WAKIL Ketua KPK Lili Pintauli Siregar bersama Ketua KPU Arief Budiman, Plt Jubir KPK Ali Fikri, dan petugas menunjukkan barang bukti dalam konferensi pers di Gedung KPK, Kamis (9/1/2020).
JAKARTA (DutaJatim.com) - Simpang siur kabar soal isu penyegelan Kantor DPP PDIP akhirnya terjawab. Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar mengklarifikasi terkait tim KPK yang dikabarkan gagal menggeledah Kantor DPP PDIP Jakarta menyusul operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan (WS). Ternyata saat itu tim KPK hendak memasang KPK line---semacam police line--di Kantor DPP PDIP. Bukan menggeledah.
"Soal pertanyaan KPK batal dan gagal menggeledah PDIP sebetulnya bahwa tim lidik KPK itu tak ada rencana untuk menggeledah karena itu kan pada tindakan penyidikan. Nah sementara itu, ini kan sementara masih dalam penyelidikan," kata Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar saat jumpa pers di gedung KPK, Jakarta, Kamis 9 Januari 2020.
Saat mendatangi kantor DPP PDIP itu, kata Lili, tim KPK juga sudah dibekali dengan surat tugas yang lengkap. Bukan tidak lengkap seperti disebutkan sejumlah pihak.
"Kemudian sebetulnya tim lidik teman-teman tadi itu hanya ingin mengamankan lokasi jadi kaya model 'police line' tetapi 'KPK line'. Dan sebetulnya mereka dibekali dengan surat tugas dalam penyelidikan, itu lengkap surat tugasnya," ungkap Lili membantah pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan polisi.
Selain itu, kata dia, tim KPK saat itu juga sudah berkomunikasi dengan pihak keamanan di Kantor DPP PDIP. "Tetapi 'security' kemudian mencoba menghubungi atasan mereka dan terlalu lama karena kemudian teman-teman ini harus berbagi untuk mencari, menempatkan 'KPK line' di tempat objek-objek lain sehingga kemudian ini ditinggalkan," kata dia.
Seperti diberitakan DutaJatim.com sebelumnya, penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ternyata sudah hendak masuk Kantor DPP PDI Perjuangan Kamis 9 Januari 2020 pagi. Namun, kata Kapolsek Metro Menteng Jakarta Pusat, Kompol Guntur Muhammad Thariq, penyelidik KPK dilarang masuk karena kurangnya persyaratan administrasi terkait penggeledahan kantor partai banteng tersebut. Saat itu Kantor DPP PDIP dalam keadaan dikunci.
"Iya benar. Tadi memang ada beberapa orang ingin masuk ke dalam (Kantor DPP PDIP). Namun karena tak lengkap administrasinya, makanya tak bisa," kata Guntur di Jakarta, Kamis (9/1/2020) seperti dikutip dari Antara.
Guntur mengatakan, informasi kericuhan di DPP PDIP dia dapat dari laporan petugas yang melakukan pengamanan di sekitar Kantor DPP PPP yang letaknya tak begitu jauh. Dia pun lalu mendatangi lokasi untuk mengecek karena penasaran. Setiba di lokasi dia hanya memantau dari luar saja.
"Saya mengecek ke situ, sebab saya Kapolsek. Itu wilayah saya. Masa kalau ada apa-apa saya tidak boleh tahu," ujar dia.
Dia menambahkan pengamanan di gedung partai ini memang sudah hampir dua tahun menjadi prosedur operasional tetap yang dilakukan oleh Polsek Menteng. Kini, situasi dan kondisi di gedung DPP PDIP sudah kondusif.
"Kondisinya kondusif dan aman. Saya juga sudah koordinasi dengan keamanan setempat," ucap Guntur.
Sebelumnya, beredar kabar penyelidik KPK sempat mendapat halangan saat akan melakukan penggeledahan di kantor DPP PDIP. Penyelidikan KPK tersebut diduga terkait pencarian alat bukti atas kasus operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan yang kabarnya ikut menjerat staf Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto berinisial D dan S pada Rabu (8/1/2020).
Kasus ini terkait dugaan suap PAW caleg DPR dari PDIP terpilih yang meninggal dunia.
Kabar bahwa kantor tersebut dikunci dari dalam karena KPK sedang melakukan penggeledahan itu sempat dibantah oleh pihak pengamanan dalam gedung DPP PDIP. Salah satu Pamdal mengatakan gedung itu dikunci karena kegiatan sedang libur.
"Kami kunci karena hari ini libur. Itu saja," ujar salah seorang pamdal yang berjaga di pagar kepada wartawan.
PDIP Tak Halangi KPK
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto juga menegaskan tak ada penyegelan di kantor DPP PDIP oleh KPK terkait OTT terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Hasto menyatakan pihaknya mendukung penegakan hukum yang dilakukan KPK.
"Informasi terkait penggeledahan, adanya penyegelan, itu tidak benar. Tapi kami tahu kalau KPK tengah mengembangkan upaya-upaya melalui kegiatan penyelidikan pasca-OTT. Kami partai mendukung upaya tersebut," kata Hasto Kristiyanto di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (9/1/2020).
Hasto menyebut PDIP sejak awal sangat tegas tidak kompromi terhadap tindak pidana korupsi karena itu merupakan kejahatan kemanusiaan. Hasto juga mengaku menerima informasi ada sejumlah orang yang menyambangi kantor DPP PDIP.
"Berdasarkan laporan kepala sekretariat PDIP, tadi memang datang beberapa orang. Sesuai mekanisme yang ada tanpa bermaksud menghalang-halangi apa yang dilakukan dalam pemberantasan korupsi," kata Hasto Kristiyanto.
"Kami berharap sesuai mekanisme, surat perintah dan begitu itu dipenuhi. Tenntu saja seluruh jajaran PDIP yang telah kami tunjukkan selama ini kami membantu kerja dari KPK," katanya. (ndc/det/ara)
No comments:
Post a Comment