Jelang Puncak Wabah Corona, RI dan Amerika Serikat Siapkan Skenario Terburuk

JAKARTA (DutaJatim.com) - Kondisi perekonomian Indonesia benar-benar “lampu merah” dihantam virus Corona. Bahkan Pemerintah RI menyiapkan skenario terburuk mengingat puncak wabah COVID-19 justru terjadi pada April-Mei 2020.

Hal sama dilakukan Pemerintah Amerika Serikat (AS). Presiden Donald Trump malah meminta warganya bersiap menghadapi tragedi paling buruk di mana angka kematian di Negara Paman Sam melampaui korban tragedi teroris pengeboman 11 September atau 9/11. 

Baik Pemerintah RI maupun AS sama-sama menyiapkan stimulus agar warganya tidak terpuruk semakin dalam akibat virus Corona atau COVID-19 tersebut. Jelang Puncak Wabah Corona, RI dan Amerika Serikat Siapkan Skenario Terburuk. 

Pemerintah RI sudah memberikan stimulus melalui program jaring pengaman sosial hingga menambah anggaran pada APBN 2020 sebesar Rp 405,1 triliun, tapi masyarakat tampaknya harus bersiap menghadapi krisis global yang terpukul oleh serangan makhluk paling kecil bernama virus COVID-19 itu. Karena itu, Pemerintah pun memutuskan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Bukan lockdown.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan secara rinci perbedaan lockdown dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Jokowi menggambarkan lockdown seperti kota mati yang tidak ada aktivitas warga, sedangkan PSBB adalah pembatasan yang aktivitas ekonominya masih berjalan.

"Lockdown itu apa sih? Lockdown itu orang nggak boleh ke luar rumah, transportasi semua berhenti. Baik itu  bus, kendaraan pribadi, sepeda motor, kereta api, pesawat, semua berhenti. Kegiatan kantor-kantor semua dihentikan," kata Presiden Jokowi saat konferensi pers di Pulau Galang, Kepulauan Riau, Rabu (1/4/2020).

Jokowi mengatakan lockdown berbeda dengan kebijakan yang dia ambil yaitu PSBB. Dia menyebut aktivitas ekonomi masih berjalan dalam kebijakan PSBB.

"Kita tidak ambil jalan yang itu (lockdown). Kita tetap aktivitas ekonomi ada, tapi semua masyarakat harus menjaga jarak. Jaga jarak aman paling penting, yang kita sampaikan sejak awal, social distancing, physical distancing, itu paling penting," katanya.

Dia juga mengatakan saat ini koordinasi antara pusat dan daerah masih sejalan. Dia menilai, pembatasan-pembatasan sosial yang sempat dilakukan beberapa daerah adalah kebijakan normal.

"Saya kira sampai saat ini belum ada yang beda, dan kita harapkan tidak ada yang beda. Bahwa ada pembatasan sosial, ada pembatasan lalu lintas, saya kira itu  wajar, bahwa daerah ingin kontrol daerahnya masing-masing. Tapi sekali lagi, tidak dalam bentuk keputusan besar, misalnya karantina wilayah dalam cakupan yang gede atau yang sering dipakai, lockdown," tegasnya.

Kondisi ini tentu saja berpengaruh pada perekonomian.  Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, saat menggelar konferensi pers virtual bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Rabu 1 April 2020,  menyebutkan, bahwa ancaman Covid-19 semakin nyata. Bahkan dia mengakui tingkat kematian di Indonesia tertinggi. Padahal saat ini belum masa puncak serangan virus tersebut.

"Sampai saat ini sudah 1.400-an dan akan terus update. Ini kita melihat tingkat kematian di Indonesia termasuk tertinggi," kata Sri Mulyani.

Bahkan, menurut Sri Mulyani, di Indonesia tingkat paparan Covid-19 belum menunjukkan masa puncaknya. "Di AS puncaknya di April, sudah ada 2.000 orang meninggal (kini bertambah menjadi 3.815 orang tewas di AS, Red.), di Indonesia belum puncaknya. Jumlah penurunan penularan harus diturunkan secepat mungkin," katanya.

Dari estimasi, menurut Sri Mulyani, kenaikan penularan akan melonjak di April dan Mei. "Ini pertempuran yang harus bisa diturunkan tingkat penularannya," katanya.

Fokus pemerintah, menurut Sri Mulyani, adalah, pertama, kesehatan. Kedua kondisi masyarakat bawah. Dan ketiga, melindungi sektor dunia usaha agar bisa bertahan di situasi sulit.

Sri Mulyani mengatakan, pemerintah akan terus berupaya menjaga masyarakat dengan bentuk stimulus. Penyebaran virus Covid-19 benar-benar membuat ekonomi dunia termasuk Indonesia terhantam. Pemerintah mengeluarkan skenario terbaru soal pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini.

Sri Mulyani mengatakan skenario terberat dari pertumbuhan ekonomi tahun ini adalah minus 0,4%. "KSSK (Komite Stabilitas Sektor Keuangan) memperkirakan pertumbuhan ekonomi tahun ini turun jadi 2,3% dan lebih buruk bisa negatif 0,4%. Sehingga kondisi ini menyebabkan penurunan kegiatan ekonomi dan berpotensi menekan lembaga keuangan karena kredit tidak bisa dibayarkan dan perusahaan alami kesulitan dari revenue," tutur Sri yang juga Ketua KSSK itu.

Menurut dia, ancaman stabilitas keuangan menjadi sangat nyata dalam kondisi sekarang. Penurunan pertumbuhan ekonomi ini karena konsumsi rumah tangga turun, demikian juga dengan investasi.

Karena itu KSSK yang dipimpin Sri Mulyani akan mencegah skenario terberat ini tidak akan terjadi. Pemerintahan Presiden Jokowi juga telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengubah Undang-Undang (Perpu) No.1 Tahun 2020 yang berisi sejumlah stimulus ekonomi menghadapi penyebaran Covid-19. Lalu uangnya dari mana?

Sri Mulyani menjelaskan, sumber pembiayaan untuk itu tertuang dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus tersebut.

"Karena pembiayaan jadi lebih penting, dalam Perppu diatur sumber pembiayaan diatur dalam berbagai sumber," tuturnya.

Dalam Perppu itu disebutkan pembiayaan akan menggunakan anggaran bersumber dari Sisa Anggaran Lebih (SAL), dana abadi dan akumulasi dana abadi pendidikan, dana yang dikuasai negara dengan kriteria tertentu, dana yang dikelola oleh Badan Layanan Umum (BLU) dan dana dari pengurangan penyertaan modal negara (PMN) kepada BUMN.

"Kita dalam financing defisit yang bertambah, ada banyak layer alternatif. Jadi nggak ujug-ujug Pak Perry (Gubernur BI) saya butuh Rp 400 triliun, tolong cetak duit, nggak gitu. Pertama, ada SAL, itu masih Rp 160 triliun posisi terakhir. Masih ada dana-dana abadi yang selama ini dikumpulkan, ada dana-dana di BLU, dan yang berasal dari PMN yang mungkin tahun ini tidak memiliki prioritas tinggi," tuturnya.

Menurut catatan Kemenkeu, penghematan belanja negara diperkirakan bisa mencapai Rp 190 triliun yang bisa digunakan untuk pembiayaan memerangi wabah ini. Terdiri dari belanja kementerian dan lembaga sebesar Rp 95,7 triliun dan TKDD (Transfer ke Daerah dan Dana Desa) Rp 94,2 triliun.

Dengan begitu, ada tambahan belanja penanganan COVID-19 mencapai Rp 255,1 triliun. Kemudian ada dukungan pembiayaan anggaran untuk penanganan COVID-19 sebesar Rp 150 triliun. Alternatif pembiayaan lainnya juga jadi pertimbangan pemerintah. 

"Jadi layer-nya banyak banget, tapi karena tidak tahu ini sampai seberapa dalam, kita persiapkan tadi termasuk dari lembaga dunia," tuturnya.

Sebelumnya Presiden akhirnya memang mengeluarkan Perppu dalam rangka mempercepat kebijakan pemerintah mengatasi masalah wabah virus Corona Covid-19. Jokowi mengatakan bahwa persoalan wabah virus corona bukan saja lagi mengancam kesehatan masyarakat. Tetapi juga, berdampak pada persoalan ekonomi dan kehidupan masyarakat.

"Karena yang kita hadapi saat ini adalah situasi yang memaksa, maka saya baru saja menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti UU, Perppu, tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan," ujar Presiden Jokowi, dalam keterangan persnya, Selasa 31 Maret 2020.

Dengan adanya Perppu ini, Jokowi mengatakan menjadi pondasi yang kuat bagi pemerintah juga bagi otoritas perbankan dan keuangan, untuk mengambil langkah-langkah yang luar biasa. Terutama dalam menjamin kesehatan masyarakat.

"Perppu ini memberikan pondasi bagi pemerintah bagi otoritas perbankan dan bagi otoritas keuangan, untuk melakukan langkah-langkah luar biasa dalam menjamin kesehatan masyarakat menyelamatkan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan," jelas Jokowi.

Maka dari itu, dengan Perppu ini juga pemerintah akan menggelontorkan dana dalam jumlah besar untuk mengatasi masalah Covid-19 ini. Bertambah dari jumlah yang sebelumnya.

"Pemerintah memutuskan total tambahan belanja dan pembiayaan APBN 2020 untuk penanganan Covid-19 adalah sebesar Rp 405,1 triliun," katanya. Mengenai rinciannya, Jokowi menjelaskan yakni Rp 75 triliun untuk belanja bidang kesehatan, seperti Alat Pelindung Diri atau APD hingga peralatan tes.

Lalu, dana sebesar Rp 110 triliun untuk perlindungan sosial, Rp 70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat. 

"Dan Rp 150 triliun untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional termasuk restrukturisasi kredit serta penjaminan pembiayaan dunia usaha khususnya terutama UMKM," kata Presiden Jokowi.

Dengan terbitnya Perppu ini, Presiden Jokowi harus mengajukan terlebih dahulu ke DPR untuk mendapat persetujuan. DPR melalui Ketuanya, Puan Maharani, sebenarnya sudah memberi pernyataan bahwa pihaknya akan mendukung upaya pemerintah, termasuk soal Perppu.

Listrik Gratis Diperpanjang

PT PLN (Persero) mendukung penuh kebijakan pemerintah untuk membebaskan pembayaran listrik bagi 24 juta pelanggan dengan daya 450 Volt Ampere (VA). Keringanan juga diberikan kepada tujuh juta pelanggan berupa diskon 50 persen dengan daya 900 VA bersubsidi.

Keringanan biaya listrik ini akan berlaku selama tiga bulan yakni April, Mei, dan Juni 2020.  “Kebijakan pembebasan tagihan untuk pelanggan 450VA dan keringanan tarif listrik 50 persen tersebut sudah dibicarakan dan dikoordinasikan dengan PLN. Kami sangat mendukung dan siap melaksanakan kebijakan Pemerintah yang disampaikan oleh Presiden RI Bapak Joko Widodo,” tutur Direktur Utama PLN, Zulkifli Zaini, kemarin.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana mengatakan, kebijakan ini akan dilakukan selama tiga bulan ke depan. Namun pemerintah membuka opsi untuk memperpanjang masa pemberian insentif jika virus corona terus mewabah.

"Kalau secara global masih memerlukan biaya keringanan tidak tertutup kemungkinan akan diperpanjang atau ditinjau ulang," ujarnya dalam telekonferensi, Rabu (1/4/2020). 

Target dari Perppu dan diskon listrik ini ada di dua kelompok pelanggan yang selama ini telah menerima subsidi, yakni 450 va dan 900 va. Jumlah pelanggan 450 va sebanyak 23,8 juta dan jika dijumlah dengan 900 va sekitar 7 juta pelanggan.

"Intinya pada April ini kedua golongan pelanggan tersebut tidak belanja listrik seperti bulan sebelumnya. Daya 450 va gratis sama sekali enggak bayar. Untuk 900 bayar setengahnya berlaku tiga bulan ke depan,” katanya. Kebijakan ini akan dilakukan seperti saat terjadi blackout beberapa waktu lalu.

Jokowi mengatakan gratis tarif listrik terhadap  masyarakat itu adalah untuk pelanggan 450 VA. Pelanggan untuk 450 VA ini memang banyak digunakan oleh masyarakat miskin. Sehingga diharapkan, imbas covid-19 ini bisa meringankan beban mereka. Sementara itu, jelas Jokowi, pemerintah juga memberikan kelonggaran untuk pelanggan listrik 900 VA.

"Yang jumlahnya 7 juta pelanggan (900 VA) akan didiskon 50 persen. Artinya hanya separuh untuk April, Mei dan Juni 2020," kata mantan Gubernur DKI itu.

Presiden Jokowi mengumumkan enam program jaring pengaman sosial dalam upaya menekan dampak Covid-19.

Selain itu Presiden juga mengumumkan lima jarring pengaman social lain. “Pertama, PKH (Program Keluarga Harapan) jumlah penerima dari 9,2 juta jadi 10 juta keluarga penerima manfaat, besaran manfaatnya dinaikkan 25 persen. Misalnya, ibu hamil naik dari Rp2,4 juta menjadi Rp3 juta per tahun, komponen anak usia dini Rp3 juta per tahun, disabilitas Rp2,4 juta per tahun dan kebijakan ini efektif April 2020,” kata Presiden.

Kedua, soal kartu sembako, di mana jumlah penerimanya akan dinaikkan menjadi 20 juta penerima manfaat dan nilainya naik 30 persen dari Rp150 ribu menjadi Rp200 ribu dan akan diberikan selama sembilan bulan.

Ketiga, kartu prakerja yang anggarannya dinaikkan dari Rp10 triliun menjadi Rp20 triliun.  “Jumlah penerima manfaat menjadi 5,6 juta orang, terutama ini untuk pekerja informal dan pelaku usaha mikro dan kecil yang terdampak COVID-19 dan nilai manfaatnya adalah Rp650 ribu sampai Rp1 juta per bulan selama empat bulan ke depan,” katanya.

Keempat, untuk mengantisipasi kebutuhan pokok, pemerintah mencadangkan dana Rp25 triliun untuk operasi pasar dan logistik. Kelima, keringanan pembayaran kredit bagi para pekerja informal, baik ojek online, sopir taksi, UMKM, nelayan, dengan penghasilan harian dan kredit di bawah Rp10 miliar.

Amerika Lebih Mengerikan

Skenario terburuk juga disiapkan Amerika Serikat. Presiden Donald Trump juga mengingatkan tentang dua pekan ke depan yang akan sangat menyakitkan seiring AS berjuang menghadapi lonjakan kasus virus corona. Bahkan Gedung Putih mengingatkan bahwa virus mematikan ini bisa menewaskan hingga 240 ribu warga AS.

"Ini akan menjadi dua pekan yang sangat menyakitkan, sangat, sangat menyakitkan," kata Trump dalam konferensi pers di Gedung Putih seperti dilansir kantor berita AFP, Rabu (1/4/2020). "Saya ingin semua warga Amerika bersiap untuk hari-hari sulit yang ada di depan," kata Trump.

Data terbaru CNN kemarin menyebut 811 kematian baru dilaporkan dalam satu hari. Total jumlah korban meninggal akibat virus Corona di AS saat ini mencapai 3.815 orang. Jumlah ini tercatat melebihi jumlah korban meninggal dalam tragedi 9/11 yang mencapai lebih dari 2.900 orang.

Jumlah total kasus virus corona di AS kini mencapai 184.343 kasus. Jumlah tersebut tersebar di seluruh 50 negara bagian AS ditambah Washington DC dan sejumlah wilayah AS lain.

Seperti dilansir Reuters dan CNN, Rabu (1/4/2020), jumlah tersebut tercatat sebagai kematian tertinggi dalam sehari di wilayah AS. Nyaris separuh dari jumlah tersebut ada di negara bagian New York, yang kini menjadi pusat penyebaran virus Corona di wilayah AS.

Lebih dari 30 negara bagian di AS memerintahkan warganya untuk tetap di rumah demi menangkal penyebaran virus Corona. Langkah tegas semacam ini berdampak pada perekonomian dan menjadikan jutaan orang -- untuk sementara -- tidak mendapatkan upah.

Wali Kota New York, Bill de Blasio, meminta pengerahan tambahan dari pemerintahan Presiden Donald Trump sambil menyatakan bahwa yang terburuk masih mungkin terjadi beberapa pekan lagi.  "Ini adalah titik saat kita harus bersiap untuk pekan depan ketika kita mengharapkan peningkatan besar dalam jumlah kasus. Apa yang saya minta sangat jelas, pekan lalu, yakni agar personel medis militer dikerahkan ke sini," ucap de Blasio.

Diungkapkan de Blasio bahwa dirinya telah meminta Gedung Putih mengerahkan 1.000 perawat tambahan, 300 terapis pernapasan dan 150 dokter hingga 5 April nanti. De Blasio menyatakan belum ada jawaban dari Gedung Putih atas permintaannya itu.

Pemerintah Kota New York sudah sangat kepayahan dengan tingginya angka kematian akibat COVID-19. Saking banyaknya korban meninggal dunia, jenazah sampai disimpan sementara di truk es.

Foxnews memberitakan, Federal Emergency Management Agency (FEMA) telah mengerahkan 85 truk es ke Kota New York untuk digunakan sebagai kamar mayat sementara. Itu dilakukan karena rumah sakit di kota tersebut sudah kepayahan menerima jumlah korban meninggal dunia akibat pandemi corona.

Disebutkan, 85 truk es berukuran besar yang dikerahkan tersebut akan membuat kapasitas kamar mayat di New York bertambah hingga dua kali lipat. Dari sebelumnya punya daya tampung 3.500 mayat, menjadi 7.000 mayat.

Masih diberitakan Foxnews, beberapa tempat tidur rumah sakit berisi korban meninggal akibat corona terlihat berjejer di jalanan di sekitar dari RS New York. Tubuh-tubuh tak bernyawa itu kemudian dimasukkan ke dalam truk es. Truk-truk es tersebut diketahui disebar ke beberapa rumah sakit.

Di media sosial ramai beredar video pendek yang menunjukkan mayat-mayat korban virus corona dimasukkan ke dalam truk menggunakan forklift. Tak diketahui pasti berapa lama truk-truk es itu akan dibutuhkan untuk menyimpan jenazah korban virus corona. Atau berapa banyak lagi yang akan dikerahkan. Yang pasti, beberapa pihak memprediksikan angka pasien positif dan jumlah kematian akibat COVID-19 masih belum mencapai puncaknya. (det/wis/okz)

Foto: Petugas pengubur jenazah korban COVID-19 di Jakarta kewalahan. (merdeka.com)