Polemik Pengusaha Jadi Stafsus Jokowi: Didesak Mundur karena Rawan Korupsi dan Konflik Kepentingan

Dua staf khusus milenial Presiden Jokowi menjadi sorotan publik.  Keduanya adalah Andi Taufan Garuda Putra dan Belva Devara. Mereka dikritik sebab perusahaannya menjadi mitra resmi pemerintah dalam program penanggulangan COVID-19. Kemitraan itu dinilai rawan korupsi dan konflik kepentingan.

EKONOM senior, Rizal Ramli, heran melihat anak-anak muda staf khusus milenial Jokowi. Pria yang akrab disapa RR ini mengkritik Andi Taufan Garuda Putra sebab telah mengirim surat ke seluruh camat  di Indonesia memakai kop surat  Sekretariat Kabinet Republik Indonesia.


Bukan hanya itu, dalam surat yang ditandatangani oleh Andi tersebut, dia juga tampak membawa-bawa nama perusahaan miliknya sendiri yakni PT Amartha Mikro Fintek (Amartha). Surat itu ditujukan kepada camat untuk memberitahukan bahwa bantuan edukasi akan diberikan kepada masyarakat terkait Covid-19 melalui Amartha.

"Stafsus muda-muda sudah abusive, tidak tahu malu! Tidak punya etika, ndak ngerti bahwa “conflict of interest” itu tidak boleh. Payah abis. Belajar dari siapa ya?," tulis Rizal dalam akun twitternya kemarin.

Dia menilai janggal bahwa kecamatan di seluruh Indonesia harus bekerja sama dengan PT milik stafsus Jokowi tersebut. "Fwrd: 7.094 kecamatan seluruh Indonesia  harus bekerja sama dg PT milik Staf Khusus  @jokowi?," tulisnya.

Asyik, Masinton ingat perjuangan waktu reformasi 👍 Tolong ingatkan juga kawan2 98 yang sudah pada lupa diri. 🙂 https://t.co/GOOMOdIHRU

— Dr. Rizal Ramli (@RamliRizal) April 15, 2020

Mantan Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai juga ikut mengkritik cara stafsus Jokowi tersebut. Dia mengaku salah menduga sejak awal terkait masuknya Andi ke lingkaran Istana. Menurutnya, surat yang dikirimkan tersebut sudah seperti 'dagang pengaruh'.

"Saya kira anak kecil ini dia polos, jujur dan bermoral sebelum masuk Istana. Jika surat ini benar, saya sudah duga ada vandalisme moral dan salah satu potret Istana hari ini. Tidak pantas dijadikan panutan. Surat resmi mencantumkan perusahaan sendiri itu sudah dagang pengaruh," ujar dia.


Surat dengan kop Sekretariat Kabinet tertanggal 1 April 2020 itu, menyebutkan, bahwa staf milenial Presiden itu telah menerima komitmen dari PT Amartha Mikro Fintek (Amartha). Disebutkan agar adanya kerja sama pada program "Relawan Desa Lawan COVID-19" yang merupakan program Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan perusahaan tersebut.


Surat itu mendapat kritikan lantaran Amartha merupakan perusahaan yang dimiliki oleh Andi Taufan. Meski dalam komitmen perusahaan itu, menggunakan surat atas nama Andi Taufan sebagai staf khusus Presiden RI.


Menyikapi hal itu, Andi Taufan sendiri mengakui kesalahannya. Dia pun menyampaikan permintaan maaf. "Saya mohon maaf atas hal ini dan menarik kembali surat tersebut," kata Andi Taufan dalam siaran persnya, kemarin.


Andi Taufan mengemukakan, surat itu sebagai maksud baik dirinya untuk bisa ikut bersama-sama menanggulangi Covid-19, khususnya yang ada di desa. Dengan memberikan dukungan langsung lewat perusahaan yang dimilikinya, Amartha.


"Dukungan tersebut, murni atas dasar kemanusiaan dan dengan biaya Amartha dan donasi masyarakat, yang akan dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel. Dukungan yang diberikan dilakukan tanpa menggunakan anggaran negara, baik APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) maupun APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)," ujarnya.


Meski surat itu ditarik dan mendapat tanggapan negatif dari publik, Andi Taufan mengatakan, dirinya tetap akan bergerak membantu pemerintah dalam menanggulangi Covid-19. Dia menegaskan, bantuan murni menggunakan biaya Amartha.


"Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf atas kegaduhan dan ketidaknyamanan yang timbul. Apa pun yang terjadi, saya tetap membantu desa dalam kapasitas dan keterbatasan saya," ujarnya.

Bukan hanya Andi Taufan. Stafsus milenial  presiden, Belva Devara, juga banjir kritikan. Kasusnya hampir sama.

Politikus Partai Demokrat Rachland Nashidik mengkritik Devara terkait kebijakan Kartu Prakerja yang merupakan program pemerintah. Hal itu karena salah satu dari delapan digital platform untuk pelatihannya adalah perusahaan yang didirikan oleh Belva Devara.


"Pak @jokowi, apakah benar 'stafsus milenial' presiden, Belva Devara, adalah pemilik dan CEO Ruang Guru? Aplikator mitra resmi pemerintah dalam pelatihan online bagi peserta kartu prakerja dengan total anggaran dari negara sebesar Rp 5.6 triliun?" tulis Rachland di akun Twitternya.



Menurutnya, pertumbuhan ekonomi dalam pandemi ini diprediksi minus, bisnis terpuruk, dan terjadi PHK di mana-mana. Namun, negara malah menyediakan Rp5.6 Triliun untuk pelatihan online yang disinyalir sebagai upaya korupsi.

"Kebijakan ini bukan saja tak perlu tapi juga korup bila mitra yang ditunjuk adalah perusahaan milik stafsus Presiden," katanya.


Dia pun meminta Jokowi untuk menghapus pelatihan online tersebut dan lebih baik memberi bantuan sosial langsung pada masyarakat. "Pak @jokowi, sebelum terlambat, saya ulangi desakan ini:


1. Hapus pelatihan online. Gunakan semua dari 20 triliun anggaran kartu prakerja untuk BLT bagi rakyat yang sedang kesulitan.

2. Tunjuk Bank Pemerintah menyalurkan BLT, bukan perusahaan fintech.

3. "Pecat stafsus korup!," katanya.

Saat dihubungi, Rachland mengatakan bahwa kebijakan tersebut korup. "Itu jelas korup," katanya kemarin.


Rachland berujar kebijakan pelatihan online tidak efektif dalam kondisi pandemi. Lowongan pekerjaan dan peluang berusaha tidak ada, karena pertumbuhan ekonomi diprediksi minus. "Bisnis di mana-mana bangkrut. PHK melonjak. Masak jalan keluarnya pelatihan online?" tuturnya.

Stop biayai pelatihan online. Beri rakyat BLT. https://t.co/pJlDqMBNf7

— Rachland Nashidik (@RachlanNashidik) April 14, 2020

Pendiri Perhimpunan Pendidikan Demokrasi ini mengatakan lebih baik anggaran Kartu Prakerja digunakan untuk program bantuan langsung tunai (BLT) bagi masyarakat yang membutuhkan. Menurutnya kebijakan ini lebih dapat berefek kepada roda ekonomi.


"Kalau rakyat diberi uang, mereka masih bisa membeli kebutuhan hidup sehari-hari. Petani, nelayan, bahkan pabrik masih bisa bekerja karena beras, ikan, mi instan, sabun dan lain-lain masih bisa dibeli," tuturnya.


Lalu bagaimana reaksi Istana? Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Donny Gahral Adian, mengatakan, Istana sudah menegur Andi Taufan Garuda Putra atas perbuatannya menyurati para camat dengan menggunakan kertas berkop Sekretariat Kabinet. Sedangkan soal pemberhentian Andi, kata Donny, sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden Jokowi.


"Kalau ada permintaan mundur, itu kan tergantung kepada yang bersangkutan," ujar Donny kepada wartawan, Selasa malam, 14 April 2020.


Pemberhentian Andi, ujar Donny, sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden Jokowi. "Presiden yang punya hak prerogatif memberhentikan stafsus-nya," ujar dia.
Desakan agar Andi Taufan Garuda Putra mengundurkan diri dari jabatan Staf Khusus Presiden Joko Widodo, dilontarkan berbagai kalangan. Andi dianggap memanfaatkan jabatannya melancarkan program kerjasama perusahaannya dengan pemerintah.


Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai langkah Andi Taufan Garuda Putra bermasalah karena mengarah pada konflik kepentingan dan melangkahi kewenangan Kementerian Dalam Negeri. Belakangan, Andi sudah meminta maaf dan menarik kembali suratnya.


"Tapi itu tidak cukup, presiden harus segera memecat staf khusus milenial yang telah melakukan penyimpangan atau menggunakan jabatannya sebagai staf khusus untuk kepentingan pribadi dan kelompok yang bersangkutan," ujar Anggota Divisi Investigasi ICW Wana Alamsyah lewat keterangan tertulis pada Rabu 15 April 2020.


Desakan agar Staf Khusus Presiden Andi Taufan mundur juga disampaikan Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia Isyana Bagoes. Di alam demokrasi, ujar dia, pejabat mengundurkan diri karena melakukan kesalahan adalah hal wajar.


"Mungkin Mas Taufan bisa memberi contoh, membuat tradisi baru, dengan kesadaran pribadi mau mengundurkan diri," kata Isyana melalui keterangan tertulisnya, Rabu, 16 April 2020.

Harus Lepas Jabatan


Direktur Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBH Masyarakat) Ricky Gunawan menyarankan agar para Staf Khusus Presiden melepas jabatan pribadi karena rentan konflik kepentingan karena Taufan memiliki perusahaan. "Selama ada jabatan yang melekat, kepentingan itu mengikuti. Apapun prosedurnya untuk menghindari itu, konflik kepentingan tak terelakkan," ujar Ricky saat dihubungi kemarin.

Berikut daftar perusahaan-perusahaan milik Staf Khusus Milenial Presiden Jokowi:

Adamas Belva Syah Devara

Belva merupakan Chief Executive Officer (CEO) sekaligus Co-Founder perusahaan rintisan dan aplikasi Ruangguru.com. Belakangan, Belva juga menjadi sorotan karena Ruangguru.com menjadi mitra resmi pemerintah dalam pelatihan online bagi peserta kartu prakerja.

Andi Taufan Garuda Putra 

Andi pendiri sekaligus CEO Amartha Mikro Fintek, perusahaan start up yang bergerak di bidang keuangan mikro. Dia pionir teknologi finansial peer to peer (p2p) lending yang menyalurkan pendanaan modal usaha mikro kepada kaum perempuan wirausaha di pedesaan.

Saat ini, perusahaannya bekerja sama dengan Kementerian Desa menjalankan program bertajuk Kerja Sama Sebagai Relawan Desa Lawan Covid-19 untuk area Jawa, Sulawesi dan Sumatera. Kerja sama yang dimaksud berkaitan dengan edukasi Covid-19 dan pendataan kebutuhan Alat Pelindung Diri (APD) Puskesmas. Dia menyurati para camat agar mendukung PT Amartha menjalankan program itu.


"Kami mohon bantuan Bapak/lbu beserta para perangkat desa terkait agar dapat mendukung pelaksanaan program kerjasama ini agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik dan efektif," ujar Andi dalam surat yang diteken pada 1 April 2020 lalu. Setelah menuai kritik keras, surat ini ditarik kembali.

Putri Indahsari Tanjung


Anak pengusaha Chairul Tanjung ini juga memiliki beberapa agensi. Kini, dia CEO Creativepreneur Event Creator (bergerak di bidang event organizer) dan Chief Business Officer dari Kreavi, yaitu platform kreatif yang mewadahi 55 ribu creative creators.

Angkie Yudistia

Angkie adalah pendiri dan CEO Thisable Enterprise, sebuah lembaga yang didirikan dengan tujuan memberdayakan kelompok disabilitas Indonesia agar memiliki kemampuan dan keterampilan, dan menyalurkannya ke dunia kerja.

Thisable Enterprise kini berkembang menjadi sebuah grup yang membawahi Thisable Foundation, Thisable Recruitment, serta Thisable Digital. Melalui perusahaan-perusahaan itu, Angkie menyediakan pelatihan bagi SDM disabilitas agar dapat bekerja secara vokasional dan profesional.
Tiga Staf Khusus Presiden lainnya, yakni Ayu Kartika Dewi, Gracia Billy Yosaphat Membrasar, dan Aminuddin Ma'ruf bukanlah pengusaha. Mereka aktivis di bidangnya masing-masing.

Ayu aktif mengkampanyekan nilai toleransi dan keberagaman. Dia pencetus program Seribu Anak Bangsa Merantau untuk Kembali (SabangMerauke). Sedangkan Billy merupakan putra Papua yang fokus mengurus "Kitong Bisa", yayasan yang menangani persoalan pendidikan anak-anak Papua.
Staf Khusus Presiden Aminuddin Ma'ruf merupakan mantan Ketua Umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) periode 2014-2016. Aminuddin juga sempat menjabat sebagai sekretaris jenderal Solidaritas Ulama Muda  Jokowi (Samawi).  (det/tmp/vvn)

Foto: tribunnews.com