SURABAYA (DutaJatim.com) -Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengejawantahkan program Jatim Berdaya yang merupakan salah satu program prioritas dalam Nawa Bhakti Satya melalui restorasi pembangunan desa. Salah satunya dengan membangun Badan Usaha Milik Desa atau BUM-DESA.
Keberadaan BUM-DESA diharapkan bisa mengurangi angka kemiskinan desa di Jatim yang merupakan tertinggi secara nasional. Karena itu dengan program BUM-DESA diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di desa yang tentunya berdampak linear pada turunnya angka kemiskinan.
Namun sejauh ini, baru sekitar 7 persen BUM- DESA yang sudah berjalan dengan baik. Sementara sisanya sekitar 92 persen masih level rintisan atau baru memulai.
Direktur Program Klinik BUM- DESA, Fahrul Muzaqqi, mengungkapkan, dalam rangka penguatan BUM- DESA, Pemprov Jatim membentuk program Klinik BUM- DESA. Klinik BUM-DESA ini memberikan pendampingan, pelatihan, dan saran teknis kepada BUM -DESA agar bisa menjadi sehat dan berkembang menjadi usaha yang mendatangkan keuntungan sehingga perekonomian di desa bisa berputar. Bahkan beberapa BUM- DESA bisa mendatangkan pendapatan asli daerah atau PAS.
Klinik BUM-DESA akan memberikan konsultasi dan bantuan teknis agar BUM- DESA bisa berkembang. Untuk tahap pertama pihaknya memilih 20 BUM- DESA penerima manfaat untuk diberikan sosialisasi.
"Hari ini kita memberikan sosialisasi kepada 20 BUM-DESA penerima manfaat. BUM-DESA ini dipilih dari 10 Kabupaten yang berbeda. Nantinya ini bisa menjadi percontohan bagi BUM DESA lainnya," ujar Dosen FISIP Unair ini saat sosialisasi BUM-DESA di kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Jatim, Kamis (14/11/2019).
Fahrul melanjutkan, nantinya Klinik BUM- DESA ini juga akan mengkover seluruh BUM-DESA di Jatim yang jumlahnya mencapai 5.432. Karena itu pihaknya akan memaksimalkan peran Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) dalam program penguatan BUM-DESA. Dengan begitu proses pendampingan akan lebih efektif dengan memutus jalur birokrasi, sehingga tidak semua proses harus ke Surabaya. Tentunya hal itu juga bisa mengurangi biaya yang seharusnya bisa dialokasikan untuk kebutuhan BUM-DESA.
Klinik BUM-DESA juga melibatkan perguruan tinggi dan merekrut para peneliti untuk memberikan masukan teknis dalam rangka pendampingan BUM-DESA. Dengan melibatkan peniliti yang memiliki keahlian, maka apa yang dijalani berdasarkan kebutuhan, bukan mengandalkan intuisi atau feeling.
“Bakorwil dan peniliti kita libatkan dalam pengembangan BUM-DESA. Hal ini penting agar prosesnya bisa terarah dan sesuai kebutuhan,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Jatim, M.Yasin, menjelaskan, program BUM- DESA ini adalah komitmen Gubernur Khofifah untuk memberdayakan desa melalui BUM -DESA. Karena itu semua potensi yang ada dikerahkan, termasuk melibatkan pihak swasta dalam pengembangan BUM- DESA.
Yasin menyebut sejauh ini sudah ada sejumlah perusahaan yang terlibat dalam pengembangan BUM- DESA, di antaranya Taveloka, PT. HM. Sampoerna dan BUMN PT POS Indonesia. Bantuan yang diberikan sejauh ini masih sebatas bantuan program dan pelatihan. Namun tak menutup ke depannya juga ada bantuan berupa pendanaan atau bantuan lunak. Disamping itu tentunya pihak swasta tersebut juga bisa membantu BUM-DESA dalam nidang pemasaran produk.
“Dengan adanya Klinik BUM -DESA ini, kami berharap hingga 2024 ada 25 persen BUM -DESA yang dalam kategori sehat dan berkembang,” tandas Yasin. (gas)
No comments:
Post a Comment