Khilafah Bukan Ditolak tapi Tertolak, Ini Kata Wapres Ma'ruf Amin

JAKARTA (DutaJatim.com) - Wakil Presiden (Wapres) KH Ma'ruf Amin memberi pencerahan soal sistem pemerintahan Islam dalam Seminar Sekolah Sespimti Polri Dikreg ke 28 di The Opus Grand Ballroom The Trijaya, Jl. Darmawangsa III, Kebayoran Baru, Jaksel, Jumat 8 November 2019. Salah satu sistem pemerintahan Islam itu adalah  khilafah. 

Khilafah Bukan Ditolak tapi Tertolak, Ini kata Wapres Ma'ruf Amin: 

Kiai Ma'ruf mengatakan khilafah memang identik dengan Islam. Sistem pemerintahan itu Islami dan pernah diterapkan dalam Islam. Namun harus dipahami juga bahwa  Islami tidak berarti harus menerapkan sistem khilafah.

Kiai Ma'ruf juga mengatakan radikalisme bukan soal pakaian tapi cara berpikir dan tindakan. Dia mengatakan pemerintah akan meluruskan hal tersebut.

"Radikalisme sebenarnya bukan soal pakaian, tapi radikalisme itu adalah cara berpikir, cara bersikap atau perilaku dan cara bertindak. Oleh karena itu upaya-upaya yang harus kita lakukan adalah meluruskan cara berpikirnya, meluruskan cara bersikap dan bertindak dan juga meluruskan gerakannya. Karena itu perlu ada upaya-upaya yang lebih intensif tentang kontra-radikalisme dan deradikalisasi," ujarnya.

Saat ini radikalisme juga dikaitkan dengan khilafah. Hal itu karena orang orang khilafah terkesan memaksakan sistem itu. Padahal Islam menerima sistem lain.

Kiai Ma'ruf  mengatakan Islam menerima sistem pemerintahan lain dan bukan hanya khilafah. Hal itu menjadi tantangan kita juga.  Isu khilafah dikaitkan dengan pemahaman bahwa khilafah itu adalah identik dengan Islam. 

"Karena itu saya menyatakan di sini, khilafah itu islami. Karena dulu ada Khalifah Abbasiyah, Khilafah Usmaniah, tapi tidak berarti islami adalah khilafah. Karena Islam itu selain khilafah juga diterima. (Contohnya) Kerajaan, kerajaan juga islami. Buktinya di Saudi Arabia, dia islami tapi dia menggunakan kerajaan. Begitu juga di Jordan. Keamiran juga diterima, seperti di Kuwait, di Emirat, di Qatar. Republik juga islami, selain Indonesia, Mesir. Di Mesir banyak ulama besar Al Azhar, Pakistan juga Republik Pakistan, Turki juga Republik Turki," katanya.

Kiai Ma'ruf mengatakan khilafah di Indonesia tidak dapat masuk karena menyalahi kesepakatan nasional. Dia mengatakan khilafah juga akan tertolak ketika dibawa lagi ke Saudi Arabia.

"Pertanyaannya kenapa khilafah islami ditolak di Indonesia? Saya katakan khilafah bukan ditolak di Indonesia tapi tertolak. Kenapa? Kalau ditolak itu bisa masuk, tapi ditolak. Tapi kalau tertolak memang tidak bisa masuk. Karena apa? Bukan karena islami-tidak islami, tapi menyalahi kesepakatan nasional. Karena kesepakatan itu bagi umat Islam harus dihormati. Sama saja, kalau membawa khilafah di Saudi Arabia pasti akan juga tertolak karena di sana sistem yang disepakati adalah sistem kerajaan," katanya.

Kiai Ma'ruf menegaskan khilafah bertentangan dengan NKRI. Kiai Ma'ruf ingin pemahaman ini diluruskan. Dia meminta masyarakat Indonesia untuk menguatkan komitmen kebangsaan.

"Jadi sebenarnya tidak perlu, apa ya, metengteng-metengteng itu, seperti mau Perang Barata Yuda. Secara proporsional saja sudah jelas bahwa khilafah tertolak di Indonesia karena menyalahi kesepakatan, karena Indonesia adalah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau itu jadi khilafah maka menjadi tidak NKRI lagi, (tapi) NKKhoI, negara kesatuan khilafah Indonesia," katanya.

Karena itu, hal ini perlu diluruskan pemahamannya. "Karena itu saya katakan bahwa Islam itu Islam kaffah, Islam utuh tapi ada nisak-nya, ada kesepakatannya, dalam kesepakatan nasional. Kesepakatan nasional ini menjadi penting untuk terus kita komitmen kebangsaan. Hal ini terus kita perkuat," kata Kiai Ma'ruf. (hud/det)