JAKARTA (DutaJatim.com) - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berbeda pendapat soal penyebab banjir Jakarta. Kedua pejabat memberi pendapat soal banjir Jakarta usai meninjau kawasan terdampak banjir menggunakan helikopter Rabu 1 Januari 2020.
Soal banjir Jakarta, Menteri Basuki Tunjuk Sungai Ciliwung, Gubernur Anies Tuding Bendungan. Tapi untuk saat ini, tidak selayaknya saling tuding soal penyebab banjir Ibukota yang memang kali ini terdampak perubahan cuaca paling ekstrem.
Menteri Basuki mengatakan masih kurangnya normalisasi Kali Ciliwung menjadi salah satu penyebab banjir tersebut. "Mohon maaf Pak Gubernur Anies, selama penyusuran kali Ciliwung ternyata sepanjang 33 kilometer (km) itu yang sudah ditangani atau dinormalisasi baru 16 km. Di 16 km itu kita lihat insya Allah aman dari luapan," kata Basuki usai meninjau banjir Jakarta dan sekitarnya bersama Gubernur DKI Anies Baswedan dan Kepala BNPB Letjen Doni Monardo di Lapangan Monas Jakarta.
Menurut Basuki, banjir terjadi di kawasan yang belum dinormalisasi. Karena itu harus didiskusikan dengan Gubernur DKI Anies Baswedan untuk membuat program itu ke depannya. Termasuk di Kali Pesanggarahan juga dengan sodetan Kali Ciliwung ke Banjir Kanal Timur. Gubernur DKI sudah mengambil langkah-langkah untuk pembebasan lahannya untuk normalisasi 1,2 km.
"Ada 600 meter sudah kita kerjakan. Kami menunggu sekarang kesepakatan dengan masyarakat. Alhamdulillah menurut Beliau masyarakat sudah diskusi dan insya Allah masyarakat bisa menerima itu, mudah-mudahan bisa kita tangani," ungkap Basuki.
Basuki menjelaskan, kendala normalisasi pasti ada. Untuk itu dibutuhkan kerja sama antar pihak terkait. "Ini bukan hal mudah. Ini keahlian Beliau (Anies) untuk persuasif. Tanpa itu, pasti akan menghadapi kejadian berulang seperti ini," katanya.
Namun Gubernur DKI Anies Baswedan memberikan pandangan berbeda atas pernyataan Menteri Basuki terkait penyebab banjir Jakarta. "Mohon maaf Pak Menteri Basuki saya harus berpandangan karena tadi bapak menyampaikan. Jadi, selama air dibiarkan dari selatan masuk ke Jakarta dan tidak ada pengendalian dari selatan, maka apa pun yang kita lakukan di pesisir termasuk di Jakarta tidak akan bisa mengendalikan airnya," tutur dia.
Pihaknya sudah menyaksikan pada Maret 2019 di Kampung Melayu yang sudah dilakukan normalisasi itu pun mengalami banjir ekstrem. Artinya, kuncinya itu ada pada pengendalian air sebelum masuk pada kawasan pesisir.
"Kita bersyukur sekarang Kementerian PUPR sedang menyelesaikan dua bendungan. Dan kalau dua bendungan itu selesai, maka volume air yang masuk ke pesisir bisa dikendalikan. Kalau bisa dikendalikan, insya Allah bisa dikendalikan. Tapi selama kita membiarkan air mengalir begitu saja, selebar apa pun sungainya, maka volume air itu akan luar biasa. Karena makin banyak kawasan yang digunakan untuk perumahan, sehingga air pun mengalir ke sungai," kata dia.
Maka itu, dirinya berharap ada langkah cepat penuntasan pengendalian air sebelum masuk kawasan pesisir. Tapi pada fase ini yang penting warga selamat penanganan cepat. "Setelah itu kita duduk bersama untuk memastikan bahwa master plan dari penyelesaian banjir ini sinkron," pungkas dia (okz/wis)
No comments:
Post a Comment