Pendaftaran CPNS Usai Pelantikan Presiden, Jatim Tetap Rekrut Dokter Spesialis

SURABAYA (DutaJatim.com) –  Pemprov Jatim tetap  melakukan  rekrutmen CPNS tahun ini dengan memasukkan formasi dokter spesialis. Posisi ini sepi peminat pada seleksi tahun 2018 lalu.

“Tetap kami buka formasi untuk dokter spesialis,” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Timur Anom Surahno Rabu 2 Oktober 2019.

Salah satu syarat pelamar formasi ini  semula batasan usianya 35 tahun tapi sekarang tidak lagi dipakai. Pemerintah mengubah  batasan usia menjadi 40 tahun. Begitu juga dengan lulusan S2 maupun S3 dan perekayasa, batasan usia maksimalnya menjadi 40 tahun.

Sejauh ini Anom belum bisa memberi gambaran formasi untuk dokter spesialis yang dibuka pada rekrutmen tahun ini. Dia masih menunggu pengumuman resmi dari Kementerian Pendayahgunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB).

Namun, Anom memastikan 2.165 formasi yang diajukan telah disetujui KemenPANRB. Separonya didominasi guru, sisanya terbagi tenaga kesehatan dan tenaga teknis.

“Pengumuman formasi akan dilakukan pada akhir bulan ini. Sedangkan pelaksanaan tes kemampuan dasar diselenggarakan pada Februari 2020, dan tes kemampuan bidang digelar April tahun depan,” katanya.

Tahun lalu 90 lowongan dokter spesialis dibuka Pemprov Jawa Timur. Namun formasi itu tidak diminati. Diduga syarat usia 35 tahun yang memberatkan dan membuat pendaftar mundur.

Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Jawa Timur, Kohar Hari Santoso mengakui, ratio dokter umum di Jatim masih jauh dari ideal. Saat ini satu dokter harus melayani sekitar 5.900 masyarakat.

Angka itu jauh dari kata ideal. Sebab, idealnya satu dokter untuk tiga ribuan masyarakat. Sedangkan untuk perkotaan seperti Surabaya jumlah dokter umum masih terpenuhi. “Tapi di Madura itu masih satu banding 10 ribu,” kata Kohar.

Anom Surahno juga memastikan pendaftaran seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menunggu usai pelantikan Presiden RI, Minggu 20 Oktober 2019.

Pertimbangan Kementerian Pendayahgunaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), lanjut Anom, terkait antisipasi perubahan nomenklatur di kementerian.

“Karena yang dikhawatirkan ada merger di kementerian. Bisa jadi kementerian dimerger, bisa juga tidak,” katanya.

Mantan Kepala Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah itu menyampaikan, pengumuman pembukaan pendaftaran baru dilaksanakan akhir Oktober. Kemudian dilanjutkan dengan seleksi administrasi hingga Desember.

Sedangkan pelaksanaan tes, diperkirakan digelar pada Februari 2020. “Jadi sampai sekarang yang beredar formasi-formasi itu tidak benar. KemenPAN-RB sampai saat ini belum berani mengeluarkan formasi,” kata Anom.

“Yang menjadi problem kami sekarang adalah penyusunan anggaran. Sebab itu (anggaran) sudah disiapkan pada 2019 ini. Maka kami minta surat kepada pak menteri yang baru, untuk menjelaskan kepada tim anggaran provinsi,” terangnya.

Tahun 2019, Pemprov Jawa Timur telah menganggarkan sekitar Rp 9 milliar untuk seleksi tes CPNS. Rencananya, besaran anggaran tersebut akan diambil sebagian untuk pelaksanaan pendaftaran dan seleksi administrasi.

Sisanya dikembalikan untuk dianggarkan pada APBD tahun 2020. “Pada tahun 2020 itu ada dua kali seleksi. Pelaksanaan tahun 2019 akan digelar pada 2020, sedangkan seleksi 2020 dilakukan pada bulan September,” tegasnya. (jnc)