JAKARTA (DutaJatim.com) - Para netizen dibikin heboh tanda pagar alias tagar #PSImingkemSoalJiwasraya yang dengan cepat menjadi trending topic, Rabu (25/12/2019).
Hingga Kamis hari ini warganet masih ramai memperbincangkan sikap diam Partai Solidaritas Indonesia (PSI) terhadap skandal gagal bayar polis nasabah PT Asuransi Jiwasraya. Padahal kasus itu mengakibatkan negara merugi Rp 13,7 triliun. PSI pun ketahuan belangnya. Dituduh partai tak prorakyat.
Hal ini sungguh berbeda dengan sikap PSI yang gencar menyoal masalah APBD Pemprov DKI. Ada kesan PSI sengaja memojokkan Anies Baswedan, gubernur DKI Jakarta sekarang yang mengalahkan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam pilkada DKI beberapa tahun lalu. PSI memang pendukung Ahok dan Jokowi.
Namun Juru Bicara PSI Sigit Widodo membantah keras tuduhan warganet tersebut. Melalui akun Twitter-nya, Sigit justru mengaku bingung dengan kemunculan tagar tersebut.
"Saya terus terang bingung, kenapa muncul tagar #PSImingkemSoalJiwasraya. Bahkan sampai dibuatin meme seperti ini, keren lah. Saya berusaha berpikir positif saja, mungkin itu bentuk cinta dan harapan pada @psi_id," tulis Sigit.
Soal kasusnya sendiri, Sigit mengatakan, partai politik manapun yang ditanya pasti akan menjawab, kasus ini harus diusut hingga tuntas.
"Tapi dalam catatan saya, Presiden sudah memerintahkan Menkeu dan Menteri BUMN untuk melakukan langkah-langkah yang diperlukan, baik solusi maupun perbaikan sistem," kata Sigit.
Sigit melanjutkan bahwa Kejaksaan juga sudah melakukan pemeriksaan, dan OJK juga sudah mulai melakukan pembenahan. Untuk itu anak buah Grace Natalie ini mengajak publik untuk menunggu perkembangan selanjutnya.
"Mungkin ada baiknya juga meminta partai-partai yang ada di @DPR_RI untuk terus mengawal kasus ini karena @psi_id tidak punya wakil di sana yang punya wewenang memanggil menteri dan pejabat lainnya," tutup Sigit.
Ya itu komentar standar dari PSI. Komentar yang sangat jauh berbeda dengan sikap PSI soal anggaran DKI. Bahkan PSI sampai melanggar etika ketika mengumumkan anggaran DKI yang ternyata belum final dibahas dengan DPRD setempat. Tapi sebaliknya dalam skandal Jiwasraya nyaris tak terdengar komentar dari PSI.
Pengamat Politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio alias Hensat mendorong kasus Jiwasraya dan Bumiputera harus ditindaklanjuti aparat hukum.
"Tuduhannya sudah melebar kemana-mana, gak bagus buat citra pemerintahan Presiden @jokowi bahkan PSI pun kena imbas trending #PSImingkemSoalJiwasraya jadi libur ngritik @aniesbaswedan deh," ungkap Hensat ini melalui Twitter pribadinya, Rabu (25/12/2019).
Cuitan Hensat ini bukan tanpa alasan. PSI memang diketahui gemar mengkritik Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan atas segala kebijakan yang diambilnya.
Dalam wawancaranya bersama Kantor Berita Politik RMOL, Hensat mengatakan, PSI seharusnya berani berkomentar terhadap isu nasional dan jangan cuma main aman dengan mengkritisi Pemprov DKI.
Hensat juga menantang PSI untuk berani mengkritik Jokowi bila ada kebijakan dari mantan walikota Solo itu yang tidak pro rakyat.
"Yah mungkin Anies adalah vitamin penambah energi bagi kader PSI, jadi segala hal tentang Anies bisa bikin mereka ngegas," sindir Hensat.
"Sementara Jokowi bagaikan AC yang membuat PSI nyaman, sejuk-sejuk menghanyutkan. Kalo kritik Jokowi takut hanyut menghilang," katanya.
Bukan hanya itu. PSI tak pernah ketinggalan untuk menyerang dan menyinyiri mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu. Namun dalam kasus Jiwasraya ini, PSI diam seribu bahasa. Bahkan Netizen atas nama akun @tatiherra mengatakan, "Namanya juga 'partai seputar ibukota' lah, tidak ada hubungan sama Bang Anies mah mingkem mereka. #PSImingkemSoalJiwasraya," tulisnya.
Hendri Satrio tertawa lepas saat diminta komentarnya tentang sikap Netizen kepada PSI.
"Hahahahaha, netizen sadis ah ngecap PSI, tapi memang sebaiknya PSI mengubah strateginya untuk juga melihat masalah nasional dan kritis. Jadi tidak hanya numpang tenar dari Jokowi dan Anies," ujarnya.
"Nanti bila strateginya berubah mudah-mudahan kita bisa melihat PSI baru yang levelnya nasional, bukan cuma partai level provinsi," kata Hensat. (wis/rmol)
No comments:
Post a Comment