Sindir Stafsus Presiden, Rizal Ramli Plesetkan Ucapan Bung Karno

JAKARTA (DutaJatim.com) -   Situasi gawat darurat COVID-19 bisa jadi kesempatan peluang mencari untung dalam kesempitan bagi sejumlah orang. Bisa untung materi uang atau barang, untung lobi-lobi,  untung promosi jabatan dan karier serta  kekuasaan politik.

Kalo etika birokrasi aja ga paham kenapa dijadiin STAF KHUSUS PRESIDEN Saodaaaaahhhh 🤯 https://t.co/4TUDi8qGR6

— Jenny Jusuf (@JennyJusuf) April 16, 2020

Kecurigaan masyarakat terhadap 

Staf Khusus Presiden Joko Widodo yang ikut terlibat menangani dampak sosial ekonomi COVID-19 mengarah pada hal-hal semacam itu. Bahkan media massa menggugat staf khusus presiden melakukan tindakan mengarah pada hal-hal penting, dan mendasar seperti etika, atau konflik kepentingan sebab mereka memakai perusahaannya sebagai mitra kerja menggarap proyek tersebut.

Walaupun Stafsus Presiden tersebut sudah menyampaikan permintaan maaf, masih banyak juga dari para netizen yang mendesak agar Andi Taufan Garuda Putra  mundur dari posisinya sebagai Staf Khusus Presiden. Ini soal moral dan etika. Pasalnya, Andi membuat surat menggunakan kop surat resmi sekretariat kabinet untuk para camat se-Indonesia guna menggarap proyeknya terkait dampak COVID-19 itu.

Direktur Pendidikan - Institute for Action Againts Corruption/ IAAC, Alan Christian Singkali, mengapresiasi permohonan maaf Andi Taufan Garuda Putra. Namun menurutnya proses evaluasi harus tetap berjalan sesuai mekanisme yang berlaku bagi pejabat publik.

"Kami menilai ada konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang (abuse of power) dalam surat itu. Stafsus yang adalah kawan diskusi Presiden harusnya tidak mempunyai kewenangan eksekusi, apalagi menjadikan perusahaan yang dia pimpin sebagai mitra tanpa prosedur yang jelas," kata  Alan seperti dikutip dari indonews.id Minggu 19 April 2020.

Rizal Ramli--Menteri Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) melalui akun Twitternya @RamliRizal -- juga bersuara lantang. Dia mengatakan jika persoalan sederhana saja seperti etika tidak mengerti, maka sebaiknya tidak usah menjadi pejabat negara.

“Kalo soal sederhana seperti etika ‘conflict of interest’ aja ora ngerti, ndak usahlah menjadi pejabat negara," katanya.

Ekonom senior ini mengatakan, menjadi seorang pejabat negara memiliki amanah untuk mengurusi rakyat, dan bukan mengisi kantong pribadi. Lebih baik, orang seperti itu, fokus saja menjadi pengusaha.

“Amanah dan fatsoen-nya beda, ngurusin rakyat bukan kantong pribadi. Lebih baik fokus jadi pengusaha sukses, bermanfaat & dihormati. Daripada tikus  yang perlu dikepret,” ujar Bang RR, panggilan Rizal Ramli.

Pada bagian lain, Menko Kemaritiman era Presiden Joko Widodo ini memposting sebuah karikatur yang memplesetkan pernyataan Bung Karno: “Beri Aku 10 Pemuda Maka Akan Aku Guncang Dunia”, yang diubah menjadi   “Beri Aku 10 Pemuda, Akan Aku Guncang Kas Negara”.

“Omongan Bung Karno diwolak-walih, demi KKN. Negara ambyar bah...,” tuit Rizal Ramli. (hud)