SURABAYA (DutaJatim.com) - Di tengah wabah Covid 19, rentenir bakal memanfaatkan situasi dan aji mumpung. Warga yang kesulitan ekonomi akibat tidak bekerja, atau usahanya mandeg jika tidak segera disentuh akan jadi 'makanan empuk' rentenir.
Rentenir adalah kategori kreditur di luar ketentuan. Pemberi kredit di luar perbankan, baik swasta atau negara, BPD, pegadaian, dan koperasi. Mereka "mengisap darah" para warga kelas bawah. Khususnya pedagang kecil. Karena itu para usaha kecil ini harus segera diselamatkan dari ulah rentenir dengan bantuan dari keuangan negara.
Cegah Warga "Dimangsa" Rentenir, Gubernur Khofifah Segera Eksekusi Program Ekonomi Terdampak Covid-19.
Untuk itu anggaran sudah siap dan akan segera dieksekusi, agar roda keuangan masyarakat terdampak Covid -19 bisa terus berputar.
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, menegaskan dia baru saja menerima forward atau terusan dari pusat terkait Peraturan Pemerintah, tentang "Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan".
Meski begitu, sudah jauh hari telah disiapkan di mana pihaknya sudah berkoordinasi dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan secara berlapis - lapis. Dengan begitu kebijakan ini menjadi pintu masuk dalam membuat detail kebijakan teknis.
"Karena misalnya sekarang ini, ada warga tidak punya uang. Dia khawatir status barangnya jika tidak ditebus di pegadaian, nah kita harus memajukan langkah bagaimana menghilangkan kemungkinan aji mumpung rentenir. Kita cegah upaya aji mumpung tersebut," ujarnya.
Ketua Rumpun Sosial Ekonomi, Emil Elestianto Dardak yang juga Wagub Jatim menambahkan anggaran segera digerakkan sesuai arahan Gubernur.
Untuk realisasi ini dibagi dalam dua kluster. Kesatu, mereka yang belum masuk bantuan sosial Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sembako tapi mereka bekerja di sektor rawan. Kedua, kluster mereka yang masuk BPNT tambahan seiring tambahan dari Pemerintah seperti yang diumumkan Presiden Jokowi dari 15 juta menjadi 20 juta penerima.
Di Jatim angka penerimanya dari memakai data ekonom dan estimasi Badan Pusat Statistik berjumlah 3,88 juta dari sektor non agro, memakai rasio kemiskinan tercatat di Jatim, sepertiga di kota dan dua pertiga di pedesaan.
Maka ada 2,8 juta atau sepertiganyalah yang sudah tercover di BPNT atau berjumlah 930.000 dari sektor non agro.
Estimasi sisanya sebanyak 2,95 jutaan yang belum terkaver BPNT ditambah data baru nantinya dari sektor segmen khusus yakni nelayan tangkap ikan di kepulauan Madura.
"Nah, kita fokus di angka penerima 2,95 jutaan inilah yang segera dilakukan penerapannya ditambah segmen khusus nelayan tadi. Inilah angka terbaik untuk merancang program. Kita tidak batasi, tetapi koordinasi saja dengan Bupati, DPRD setempat mana yang sudah siap untuk segera diintervensi," ujar Emil.(ima)
No comments:
Post a Comment