BANGKALAN (DutaJatim.com) - Para ulama dan pimpinan pondok pesantren yang tergabung dalam Badan Silaturahmi Ulama Madura (Basra) menyatakan sikap menolak Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang diusulkan DPR ke pemerintah. RUU HIP ditolak banyak elemen masyarakat. Bahkan massa menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPR disusul di sejumlah daerah lain.
"Ulama Madura sudah sepakat meminta RUU HIP bukan hanya ditunda, tapi mohon dibatalkan, karena ini bola liar yang akan menerjang semua kehidupan di Indonesia. Dan ini akhirnya akan menjadi kekacauan yang sangat besar," kata Sekretaris Basra, KH Nuruddin A. Rahman dalam keterangannya yang disampaikan ke Redaksi media, Minggu (28/6/2020).
Kiai Nuruddin juga mengingatkan Menkopolhukam Mahfud MD agar mengantisipasi kepentingan kelompok tertentu yang ingin menjatuhkan citra pemerintah. "Kami berharap Pak Menteri bisa menjelaskan berbagai persoalan (yang dihadapi Indonesia saat ini) kepada ulama Madura," tambah Pengasuh Pondok Pesantren Al-Hikam Bangkalan itu.
Berita Terkait: Gubernur, Kapolda, Pangdam Dampingi Menkopolhukam Turun Gunung Jelaskan RUU HIP ke Ulama Madura
Menanggapi aspirasi dan masukan ulama dan pimpinan Pondok Pesantren ini, Menko Polhukam Mahfud MD mengakui protes secara kolektif terhadap RUU HIP pertama kali dilakukan oleh para habaib dan ulama Madura, dan kemudian protes menjalar ke berbagai elemen masyarakat lainnya.
"Protes boleh saja, itu menjadi pedoman bagi pemerintah di dalam menilai situasi," ujar Mahfud sembari menjelaskan berbagai duduk persoalan problem kebangsaan saat ini.
Mahfud menyambut baik berbagai masukan dan aspirasi yang disampaikan para ulama Madura. Mantan Ketua MK itu meminta para pimpinan pondok pesantren ikut serta menjaga keamanan dan kondusifitas negara dan bangsa.
Turut hadir dalam acara silaturrahim Menko Polhukam bersama ulama Madura ini, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Kapolda Jawa Timur Mohammad Fadil Imran, Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Widodo Iryansyah, dan Bupati Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron. (nas)