JAKARTA (DutaJatim.com) - Pemerintah Indonesia memundurkan "ultimatum" tenggat waktu kepada Pemerintah Arab Saudi terkait jadi-tidaknya penyelenggaraan haji 2020. Sebelumnya Pemerintah Indonesia memberi batas waktu sampai Rabu 20 Mei 2020 hari ini kepada Arab Saudi untuk memberi kepastian penyelenggaraan haji tersebut.
Namun, ternyata Indonesia tetap setia menunggu keputusan Arab Saudi hingga 1 Juni 2020 untuk menentukan kepastian penyelenggaraan ibadah haji 1441H/2020M .
Menteri Agama Fachrul Razi mengambil keputusan itu setelah berkonsultasi dengan Presiden Joko Widodo, Selasa (19/5/2020) siang. Menag membenarkan semula Kementerian Agama menetapkan tenggat waktu hingga 20 Mei 2020 untuk mengambil kebijakan terkait penyelenggaraan ibadah haji.
"Jadi kalau kami buat deadline 20 Mei, kami mundurkan jadi 1 Juni sesuai petunjuk Bapak Presiden. Karena Pak Presiden berbicara dengan Raja Salman, mungkin akan ada kepastian kalau-kalau di sana kondisinya lebih baik,” kata Menag Fachrul Razi dalam konferensi video usai rapat terbatas, Selasa (19/05/2020).
Fachrul Razi mengatakan ketika dirinya melapor ke Presiden, saat itu Jokowi baru saja berkomunikasi dengan Raja Salman. Namun demikian, Raja Salman sendiri sepertinya belum bisa memberikan kepastian soal penyelenggaraan haji tahun ini.
"Sehingga Beliau menyarankan bagaimana kalau mundur dulu sampai awal Juni, siapa tahu ada perkembangan. Kami setuju," ujar Fachrul.
Meski demikian, Menag menyampaikan bahwa pihaknya saat ini telah menyiapkan tiga skenario penyelenggaraan ibadah haji 1441H/2020M.
“Kita sudah siapkan tiga alternatif. Jemaah haji berangkat semua, berangkat sebagian karena mungkin di sana diberlakukan physical distancing, dan ketiga jika semuanya batal,” kata Menag.
Seperti diketahui, Pemerintah Arab Saudi sampai saat ini belum memberi kepastian soal pelaksanaan ibadah haji 2020. Namun demikian sejumlah negara sudah memutuskan membatalkan pengiriman jamaah haji seperti dilakukan Singapura. Sementara Indonesia melalui Kementerian Agama (Kemenag) sebelumnya berencana menentukan kepastian keberangkatan jamaah haji paling lambat pada 20 Mei 2020 menyusul situasi tak menentu karena pandemi virus corona (Covid-19).
Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Saadi mengusulkan rencana tersebut dalam Rapat Kerja bersama Komisi VIII DPR RI. Menurutnya, langkah memutuskan nasib jamaah itu perlu karena belum ada kabar dari Kerajaan Arab Saudi.
"Pada kesempatan raker yang baik ini, kami juga mengusulkan batas waktu terakhir menunggu kepastian penyelenggaraan haji tahun 1441 Hijriah atau 2020 Masehi dari Arab Saudi adalah pada tanggal 20 Mei 2020," kata Zainut dalam rapat yang disiarkan langsung situs dpr.go.id, Senin (11/5/2020) lalu.
Selain belum kunjung ada kabar dari Arab Saudi, waktu persiapan juga semakin sempit. Zainut mengatakan Saudi akan memasuki masa libur musim panas yang akan berlangsung hingga pertengahan Juni.
Kejelasan pelaksanaan haji tahun 2020 menjadi pertanyaan setelah pandemi virus corona. Terlebih lagi, Saudi menyetop layanan umrah sejak akhir Februari 2020. Indonesia menjadi salah satu negara pengirim jemaah haji terbanyak. Tahun ini, Indonesia mendapat kuota haji sebanyak 221 ribu orang.
Kemenag rencananya juga akan memberi jalur khusus bagi jamaah haji tahun 2020 untuk berangkat tahun depan jika penyelenggaraan ibadah haji tahun ini batal karena pandemi corona.
Keputusan terkait calon haji prioritas tahun depan disepakati dalam rapat antara Kemenag dengan Komisi VIII DPR RI pada Rabu (15/4/2020). Aturan itu berlaku bagi jemaah haji reguler dan khusus yang telah terdaftar tahun ini.
Singapura Menunda
Lain dengan Indonesia, Singapura memutuskan menunda keberangkatan ibadah haji tahun ini hingga 2021 karena pandemi virus corona. Hal tersebut diumumkan Dewan Agama Islam Singapura (Muis) pada Jumat (15/5/2020). Muis menyebut penundaan itu atas alasan kesehatan dan keselamatan jamaah.
Seperti dikutip dari Straits Times, 900 orang sudah terdaftar sebagai jamaah haji tahun ini. Sebagai gantinya, mereka akan dijadwalkan untuk melakukan haji pada 2021 mendatang.
Menteri Urusan Muslim Masagos Zulkifli mengatakan keputusan tersebut dibuat secara independen, bukan berdasarkan kebijakan Arab Saudi.
"Karena pertimbangan jamaah kami, yang terbaik untuk Singapura," kata dia.
Menurut Muis, masalah ini juga telah dibahas bersama Komite Fatwa yang juga mendukung keputusan penundaan tersebut. Majelis ulama berpendapat bahwa dalam kondisi saat ini, tidak semua prasyarat haji yang aman terpenuhi.
"Kami memiliki keyakinan penuh terhadap manajemen pandemi Arab Saudi, dan bahwa langkah-langkah yang tepat akan diberlakukan jika haji dilanjutkan. Namun, Singapura memiliki pertimbangan sendiri untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan para jamaah," kata Muis.
Lebih dari 80 persen warga Singapura yang dijadwalkan melakukan haji tahun ini berusia di atas 50 tahun. Kementerian Kesehatan menyebut kelompok ini memiliki risiko infeksi dan kematian akibat Covid-19 lebih besar. Selain itu, jamaah haji yang lebih muda juga dihadapkan pada masalah lain yakni terkait izin cuti dari tempat bekerja dan keprihatinan atas kondisi ekonomi yang terkena imbas pandemi corona.
Arab Saudi pada Maret lalu menghentikan kegiatan umrah karena khawatir akan penyebaran virus corona di kota suci Makkah. Pihak berwenang belum mengumumkan kegiatan haji tahun ini yang dijadwalkan berlangsung akhir Juli. Kendati demikian umat Islam di dunia diharap menunda sementara persiapan perjalanan haji.
Tahun lalu setidaknya ada 2,5 juta umat Muslim mengunjungi Arab untuk menjalankan Rukun Islam kelima. Raja Salman telah memperingatkan situasi pelik yang akan dihadapi sebagai dampak dari pandemi ini, karena selain masalah kesehatan dan keselamatan warga ada pula problem harga minyak yang jatuh dan memukul ekonomi dunia. (det/kmg)
No comments:
Post a Comment