SURABAYA (DutaJatim.com) - Presiden Jokowi menyatakan Pandemi Covid-19 bukan hanya membawa masalah kesehatan masyarakat tetapi juga implikasi ekonomi yang sangat luas.
Karena itulah, setiap kebijakan pemerintah dalam penanggulangan pandemi ini di Tanah Air, senantiasa memperhitungkan kehidupan ekonomi masyarakat.
Salah satunya stimulus yang diberikan kepada masyarakat terdampak covid 19.
Pandemi Covid-19 bukan hanya membawa masalah kesehatan masyarakat tetapi juga implikasi ekonomi yang sangat luas.— Joko Widodo (@jokowi) April 2, 2020
Karena itulah, setiap kebijakan pemerintah dalam penanggulangan pandemi ini di Tanah Air, senantiasa memperhitungkan kehidupan ekonomi masyarakat. pic.twitter.com/SZTJXCf0qf
Untuk Jawa Timur program safety net terdampak Covid-19 digawangi langsung Wakil Gubernur Jatim DR Emil Elestianto Dardak. Tahapan program ini masih dipetakan dan dihitung agar tepat dan akurat. Kini memasuki tahap finalisasi.
Bantuan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa bagi terdampak Covid-19 diidealkan dalam bentuk beras dan telur. Karena di Jatim sudah surplus beras dan telur. Selain itu juga bisa akan diberikan dalam bentuk uang.
Lalu bantuan itu dikucurkan bagi terdampak Covid-19 akan menyasar siapa saja ?
Menurut Gubernur Khofifah, dasar atau basis data yang digunakan mengacu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) baik sektor agro, dan non agro.
Sementara warga yang tidak masuk DTKS tetap akan diberikan tetapi masih dalam proses finalisasi perhitungan dan pendataan. Masih dihitung berapa yang akan diberikan Bupati/Walikota di daerah. Selain data Pemprov nantinya digotong – royong Bupati/Walikota.
Gubernur Jatim akan memberikan bantuan langsung ke Bupati/Walikota dalam bentuk uang tunai yang akan diberikan ke daerah, sisanya ditambahkan daerah masing – masing.
Bagi warga yang sudah mendapat BPNT dari pusat akan tetap diberikan Pemprov Jatim sebesar 50 persen. Bantalan Pemprov itu juga masih akan diberikan dari Pemerintah Kabupaten/Kota.
“Sehingga bantalan warga terdampak semakin kuat, berapa dari Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota,” ujar Khofifah.
Minggu, 5 Maret 2020 Gubernur Khofifah masih membahas finalisasi data penerima safety net sektor transportasi dengan mengundang Organda, Paguyuban Sopir Taksi Online Bandara, Ojol dan sopir angkutan umum lain.
Warga terdampak Covid-19 yang tidak masuk DTKS akan tetap didata by name by addres, agar lebih tepat dan akurat.
Sektor pekerja ter PHK dan pekerja yang dirumahkan, Kemenaker RI juga mengucurkan bantuan stimulus berupa uang tunai Rp 600 ribu per bulan, yang akan diberikan selama empat bulan.
Kepala Dinas Tenaga Kerja Jatim, Himawan Estu Bagijo, di Grahadi, Surabaya, mengaku terkait stimulus kepada karyawan formal, Kemenaker RI meminta syarat berupa nomor KTP, by name by address. Pemberian tersebut disyaratkan harus sepengetahuan perusahaan pemberi kerja.
“Data kita kirim tujuh ribu penerima stimulus ke Kemenaker, Rabu besok akan kami kirim lagi. Jadi, data dari organda tetap kita masukkan. Semua perusahaan yang membuat perjanjian resmi dengan gaji dan upah dan pekerja formal,” jelasnya.
Sekadar diketahui dari sektor transportasi saja, data Dinas Perhubungan menyebutkan banyak armada berhenti operasional ada 52,61 persen. Penurunan penumpang terjadi mencapai 50 persen.
Bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) tercatat 2.090 armada, tersisa 10 persen yang operasional setara 209 armada.
Bus Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP), terdata 4.945 armada tinggal 495 armada yang beroperasi. Bus Kota di Kota Surabaya ada 34 armada, tinggal 2 bus yang beroperasi.
Mobil Penumpang Umum (MPU), dari 6.112 mobil hanya 1.833 yang beroperasi, serta taxi yang jumlahnya 1.112 tersisa 334 taxi yang beroperasi.
Angkutan sewa umum ada 575 kendaraan hanya 230 yang operasi. Angkutan Antar Jemput (AAJ) dari 242 mobil, turun 12 kendaraan saja yang beroperasi.
Armada sektor pariwisata hampir semuanya tidak jalan karena lokasi wisata tutup. Transportasi roda empat online, dari 45 ribu, tersisa hanya 25 ribu yang beroperasi. (gas)
No comments:
Post a Comment