partai Demokrat, dan PKS. Apakah mereka akan jadi oposisi yang konsisten sampai Pilpres 2024?

"Ini saatnya bagi PKS, PAN dan PD untuk membuktikan apakah 3 partai ini akan menjadi oposisi sejati atau oposisi palsu," kata Founder Media Survei Nasional, Rico Marbun, kepada wartawan, Rabu (23/10/2019).

Hal itu bisa dibuktikan dengan sikap ketiga parpol di parlemen. Apakah mereka akan bersikap keras, atau justru akan lembek seiring jalannya waktu.

Publik akan menunggu apakah kecurigaan adanya dukungan terhadap revisi UU KPK ada hubungannya dengan diubahnya UU MD3 yang menyebabkan semua partai mendapat posisi Wakil Ketua MPR.  Selain itu sikap ketiga partai juga akan diuji dengan potensi reshuffle kabinet jika ada menteri tidak perform. Apakah sikap keras yang ditunjukkan partai itu nanti hanya menunggu giliran masuk saat reshuffle kabinet.

"Dalam konteks bagi kuasa legislatif-eksekutif, mereka sebenarnya sudah masuk ruang tamu (mendapat posisi di MPR), hanya mereka berbeda dengan anggota koalisi lainnya yang sudah masuk ruang keluarga (eksekutif). Sekarang kita tunggu apakah mereka akan keluar rumah, atau menunggu giliran masuk ruang keluarga," pungkasnya.

Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan, Arsul Sani, menanggapi jatah menteri PPP lebih sedikit dari Gerindra. Ia menyebut power sharing tidak hanya terbatas di kabinet saja.

"Kita dari perspektif power sharing itu enggak bisa melihat, kita enggak melihat bahwa apa seolah-olah power sharing yang diberikan pada PPP hanya di kabinet saja. Kita kan tidak tahu Pak Jokowi misalnya ada pikiran untuk katakanlah di beberapa kementerian ada posisi wamen (wakil menteri)," kata Arsul di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu 23 Oktober 2019.

Menurutnya, ada juga jabatan publik lainnya. Misalnya seperti kepala badan atau jabatan lain yang selama ini juga banyak diisi dari parpol. "Masa Pak Jokowi dan Ma'ruf enggak ingat PPP, enggak akan lupa lah kita percaya itu," kata Arsul.

Ia memahami persoalan kabinet sudah menjadi prerogatif presiden. Apalagi, memang tak ada kontrak politik bila Jokowi menang harus mendapatkan berapa jumlah kursi menteri. "Itu konsekuensi dari pilihan politik yang tidak transaksional, tidak hitam di atas putih, harus kita pahami seperti itu. Dari sisi kepentingan transaksionalnya ya memang tidak ada," kata Arsul.

Terkait hal ini, Wasekjen DPP PPP, Achmad Baidowi, menilai figur-figur di kabinet merupakan perpaduan antara senior-junior dengan prestasi di bidangnya masing-masing. Tapi beberapa menteri memerlukan jabatan wakil jika dilihat dari banyaknya tugas serta latar belakang menteri.

"Hal ini untuk mempercepat akselerasi pelaksanaan program. Karena ini sebaiknya Presiden segera mengisi pos wakil menteri yang dibutuhkan," kata Baidowi melalui keterangan tertulisnya, Rabu 23 Oktober 2019.

Ia menyebutkan setidaknya beberapa kementerian memerlukan pos wakil menteri. Di antaranya menteri luar negeri, menkeu, menteri agama, menteri pendidikan kebudayaan, dan menteri pariwisata dan ekonomi kreatif.

"Kami dapat memahami pilihan Jokowi yang memberikan kepercayaan kepada mereka sebagai implementasi dari hak prerogatif presiden. Tentu saja presiden sudah melakukan pengecekan dan pertimbangan matang," kata Baidowi.

Ia menilai beberapa nama memang penuh kejutan jika dilihat dari latar belakang pengalaman maupun keilmuan jika disandingkan dengan tupoksi di masing-masing kabinet.

"Para menteri Kabinet Indonesia Maju harus langsung tancap gas menjalankan tugas-tugas di kabinet sebagai penerjemahan visi presiden untuk menyongsong cita-cita menjadi negara maju pada 2045," kata Baidowi. (det/vvn/okz)

JATAH MENTERI UNTUK PARPOL

------------------------------

PDIP

-Yasonna Laoly (Menkum HAM)

-Tjahjo Kumolo (Menpan RB)

-Juliari Batubara (Mensos)

- Gusti Ayu Bintang Darmavati (Menteri PPPA)

Golkar

- Airlangga Hartarto (Menko Perekonomian)

-Agus Gumiwang Kartasasmita (Menperin)

-Zainudin Amali (Menpora)

NasDem

-Syahrul Yasin Limpo (Mentan)

-Siti Nurbaya Bakar (Menteri LHK)

-Johnny G Plate (Menkominfo)

PKB

-Ida Fauziyah (Menaker)

-Abdul Halim Iskandar (Mendes PDTT)

-Agus Suparmanto (Mendag)

PPP

-Suharso Monoarfa (Menpan RB)

Gerindra

-Prabowo Subianto (Menhan)

-Edhy Prabowo (Menteri KKP)

---------------------------------

Catatan: 

-Parpol koalisi masih berharap mendapat jatah kursi wakil menteri.

-Tiga parpol yakni Demokrat, PKS, dan PAN tidak mendapat kursi menteri. Demokrat sempat menawarkan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai calon menteri. Publik berharap tiga parpol jadi oposisi.

----------------------------