Dr Farid Anwar
PAMEKASAN (DutaJatim.com) - Rabu (18/3/2020) kemarin Tim Satgas Pencegahan Covid 19 Pamekasan merilis informasi bahwa belum ditemukan adanya warga Pamekasan yang positif terpapar Corona. Meski demikian pihak Satgas telah menginformasikan bahwa ada 124 orang warga Pamekasan yang diperiksa dengan hasil semuanya sehat.
Sebanyak 124 warga yang diperiksa itu disebut dengan status Orang Dalam Pemantauan (ODP). Mereka adalah orang yang diperiksa atau dipantau terus karena berbagai alasan, misalnya baru datang dari perjalanan dari luar negeri, apakah karena sebagai TKI yang pulang atau karena baru datang dari menjalankan ibadah umrah.
Sementara itu Bupati Pamekasan telah mengeluarkan SK Siaga Darurat Bencana Non Alam untuk pencegahan Vocid 19. Dari SK itu kemudian Satgas Pencegahan Covid 19 sudah dibentuk dan sudah melakukan rapat.
Rapat perdana dilakukan Rabu (18/3/2020) di ruang pertemuan Pemkab Pamekasan dipimpin oleh Sekdakab Pamekasan Ir Totok Hartono.
Ketua Harian Satgas Pencegahan Covid 19 Pamekasan Akmalul Firdaus mengatakan hasil rapat kemarin memutuskan adanya pembagian tugas dari masing anggota satgas dan segera melalukan rencana aksi secepatnya terutama untuk melakukan penyemprotan penyemprotan di tempat-tempat umum seperti pasar dan terminal.
“Kemudian untuk kegiatan lainnya Satgas yang lain ini nanti akan melakukan koordinasi dengan beberapa dinas terkait termasuk pelaksanaan di lapangan. Nanti akan kami sesuaikan dulu untuk kegiatan ini, rencananya jadwal dan rencana aksinya, tapi yang paling diutamakan masalah penyemprotan di pasar terminal di mall pelayanan, itu yang akan diprioritaskan,” jelasnya.
Terkait dengan ada atau tidaknya warga yang telah terpapar virus corona, Firdaus meminta untuk menghubuni Dinas Kesehatan sebagai bagian dari Satgas yang sudah ditunjuk kewenangannya melakukan komunikasi informasi kepada masyarakat dengan upaya Pemkab dalam rangka pencegahan Covid 19 ini.
Kepala Dinas Kesehatan Pamekasan Dr Farid Anwar mengatakan pihaknya terus melakukan koordinasi dengan aparat Desa, Babinsa, dengan juga kepolisian untuk melakukan penanganan terhadap orang yang diperkirakan memiliki riwayat perjalanan dari luar negeri, utamanya warga yang menjadi tenaga kerja migran ilegal yang banyak berasal dari kawasan utara Pamekasan.
“Strategi manangani tenaga migran ilegal yang pulang kampung ini Dinkes mendapat info dari masyarakat, aparat kecamatan, aparat kepolisian atau TNI yang ada di kecamatan atau desa. Kalau kita dapat info pekerja migran yang ilegal itu kita tetap pantau datangin kita periksa apakah ada status sehat atau sakit, kalo sehat dia Orang Dalam Pemantauan (ODP) ini kita pantau selama 14 hari kedepan dan kita melaporkan, “ katanya. (mas)
No comments:
Post a Comment