JAKARTA (DutaJatim.com) – Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin (KMA) meminta ekonomi dan keuangan syariah terus digaungkan sehingga mengalami percepatan. Pasalnya, saat ini Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) telah diperluas cakupannya menjadi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS).
“Saya harapkan agar kita semua senantiasa menggelorakan dan mempromosikan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, agar terus berkembang dan mencapai potensinya,” ujar KMA usai menerima Penghargaan Gelar Doctor Honoris Causa (HC) dalam Bidang Ilmu Manajemen Keminatan Syariah dari Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar melalui video conference di Jakarta, Selasa 23 Juni 2020.
Dikatakannya, meskipun perkembangan ekonomi dan keuangan syariah cukup pesat, tetapi sebenarnya masih jauh dari potensinya. Untuk itu, faktor penting yang diperlukan untuk terus mendorong perkembangan ekonomi dan keuangan syariah adalah manajemen modern dan good corporate governance (tata kelola usaha yang baik).
“Kegiatan usaha syariah, menurut saya harus lebih mampu menerapkan prinsip manajemen modern dan prinsip tata kelola usaha yang baik. Karena kegiatan usaha syariah selain harus mampu menjalankan usaha yang menguntungkan, juga harus mampu memenuhi ketentuan syariah yang lebih ketat,” tegas Wapres
Lebih jauh Wapres mencontohkan pengelolaan bank syariah yang dinilai baik, dimana Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran penting dalam mengawasi operasional serta produk-produknya agar sesuai dengan prinsip syariah. Beberapa hal yang menjadi perhatian dalam pengelolaan tersebut, di antaranya pelaksanaan operasional, lingkungan dan budaya kerja, cara berpakaian dan sikap karyawan, serta dalam pengembangan produk yang dijalankan harus sesuai dengan syariat Islam.
“DPS bertugas mengawasi operasional bank syariah dan produk-produknya agar sesuai dengan prinsip syariah. DPS biasanya diposisikan setingkat dengan Dewan Komisaris,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Wapres menyampaikan terima kasih atas penghargaan yang diberikan kepadanya dalam Bidang Ilmu Manajemen Keminatan Syariah oleh UMI. Ia juga memberikan apresiasi kepada universitas tersebut karena telah menyelenggarakan pendidikan manajemen dengan keminatan syariah sebagai salah satu fokus pembelajaran di UMI.
“Hal ini saya harapkan dapat berkontribusi dalam melahirkan praktisi-praktisi manajemen yang tidak saja mempu memahami teori manajemen modern tetapi juga mampu menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam setiap aktivitas usaha yang dijalankannya,” pesan Presiden yang juga Ketua harian KNKS.
Sebelumnya, Rektor UMI Basri Modding menjelaskan bahwa universitas yang dipimpinnya bersama dengan para stakeholder terkait akan merumuskan ekonomi dan keuangan syariah sebagai arus ekonomi nasional menuju pertumbuhan inklusif.
“Ekonomi syariah bertujuan untuk dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif berkelanjutan dan kokoh menghadapi krisis,” ungkap Basri.
Terkait prospek pemulihan ekonomi di Indonesia, khususnya dalam menghadapi pandemi Corona Virus Disease-2019(Covid-19), Basri menilai pentingnya dilakukan perbaikan kualitas dalam pengelolaan manajemen syariah.
“Perbaikan kualitas manajemen syariah menjadi jawaban kunci terhadap pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dalam prospek pemulihan ekonomi di Indonesia,” tegasnya.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah menyampaikan apresiasi atas pemberian penghargaan gelar Doktor Honoris Causa kepada Wapres. Ia berharap penganugerahan ini dapat menginspirasi berbagai pihak dalam mengembangkan manajemen ekonomi syariah di Indonesia.
“Saya dan atas nama pemerintah dan seluruh masyarakat Sulawesi Selatan menyampaikan ucapan selamat atas penganugerahan doktor kehormatan kepada Bapak Profesor Doktor Kiai Haji Ma’ruf Amin, Wakil Presiden Republik Indonesia, untuk penganugerahan ini menjadi pengakuan atas dedikasi dalam bidang manajemen ekonomi syariah. Dan semoga akan semakin menginspirasi banyak pihak untuk lebih fokus dalam pengembangan manajemen ekonomi syariah di Indonesia,” pungkasnya.
Turut hadir secara virtual dalam prosesi ini, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim, Walikota Makassar Yusran Jusuf serta para pimpinan perguruan tinggi se-Indonesia. (hud)
