Pelantikan Dewas KPK di Istana.
JAKARTA (DutaJatim.com) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik lima orang anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) di Istana Negara, Jakarta, Jumat (20/12/2019). Hal itu berdasarkan surat Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 140/P/2019 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi masa jabatan 2019-2023.
Tumpak Hatorangan Panggabean ditunjuk sebagai Ketua Dewas KPK. Sedang empat anggota Dewas KPK adalah Artijdo Alkostar, Albertina Ho, Syamsuddin Haris, dan Harjono.
Sesuai UU No 19/2019, ketua dan anggota Dewan Pengawas untuk pertama kalinya ditunjuk oleh presiden. Untuk periode berikutnya, presiden membentuk pansel untuk memilih Dewan Pengawas KPK. Mereka yang dilantik sebagai Dewas KPK adalah:
1. Tumpak Hatorangan Panggabean (mantan pimpinan KPK)
2. Harjono (Ketua DKPP)
3. Albertina Ho (hakim)
4. Artidjo Alkostar (mantan hakim agung)
5. Syamsudin Haris (peneliti LIPI)
Selain Dewan Pengawas KPK, pimpinan KPK yang baru juga mengucapkan sumpahnya di hadapan Presiden Jokowi. Mereka adalah Firli Bahuri, Alexander Marwata, Lili Pantauli Siregar, Nurul Ghufron, dan Nawawi Pamolango.
Pimpinan KPK usai pelantikan di Istana.
Berbarengan dengan hari pelantikan Dewas dan pimpinan KPK, Indonesian Corruption Watch (ICW) melalukan aksi teatrikal menolak pimpinan KPK yang diduga bermasalah. ICW membawa dukun dalam aksi teatrikal di depan gedung KPK Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (20/12/2019).
ICW tampak membentangkan spanduk bertuliskan 'Tolak Pimpinan Bermasalah' dan 'Reformasi Dikorupsi'. Sementara ada dua orang dukun membawa bunga dan kemenyan duduk bersila di depan spanduk itu.
Peniliti ICW Kurnia Ramadhana mengatakan aksi ini dilakukan untuk menolak pimpinan KPK yang diduga bermasalah. Kurnia menyebut satu dari lima pimpinan KPK yang dilantik dinilai memiliki masalah pelanggaran kode etik.
"Hari ini kami ICW mengadakan aksi teatrikal yang mana kita menolak pimpinan yang diduga banyak persoalan. Nanti sekitar jam 2 Presiden akan melantik 10 orang, 5 orang pimpinan KPK baru dan 5 orang Dewas (dewan pengawas). Kita pandang untuk pimpinan KPK sendiri banyak persoalan di masa lalu, bahkan salah satu pimpinan KPK adalah terduga pelanggaran kode etik saat dia dulu bekerja di KPK," kata Kurnia.
Selama ini yang dipersoalkan adalah Firli Bahuri. Pria yang juga perwira tinggi Polri ini disebut memiliki sejumlah kasus saat bekerja di KPK. Bahkan pimpinan KPK lama menolak Firli. Namun ternyata Firli bukan hanya lolos jadi pimpinan lembaga antirasuah tapi juga jadi Ketua KPK. (hsb/det)
No comments:
Post a Comment