JAKARTA (DutaJatim.com) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan membuka Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar di Hotel Ritz Carlton Jakarta Jumat 3 Desember 2019 besok. Agenda Munas memilih ketua umum Golkar periode 2019-2024.
"Munas 3-5 Desember 2019. Pembukaan tanggal 3 Desember Bapak Presiden merencanakan untuk hadir," kata Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto, di sela-sela acara silaturahmi di Ayodya Resort, Nusa Dua, Badung, Bali, Minggu (1/12/2019).
Dia menuturkan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin juga dijadwalkan menutup Munas. Salah satu agenda Munas adalah pemilihan ketua umum periode 2019-2024. Pendaftaran bakal caketum dibuka mulai 28 November sampai 2 Desember 2019 di DPP Partai Golkar.
Hingga saat ini Ketua DPP Golkar Ridwan Hasjim dan tujuh orang lain sudah mendaftarkan diri menjadi caketum Partai Golkar. Airlangga sendiri menyatakan sudah mengantongi 90 persen suara dan optimistis untuk mengikuti bursa caketum Golkar. "Insya Allah dukungan sudah cukup, ya sampaikan teman-teman itu sudah mungkin 90%," ujar Airlangga semringah.
Ada isu, Tiga Menteri Obok-obok Munas Golkar?
Ketua Bidang Organisasi dan Daerah DPP Partai Golkar Taufik Hidayat menilai penyelenggaraan Munas ternodai adanya intervensi dan tekanan dari Mensesneg Pratikno, Menseskab Pramono Anung, dan Menko Maritim Luhut Panjaitan.
"Demokrasi Munas Golkar dirampok Pratikno Cs. Terungkapnya pertemuan Mensesneg, Menko Maritim, dan Menseskab, dengan para Ketua DPD menandakan para menteri ini campur tangan terhadap Munas Golkar," kata Taufik dalam keterangan tertulisnya, kemarin.
Menurut Taufik, campur tangan ketiga menteri itu sangat berbeda dengan sikap Presiden Joko Widodo yang memberikan kebebasan internal Golkar untuk menentukan sendiri pemimpinnya.
"Tindakan Pratikno Cs itu ilegal dan tidak bertanggung jawab. Mereka memanipulasi laporan kepada Presiden bahwa internal Golkar mengharapkan Airlangga Hartarto (AH) menjadi Ketum, kepada para ketua DPD mereka mengklaim Pak Presiden maunya AH menjadi Ketum," kata Taufik.
Selain manipulator, Taufik menyebutkan, ketiga pembantu Presiden Jokowi ini sudah bertindak di luar sistem. Parpol adalah institusi kenegaraan maka sudah semestinya penanganannya oleh pemerintah pun masuk ke dalam sistem.
"Dalam hal ini Menteri yang diatur dalam UU untuk dapat terlibat dalam Munas Parpol adalah Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum dan HAM," ucapnya.
Mantan Ketua Umum PB HMI ini juga mengungkapkan minat Golkar menggelorakan aspirasi yang sangat kuat untuk memilih pemimpin yang bersih, tak terlihat masalah hukum, sehingga bisa dicalonkan sebagai Presiden atau Wapres pada Pilpres 2024.
"Dengan mendorong AH sebagai calon Ketum, maka Pratikno Cs telah melakukan kejahatan demokrasi yang sangat nyata, apalagi hal itu bertentangan dengan sikap Presiden Jokowi sendiri. Karena itu menurut saya bila terjadi perpecahan nantinya Pratikno cs perlu direshuffle," ujarnya.
Ini tentu harus dibuktikan Tiga Menteri Obok-obok Munas Golkar?
Namun Ketua DPP Golkar yang juga loyalis Airlangga, Ace Hasan Syadzily, membantah tudingan adanya keterlibatan tiga menteri Jokowi untuk memenangkan salah satu calon ketua umum di Munas Golkar. "Pernyataan itu fitnah dan tidak etis disampaikan pengurus Golkar. Jangan meragukan kemandirian Partai Golkar dalam berorganisasi. Lagipula, tidak ada urusannya dengan para menteri di luar kader Partai Golkar," kata Ace saat dikonfirmasi kemarin.
Juru Bicara Panitia Munas Partai Golkar Christina Aryani mengatakan sejak pendaftaran calon Ketua Umum dibuka sudah delapan kandidat mengambil formulir pendaftaran. Mereka adalah Ridwan Hisyam, Agun Gunandjar, Bambang Indra Hutoyo, Bamsoet dan beberapa kader muda. "Kalau tidak salah Pak Ali Yahya," kata Christina.
Namun, dari sekian kandidat dengan nama besar yang muncul, justru Ketua Umum partai Golkar Airlangga Hartarto yang belum mengambil formulir calon ketua umum yang akan bersaing pada Munas Golkar. "Mungkin hari ini," katanya.
Menurutnya masih ada waktu bagi para kader partai berlambang pohon beringin ini yang ingin maju sebagai calon ketua umum partai Golkar untuk mengambil formulir hingga tanggal 2 Desember. "Dan melengkapi semua berkas persyaratan," katanya. (hud/det)
No comments:
Post a Comment