Bupati Badrut Tamam (kanan) serius ikuti Sosialisasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi.
PAMEKASAN (DutaJatim.com) - Pemkab Pamekasan menggelar Sosialisasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi, Rabu (11/12/19). Kegiatan bertema ‘‘Bersama Melawan Korupsi Mewujudkan Pamekasan Hebat ” yang diselenggarakan di Hotel Odaita Jalan Raya Sumenep itu dibuka oleh Bupati Pamekasan Badrut Tamam.
Sosialisasi ini diikuti sekitar 500 orang peserta, meliputi 45 orang anggota dan pimpinan DPRD Pamekasan, pejabat eselon III di lingkungan Pemkab Pamekasan sebanyak 150 orang, Kepala Desa dan Lurah sebanyak 169 orang, pimpinan OPD sebanyak 60 orang, Kepala Puskesmas sebanyak 20 orang.
Lalu dari kalangan Kepala Sekolah SMP sebanyak 34 orang, Kepala Sekolah SD dalam hal ini adalah gugus sebanyak 78 orang.
Panitia mendatangkan nara sumber di antaranya Kajari Pamekasan, Kapolres Pamekasan, Arif Nur Cahyo dari Deputi Bidang Pencegahan KPK RI. Yang menarik Bupati Badrut Tamam dan Sekdakab Totok Hartono juga serius ikut acara sosialisasi itu.
Mohammad Alwi MSi, Kepala Inspektorat Pamekasan mengungkapkan, Pemkab Pamekasan telah menyusun rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi dan membentuk tim tindak lanjut serta penyelesaian rencana aksi program pemberantasan kroupsi terintegrasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 188/644/432.013/2017.
Rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi Pemkab Pamekasan tahun 2016-2019 itu memuat beberapa permasalahan, antara lain perencanaan dan penganggaran, pelayanan terpadu satu pintu, pengadaan barang dan jasa, penerapan tunjangan perbaikan penghasilan, kepatuhan LHKPM dan pengendalian gratifikasi, penguatan peran inspektorat, tata kelola dana desa dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi.
Sementara itu Bupati Pamekasan Badrut Tamam mengaku pihaknya focus membangun pertumbuhan ekonomi dimulai dari desa dan kelurahan. Baru kemudian yang berikutnya di bidang reformasi birokrasi, karena sebagai penggerak pembangunan maka tidak mungkin rencana dan ikhtiar akan terlaksana jika aparatur tidak berubah dari sudut pandang lama yang tidak produktif menuju sudut pandang baru yang professional.
Dengan orientasi pembangunan yang harus segera diubah itulah, kata Badrut Tamam, Pemkab Pamekasan mengundang KPK RI, Kejaksaan dan Kepolisian untuk menyampaikan beberapa hal penting terkait dengan upaya menghindari kesalahan dan penyimpangan.
“Bahkan pembahasan APBD kita di 2020 sudah didampingi oleh teman-teman pencegahan KPK, kedepan harus lebih tegas lagi didampingi dan hadir dalam pembahasan, ikut dalam pembahasan. Biar kemudian semua terbuka semua tahu pemerintahan ini sedang berikhtiar menuju pemerintah bersih sehingga tidak ada lirik lirikan satu sama lain,” ungkapnya.
Badrut Tamam mengakui bahwa angka kemiskinan di daerahnya masih tinggi. Untuk menekan kemiskinan dengan cara sistematis dan strategi, katanya, maka perlu menggunakan orientasi dengan cara mengubah sudut pandang. Dengan mengubah sudut pandang, cara kerja, serta target yang jelas perwajahan tiap tahun bisa dilaksanakan dengan baik. (mas)
No comments:
Post a Comment