JAKARTA (DutaJatim.com) - Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin akan mengumumkan susunan kabinetnya Senin (21/10/2019) pagi ini. Hal itu setelah Jokowi dan Ma'ruf Amin resmi dilantik sebagai presiden dan wapres di gedung DPR/MPR Jakarta Minggu 20 Oktober 2019.
Jokowi mengatakan, pengumuman kabinet dilakukan pada Senin pagi karena Ma'ruf Amin akan berangkat ke Jepang pada Senin malam harinya. Lawatan ke Jepang merupakan kunjungan pertama Ma'ruf Amin sebagai wapres guna menghadiri penobatan Kaisar Jepang. Jokowi ingin Ma'ruf Amin selaku wakil presiden ikut dalam pengumuman kabinet itu.
Jokowi menyebutkan bahwa menteri yang ia kenalkan hari ini akan segera dilantik. Namun, ia tak menyebutkan apakah pelantikan itu di hari yang sama atau pada hari lain.
"Dikenalkan dulu, kemudian dilantik," kata dia.
Dalam pidato perdananya usai pelantikan, Jokowi menyampaikan langkah beberapa prioritas kinerjanya ke depan.
Jokowi mengatakan, pertama yang ingin dilakukan ialah terkait pembangunan SDM. Yakni membangun SDM yang pekerja keras, dinamis, terampil serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.
Hal itu dilakukan dengan mengundang talenta-talenta global bekerja sama dengan Indonesia.
"Itupun tidak bisa diraih dengan cara-cara lama, cara-cara baru harus dikembangkan. Kita perlu endowment fund yang besar untuk manajemen SDM kita. Kerja sama dengan industri juga penting dioptimalkan. Dan juga penggunaan teknologi yang mempermudah jangkauan ke seluruh pelosok negeri," kata Jokowi dalam Sidang Paripurna pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2019).
Kedua pembangunan infrastruktur akan tetap dilanjutkan. Yakni infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, yang mempermudah akses ke kawasan wisata, yang mendongkrak lapangan kerja baru. Sehingga mampu mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat
Ketiga, segala bentuk kendala regulasi harus kita sederhanakan, harus kita potong, harus kita pangkas. Pemerintah akan mengajak DPR untuk menerbitkan 2 undang-undang besar. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.
Dia mengatakan, masing-masing UU tersebut akan menjadi omnibus law, yaitu satu UU yang sekaligus merevisi beberapa UU, bahkan puluhan UU.
Puluhan UU yang menghambat penciptaan lapangan kerja langsung direvisi sekaligus dan termasuk UU yang menghambat pengembangan UMKM juga akan direvisi.
Keempat penyederhanaan birokrasi harus terus kita lakukan besar-besaran. Investasi untuk penciptaan lapangan kerja harus diprioritaskan dan prosedur yang panjang harus dipotong. Tujuannya untuk memangkas birokrasi yang panjang.
"Eselonisasi harus disederhanakan. Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, apa tidak kebanyakan? Saya minta untuk disederhanakan menjadi 2 level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi," katanya.
"Saya juga minta kepada para menteri, para pejabat dan birokrat, agar serius menjamin tercapainya tujuan program pembangunan. Bagi yang tidak serius, saya tidak akan memberi ampun. Saya pastikan, pasti saya copot," tambah dia. (kcm/ara)
No comments:
Post a Comment