JEMBER (DutaJatim.com) - Aksi demonstrasi para aktivis yang berujung bentrok dengan aparat kepolisian di Jember hingga Selasa 10 Maret 2020 masih menjadi pembicaraan publik. Banyak pihak menyayangkan insiden itu. Termasuk mempertanyakan mengapa Bupati tidak menemui para demonstran.
"Saya pikir kalau Bupati mau menemui pendemo dan menjelaskan masalah tuntutan mereka, pasti tidak akan terjadi insiden itu," kata warga Kota Jember Selasa pagi tadi.
Ketua Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam (PMII) Kabupaten Jember Baijuri pun menyampaikan kronologi demonstrasi yang berakhir bentrok dengan aparat kepolisian di Kantor Pemkab Jember itu. Insiden itu menyebabkan sejumlah aktivis dilarikan ke rumah sakit terdekat pada Senin (9/3/2020) petang.
"Kami berkumpul di segitiga IAIN Jember sebagai titik pemberangkatan pada Senin (9/3) pukul 07.00 hingga 08.00 WIB sambil menunggu sekitar 100 petani Puger yang juga akan bergabung," katanya dalam siaran pers yang diterima redaksi di Jember, Selasa 10 Maret 2020.
Kemudian massa bergerak ke Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air pada pukul 09.00 WIB untuk menyampaikan tuntutannya dengan berorasi dan terjadi negosiasi yang diwakili perwakilan petani bersama perwakilan PMII Jember ditemui Kepala Dinas PU Bina Marga bersama sejumlah pejabat di OPD setempat.
Pihak Dinas PU Bina Marga menyodorkan surat salinan No. 610/195/35.09.312/2020 tertanggal 19 Februari 2020 yang ditujukan kepada PT Imasco perihal teguran, agar relokasi irigasi segera dikembalikan ke posisi semula.
"Tim negosiator memastikan agar tuntutan kami terpenuhi dengan memberikan pakta integritas kepada Kepala Dinas PU, namun Kepala Dinas PU Yessy menolak dan kami kembali ke massa aksi dengan mengatakan mosi tidak percaya kepada Dinas PU," tuturnya.
Aktivis PMII Jember bersama petani melanjutkan aksinya ke Gedung DPRD Jember dan Kantor Pemkab Jember untuk menyampaikan tuntutan relokasi saluran irigasi yang dilakukan sebuah perusahaan semen di Kecamatan Puger.
Di DPRD Jember, lanjut dia, perwakilan pengunjuk rasa ditemui oleh Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi dan bersama anggota dewan lainnya, kemudian DPRD Jember juga bersedia menandatangani pakta integritas terkait dengan tuntutan pengunjuk rasa, sehingga massa bergerak ke Kantor Pemkab Jember pada pukul 13.00 WIB.
"Kami berorasi menyampaikan tuntutan dan meminta Bupati Jember Faida menemui kami, bahkan kami juga meminta aparat kepolisian memasilitasi mediasi kami dengan bupati, namun perwakilan pemkab menyampaikan bahwa bupati sedang tugas ke luar tanpa menunjukkan surat jalan dinas bupati," katanya.
Massa akhirnya memutuskan untuk menyegel kantor Pemkab Jember dan bergerak ke pendapa Wahyawibawagraha karena informasi yang diterima pengunjuk rasa menyebutkan Bupati Faida berada di pendapa.
"Saat kami akan menyegel Kantor Pemkab, aparat kepolisian menghalang-halangi dan terjadi aksi saling dorong, bahkan mereka menggunakan kekerasan untuk menghentikan massa," ujarnya.
Ia menjelaskan terjadi korban dari massa aksi akibat terkena pukulan dan tendangan dari aparat kepolisian dengan rincian enam orang dibawa ke rumah sakit dan puluhan pendemo mengalami luka-luka, dikabarkan ada juga anggota Satpol PP.
"Enam orang korban dilarikan ke rumah sakit dengan rincian empat di bawa ke RS Jember Klinik dan dua orang dibawa ke RS Kaliwates. Tiga aktivis hingga kini masih menjalani rawat inap, sedangkan lainnya diperbolehkan pulang," katanya.
Sebelumnya Kapolres Jember AKBP Aris Supriyono enggan berkomentar saat ditanya wartawan ketika mengunjungi salah satu mahasiswa yang terluka di RS Jember Klinik pada Senin (9/3) malam. (ara)
No comments:
Post a Comment