Gubernur Khofifah: Penangguhan Sementara Umrah Harus Dihormati Sebagai Upaya Proteksi Bersama

SURABAYA (DutaJatim.com) - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta seluruh pihak menghormati keputusan penangguhan penerbitan visa dan keberangkatan  jamaah umrah ke Arab Saudi untuk sementara waktu, sebagai upaya proteksi bersama. 

Dikatakan Khofifah, kebijakan ini diyakini sudah melalui pertimbangan yang komprehensif demi memberikan perlindungan bagi seluruh jamaah umrah dari kemungkinan potensi penyebaran coronavirus (COVID - 19) yang kini menjadi wabah di banyak negara dunia.

"Saya berharap kita semua menghormati keputusan ini sebagai upaya proteksi bersama. Kita harus menghormati pertimbangan-pertimbangan strategis yang dilakukan oleh pemerintah  Arab Saudi, dan tentunya keputusan ini sudah dipikirkan dengan sangat komprehensif sebagai keputusan internasional," kata Khofifah, di Gedung Negara Grahadi, Jumat (28/2/2020). 

Khusus untuk para jamaah yang ditangguhkan sementara  keberangkatan ibadah umrahnya, Khofifah mengajak mereka untuk sabar,  tetap tenang, berpikiran positif dan tawakkal mengambil hikmah dari kebijakan penangguhan umrah ke Arab Saudi. Bahwa kebijakan ini tak lain juga untuk kebaikan bersama dalam mencegah penyebaran coronavirus. 

"Kita sudah berkoordinasi dengan Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI), para jamaah yang sudah terdaftar atau yang akan berangkat, diharapkan tidak melakukan pembatalan. Melainkan melakukan penjadwalan ulang waktu keberangkatannya yang disesuaikan dengan jadwal yang tersedia di PPIU masing-masing," tegas gubernur perempuan pertama Jawa Timur ini. 

Tak hanya itu, Khofifah juga mengapresiasi langkah AMPHURI yang segera menerbitkan surat edaran guna menenangkan para jamaah yang ditangguhkan sementara waktu  keberangkatan ibadah umrahnya. 

Surat tersebut diharapkan bisa menjadi jaminan bahwa para jamaah yang ditangguhkan keberangkatannya tetap dalam koordinasi dan juga pantauan lembaga otoritas. 

Untuk itu, Khofifah meminta agar seluruh penyedia jasa layanan ibadah umrah tetap berkoordinasi dengan AMPHURI. Terutama melaporkan kepada DPP dan atau DPD mengenai jumlah calon jamaah umrah yang terdaftar baik yang sudah mendapatkan visa, tiket atau yang belum.

"Kita semua mengupayakan agar tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dalam kondisi ini. Begitu pemerintah Arab Saudi membuka kembali atau mencabut penangguhan ini, para penyedia jasa bisa segera melakukan reschedule reservasi mulai pesawat, hotel dan hal hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan umrah," pungkas Khofifah.

Ia memastikan bahwa seluruh pihak terkait akan terus melakukan komunikasi dengan Kedutaan Besar Saudi Arabia di Jakarta, Kementerian Agama, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan, Ditjen Imigrasi, Maskapai Penerbangan, dan Provider Visa di Saudi Arabia agar tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan kondisi ini. (gas/hms)