JAKARTA (DutaJatim.com) - Polemik soal larangan bercadar dan celana cingkrang bagi pegawai negeri membuat Menteri Agama, Fachrul Razi, banjir kritikan. Fachrul Razi melempar wacana larangan cadar dan celana cingkrang dengan mengaitkannya sebagai simbol radikalisme sehingga menimbulkan kehebohan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun meminta agar Menag tidak membuat gaduh di tengah kondisi negara yang mulai kondusif pasca-Pemilu.
Fachrul sendiri berpandangan jika suatu saat aturan itu diterapkan maka para aparatur sipil negara alias ASN tak kaget dengan hal tersebut. Namun demikian, Menag Fachrul Razi minta maaf telah bikin gaduh.
"Dengan begitu kalau tiba-tiba kita keluarkan misalnya PAN, bukan PAN Partai, panitia penyelenggara mengeluarkan aturan. Semua PNS kembali kepada aturan menggunakan sesuai dengan aturan PNS. Misalnya, teman-teman langsung bisa membaca, oh gaungnya sebelumnya sudah digaungkan," kata Fachrul Razi ketika melakukan pertemuan dengan Komisi VIII DPR di Hotel Sultan Jakarta Pusat, Selasa, 5 November 2019.
Dia menjelaskan, cadar bukan bentuk ketakwaan seseorang. Jadi, dengan demikian jangan dilihat orang yang pakai cadar kemudian taqwanya sudah baik banget. Kemudian, dia mengibaratkan hal ini seperti ada larangan untuk masuk ke tempat-tempat tertentu dengan harus membuka helm. Kebijakan ini supaya bisa dilihat siapa yang masuk. Lalu, bisa dilihat kamera pengawas CCTV.
Namun, dia menyampaikan permohonan maaf jika memang ucapannya soal cadar justru memunculkan gesekan di masyarakat. Ia menilai kemungkinan isu ini dikemukakan terlalu cepat.
"Tapi, kalau itu menimbulkan beberapa gesekan-gesekan ya mohon maaf. Rasa-rasanya enggak ada yang salah. Mungkin saya mengangkatnya agak terlalu cepat. Tapi, cepat itu juga menurut saya supaya segera bisa jadi gaungnya. Pada saatnya nanti saat terbit aturan-aturannya," katanya.
Ketua Komisi VIII DPR, Yandri Susanto, dalam acara itu meminta Menteri Agama, Fachrul Razi, agar cermat terkait isu cadar dan celana cingkrang. Fachrul diharapkan bisa lebih bijak dalam menyampaikan pernyataan agar tak menimbulkan perspektif yang berbeda-beda. Yandri menyebut bangsa Indonesia memiliki keanekaragaman dari suku dan agama.
"Coba dikonstruksi yang benar dan bagus sehingga pernyataan-pernyataan pejabat negara, siapa pun ya, itu bisa lebih adem, lebih enak, dan tidak menimbulkan kegaduhan," kata Yandri.
Dia mengatakan, belum ada teori tentang cara berpakaian menggunakan cadar dan celana cingkrang sama dengan radikal. Karena itu tidak bisa cara berpakaian orang dinilai selaras dengan perilaku seseorang secara umum. "Misalkan, kalau celana cingkrang pasti radikal. Itu kan enggak," katanya.
Wakil Menteri Agama, Zainut Tauhid Sa'adi, saat ditemui di kantor Majelis Ulama Indoensia, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Selasa, 5 November 2019, juga mengatakan, bahwa rencana Menteri Agama, Fachrul Razi melarang celana cingkrang dan cadar bagi ASN itu sebenarnya untuk penertiban Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Agama.
"Pak Menteri itu tujuannya untuk internal, penertiban ASN di lingkungan kementerian Agama," katanya.
Dia mengatakan, kewajiban pimpinan birokrasi menertibkan tingkat disiplin pegawainya. "Saya kira hal biasa yang wajar," katanya.
Namun demikian Zainut meminta persoalan larangan cadar dan celana cingkrang jangan sampai ditarik kepada masalah ekstremisme atau radikalisme. "Tidak ada kaitannya. Ini murni untuk penertiban di lingkungan Kemenag saja," ujarnya.
Masalah radikalisme di Indonesia memang menjadi perhatian Kementerian Agama. "Siapa pun punya semangat sama untuk menanggulangi faham kekerasan itu. Tapi yang juga harus dipahami jangan diasumsikan bahwa yang namanya radikal itu bersumber dari paham keagamaan," katanya.
Dia menegaskan, paham radikalisme, ekstremisme, terorisme itu bisa lahir dari masalah politik, masalah ekonomi, masalah kesenjangan sosial dan sebagainya. Maka, kalau akar persoalan dari pemahanan agama yang salah harus dibenahi melalui bagaimana kita memberikan penyuluhan terhadap masyarakat agar memahami nilai-nilai agama secara benar. "Bagaimana masayarakat memiliki ilmu pengetahuan tentang ajaran agama yang benar," ujarnya.
Tapi, kata dia, kalau sumber persoalannya masalah ekonomi maka harus dilakukan, misalnya bagaimana mengentaskan kemiskinan, bagaimana memberikan ruang pekerjaan kepada para pencari kerja. "Kalau masalah politik saya kira ini harus punya solusinya. Jadi harus ditempatkan dalam proporsi yang benar," katanya. (hud/vvn)
No comments:
Post a Comment