Atlet Difabel Jatim Tunggu Pembinaan dari Gubernur Khofifah

SURABAYA (DutaJatim.com)  - Pengurus National Paralympic Committe Indonesia (NPCI) Jawa Timur mengadu ke DPRD Jawa Timur meminta fasilitasi agar bisa beraudiensi dengan Gubernur Khofifah Indar Parawansa. Mereka juga meminta agar DPRD Jatim memperjuangkan supaya bisa mendapat anggaran untuk pembinaan atlet difabel. Atlet Difabel Jatim Tunggu Pembinaan dari Gubernur Khofifah Indar Parawansa.

Rombongan NPCI Jatim yang terdiri atas lima orang itu dipimpin langsung oleh Imam Kuncoro selaku ketua NPCI Jatim serta Rio Susanto salah satu pengurus NPCI pusat. Mereka diterima oleh Ketua DPRD Jatim, Kusnadi SH, MH di ruang kerjanya, Rabu (11/12/2019) lalu.

  

Saat dihubungi kemarin  Imam Kuncoro mengaku bersyukur karena sudah diterima langsung oleh ketua DPRD Jatim. Dia pun berharap agar  tujuan NPCI  memperjuangkan  pemberangkatan atlet paralympic Jatim pada Pekan Paralympic Nasional (PPN) November 2020 di Papua bisa terwujud. "Alhamdulillah ketua DPRD Jatim siap memediasi dengan Ibu Gubernur Jatim," ujar Imam Kuncoro.

NPCI Jatim berharap keberangkatan para atlet paralympic Jatim ke Papua nantinya bisa sesuai dengan alur yang sebenarnya. Hal itu sebagaimana para atlet normal yang mengikuti even kejuaraan baik tingat nasional maupun internasional.

 

"Persiapan para atlet paralympic Jatim sudah berjalan dengan baik. Bahkan dua pekan lalu pada pekan pelajar paralympic nasional atau Popnasnya anak-anak difabel, Jatim berhasil menjadi juara umum walaupun tanpa training center. Padahal para pesaing seperti dari Jateng itu ada PPLP tapi kita berhasil menjadi juara umum," kata Imam Kuncoro  

Lebih jauh Imam menjelaskan bahwa pada Pekan Paralympic Nasional, NPCI Jatim hanya bisa mengakomodir sebanyak 75 atlet paralympic. Sedangkan target medali pihaknya tak berani memberikan target muluk-muluk.

"Dalam Pekan Paralympic Nasional prestasi Jatim yang terbaik adalah menempati peringkat ke 8, sebab dibanding provinsi lain, Jatim memang kalah jauh karena kurangya perhatian dari pemerintah daerah," katanya.       

Selain itu, pihaknya juga tengah mempersiapkan 14 atlet paralympic Jatim yang akan mewakili Indonesia pada ajang ASEAN Paralympic di Manila Philipina setelah perhelatan Sea Games di Phipilina selesai. 

"Untuk bisa masuk Asean Paralympic itu kami mengikuti single-single even yang diselenggarakan NPCI Pusat walaupun sejak 2017 hingga sekarang tak sepeserpun dibantu dana dari Pemprov Jatim," beber Imam Kuncoro.  

Tidak cukup sampai disitu, dua atlet paralympic Jatim juga berhasil lolos paralympic games 2020 di Tokyo Jepang. Kedua atlet difabel Jatim yang lolos Paralympic Games itu untuk cabor tenis meja dan cabor bulutangkis. Untuk bisa lolos paralympic games itu minimal masuk peringkat 8 besar dunia.

"Mudah-mudahan mereka bisa mempersembahkan medali emas di paralympic games sebab ganda tenis meja itu berhasil menempati peringkat 1 dunia. Itu anak asal  Mojokerto dan Situbondo," ungkap Imam Kuncoro.  

Senada, Rio Susanto salah satu pengurus NPCI Pusat menambahkan bahwa potensi yang dimiliki atlet paralympic Jatim itu sangat baik. Namun karena kurang mendapat perhatian dari pemerintah daerah sehingga prestasinya sulit berkembang. 

"Semoga saja pemahaman yang selama ini kami anggap kurang menjadi tercerahkan, bahwa disabel sport dan abel sport itu punya hak-hak yang sama. Apabila pemerintah itu mengabaikan itu juga sama juga melanggar UU No.3 tahun 2008 dan UU No.8  tahun 2016 tentang hak-hak disabilitas," terang Rio.

Selian itu, pengabaian pemerintah juga bisa tergolong melanggar asas Olympic Sport yang sudah diakui sebagai aturan hukum internasional. "Semoga dalam pertemuan ini pemahaman pemerintah tentang paralympic  menjadi jelas sehingga pemerintahan tak perlu lagi ragu untuk memberikan bantuan karena khawatir melanggar aturan perundang-undangan," harapnya. 

Pemerintah pusat, lanjut Rio sudah memberlakukan hak-hak atlet disabilitas sama dengan para atlet yang normal. Bahkan saat ini atlet paralympic tengah menjalani TC untuk persiapan Asean Para Games di Manila Philipina. "Fasilitas latihan dan gaji atlet maupun pelatih juga sama dengan yang normal, begitu juga dengan bonus yang diberikan pemerintah pusat," ungkapnya. 

Masih di tempat yang sama, Ketua DPRD Jatim Kusnadi mengaku kaget saat mendengar keluhan dari NPCI Jatim lantaran selama ini kurang mendapat perhatian dari Pemprov Jatim. Padahal asumsi DPRD Jatim selama ini sudah memberikan perhatian yang cukup melalui alokasi anggaran yang diberikan kepada KONI Jatim.  

"Masalahnya ternyata NPCI itu sudah bukan menjadi bagian dari KONI Jatim sejak 2016 lalu, sehingga mereka tak lagi mendapat perhatian maupun support anggaran dari pemprov Jatim," jelas politisi asal PDI Perjuangan. 

Konsekwensi paralympic terpisah dengan KONI itu mengikuti aturan paralympic internasional sehingga sejak tahun 2005 NPCI Jatim mengajukan pemisahan dengan KONI dan baru disetujui pada tahun 2016 lalu.

Persetujuan KONI itu mengacu pada UU No.8 tahun 2016 tentang penyelenggaraan olahraga penyandang disabilitas. "Kalau saya tidak ketemu dengan mereka, saya juga ngak tahu kalau mereka itu adalah organisasi olahraga khusus untuk penyanang disabilitas ang berdiri sendiri di luar KONI," ungkap Kusnadi.

Ia berjanji akan mendiskusikan masalah ini dengan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa agar para atlet difabel ini juga mendapatkan perlakuan yang sama dengan atlet normal yang ada di Jatim karena mereka bertanding itu juga untuk mengharumkan nama Jatim dan bangsa Indonesia. (ud)