Yaqut Cholil Qoumas
JAKARTA (DutaJatim.com) - Bukan hanya Muhammadiyah, kalangan Nahdlatul Ulama (NU) juga geram atas tuduhan media Amerika Serikat, Wall Street Journal (WSJ), terkait dugaan "uang diam" dalam kasus Muslim Uighur di Xinjiang, China. WSJ disebut mewakili kepentingan Amerika Serikat (AS) yang saat ini sedang berperang dagang dengan China.
Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor, Yaqut Cholil Qoumas, mengatakan, ada kepentingan Amerika Serikat di balik pemberitaan Wall Street Journal tentang Muslim Uighur di Xinjiang, Cina.
"Ansor dapat memahami bagaimana Amerika dan aliansinya melalui semua kanalnya bersuara untuk kepentingan dan keuntungan mereka," kata Yaqut Cholil Qoumas dalam keterangan tertulisnya yang diterima wartawan di Jakarta Senin, 16 Desember 2019.
Seperti diketahui, sebelumnya Wall Street Journal memberitakan bahwa pemerintah China bergerak meyakinkan berbagai pihak, mulai dari ulama, hingga politikus dunia untuk memalingkan muka dari pelanggaran HAM yang mereka lakukan di Xinjiang. Berbagai upaya termasuk lewat pemberian fasilitias hingga uang menjadi cara mereka. Dalam berita itu disebutkan pula bahwa ormas Islam Indonesia masuk dalam radar pemerintah China.
Wall Street Journal menulis, pada Februari lalu, 15 orang dari PP Muhammadiyah, MUI, dan PBNU, plus tiga wartawan Indonesia, diajak berkunjung ke Xinjiang. Di sana, menurut laporan WSJ, mereka ditunjukkan situasi muslim Uighur yang sudah direkayasa sedemikian rupa oleh Pemerintah China, agar tampak baik-baik saja
Menanggapi hal itu Yaqut mengklaim sudah menerima dan mengolah data tentang Uighur. Dia mengatakan, tudingan persekusi yang dialami etnis muslim Uighur di Negeri Tirai Bambu itu diduga berlatar belakang ekonomi.
Dari data yang diperolehnya, kata Yaqut, ada beberapa blok minyak dan gas, sumur gas, dan pipa gas di Xinjiang. Dia menyatakan bahkan ada 30 blok migas di daratan (onshore) yang ditawarkan pada 2017. Isu agama, budaya, dan lainnya membuat kejadian asli tampak kabur. Maka dari itu, dia menilai perlu ada klarifikasi atas berita WSJ tentang persekusi terhadap muslim Uighur.
"Jangan-jangan ini hanya soal ingin menguasai lahan di Xinjiang yang kaya akan sumber daya alam itu," katanya.
Namun demikian GP Ansor memilih bersikap hati-hati. Di sisi lain dia mendesak segera ada klarifikasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI di Tiongkok dan Kementerian Luar Negeri perihal ini. Wakil Ketua Komisi II DPR ini meminta pemangku kepentingan terkait segera mendiskusikan apa yang bisa dan sebaiknya dilakukan oleh Indonesia.
Yaqut juga mengatakan, kasus etnis muslim Uighur adalah masalah geopolitik. Politisasi terhadap Islam vs Tiongkok akibat kasus ini, ujar dia, justru membuat komplikasi dari kasus yang sudah rumit tersebut.
"Ditambah dengan konstelasi politik hari ini yang cenderung berwujud sebagai neo cold war geopolitics, di mana ada benturan politik ekonomi dan ideologi antara Barat (Amerika) dan Timur (Tiongkok)," katanya.
Ansor memahami bahwa China berkepentingan mengundang dan memperkuat hubungan dengan para stakeholders dan key opinion leaders dari seluruh negara di dunia untuk melihat masalah Uighur. "Termasuk tokoh NU, Muhammadiyah, akademisi, dan lainnya," kata dia.
Banyak Kejanggalan
Sebelumnya, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti menyesalkan pemberitaan Wallstreet Journal yang menyebutkan adanya fasilitas dan lobi-lobi China untuk mempengaruhi ormas Islam di Indonesia agar melunak atas persoalan kemanusiaan Etnis Uighur di Provinsi Xinjiang.
"Pemberitaan tersebut sangat tidak berdasar dan fitnah yang merusak nama baik Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama dan Majelis Ulama Indonesia," kata Mu'ti dalam konferensi pers di Jakarta, Senin 16 Desember 2019.
Muhammadiyah, kata dia, mendesak agar Wallstreet Journal meralat berita tersebut dan meminta maaf kepada warga Muhammadiyah. Apabila hal tersebut tidak dipenuhi, Muhammadiyah akan mengambil langkah hukum sebagaimana mestinya.
Ketua Biro Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional PP Muhammadiyah KH Muhyiddin Junaidi menambahkan pihaknya tidak menerima suap dalam bentuk apapun dari pemerintah China.
Dia mengatakan Muhammadiyah, NU dan MUI memang melakukan kunjungan ke Xinjiang pada Februari 2019 lalu. Namun mereka menemukan sejumlah kejanggalan soal kondisi beragama di kawasan yang mayoritas dihuni Etnis Uighur itu.
Muhyiddin mengatakan delegasi ormas Islam misalnya meminta diantar otoritas China ke masjid untuk Shalat Subuh, tetapi tidak dipenuhi dengan alasan tempat ibadah yang jauh dan cuaca dingin.
"Tapi apa pun permintaan dari tamu seharusnya diberi oleh 'shohibul bait' atau tuan rumah," kata dia.
Kemudian, kata dia, ada kejanggalan logo kiblat di tempat penginapan delegasi ormas yang tampak baru dipasang. Sejumlah informasi itu menjadi penanda awal bahwa China memang tidak mengakomodasi praktik agama secara terbuka.
"Kami juga tidak melihat perempuan di Xinjiang mengenakan hijab meski di sana Islam adalah mayoritas. Mengenakan hijab di ruang terbuka dianggap radikal. Perempuan boleh mengenakan hijab di ruang tertutup," kata dia.
KH Muhyiddin Junaidi mengatakan etnis Uighur di Provinsi Xinjiang, China sulit mengekspresikan agamanya karena larangan pemerintah yang beraliran komunis itu.
"Kami jarang menemukan pria berjenggot, perempuan berhijab," kata dia ketika bercerita soal kunjungannya ke Xinjiang awal 2019 bersama perwakilan ormas Islam Indonesia beserta jurnalis.
Meski tidak banyak polisi, Muhyiddin mengatakan di Xinjiang banyak dipasang kamera pemantau (CCTV) untuk mengawasi gerak-gerik masyarakat Uighur.
Selain itu, kebijakan pembatasan akses internet di China mengharuskan penduduknya untuk menggunakan media perpesanan WE Chat yang dapat dimonitor oleh otoritas terkait.
"Warga menggunakan WE Chat sehingga komunikasi dengan sesama mereka, dengan luar itu otomatis terdeteksi, anda bicara ke mana, apa yang dibicarakan sudah terekam China," katanya.
Soal masjid dan mushalla, Muhyiddin mengatakan di Xinjiang sedikit.
"Masjid itu ada, besar, tapi tidak ada mushalla. Di kawasan Kashgar, dulunya ada 150 masjid kecil-kecil kini disisakan satu masjid besar dan di situlah umat Islam melakukan ibadah, tapi itu hanya untuk mereka yang tidak bekerja aktif di kantor, yang sudah pensiun, yang kakek-kakek," kata dia.
Muhyuddin mengisahkan kunjungannya ke Xinjiang tersebut untuk melakukan klarifikasi tidak adanya suap dari China agar melunak soal Uighur. Klarifikasinya itu muncul beberapa waktu setelah The Wall Street Journal mengungkap dugaan gratifikasi China ke ormas Islam Indonesia, termasuk Muhammadiyah.
Muhyiddin menjelaskan mengapa klarifikasi soal Uighur baru disampaikan akhir tahun ini. Alasannya, dia tidak ingin mendahului Kementerian Luar Negeri soal hasil kunjungan delegasi ormas Islam dan jurnalis Indonesia ke Xinjiang.
Para delegasi, kata dia, sudah menyampaikan hasil kunjungannya tetapi Kemenlu belum menyampaikan ke publik soal hasil visitasi ke Xinjiang. (tmp/ara)
No comments:
Post a Comment