JAKARTA (DutaJatim.com) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) marah kepada menteri Kabinet Indonesia Maju yang masih “bekerja biasa-biasa” di tengah wabah Covid-19. Jokowi pun mengancam akan melakukan reshuffle kabinet. Kini publik menunggu realisasi dari ancaman Kepala Negara merombak jajaran kabinet tersebut. Lalu siapa saja menteri yang layak direshuffle?
Para pengusaha merespon positif rencana reshuffle kabinet yang saat ini bergulir di tengah menghadapi ancaman krisis ekonomi sebagai dampak pandemi covid-19. “Kegalauan Pak Presiden yang disampaikan pada sidang kabinet beberapa waktu lalu, hampir sama dengan yang dirasakan dunia usaha saat ini di mana ada menteri lambat merespon dinamika yang terjadi di kalangan dunia usaha di masa pandemi Covid-19 ini,” kata Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Provinsi DKI Jakarta, Sarman Simanjorang, dalam keterangannya, Rabu (1/7/2020).
Dia menilai menteri yang membidangi ekonomi ada yang cepat merespon, ada yang sedang dan ada yang lambat. Padahal, menurutnya, saat Presiden membentuk kabinet sosok menteri yang diharapkan adalah memiliki kemampuan manajerial dan cepat mengeksekusi program.
“Nah, saat ini saatnya Presiden mengevaluasi kinerja para menteri untuk selanjutnya melakukan reshuffle, dengan figur yang lebih mumpuni dan menguasai bidangnnya serta cepat merespon situasi dan kondisi lapangan,” ujarnya.
Pasalnya, di tengah ketidakpastian dan ancaman krisis ekonomi sangat diharapkan figur menteri yang memiliki kreativitas, dan inovasi dengan berbagai terobosan agar mampu menjawab tantangan besar di depan mata kita. Jika memang Presiden melakukan reshuffle, pengusaha berharap agar benar-benar orang professional dan sedapat mungkin tidak berasal dari partai politik (parpol) agar kinerjanya fokus tidak terbebani dengan kepentingan partai.
Sarman mengatakan, dalam menghadapi kondisi ekonomi yang diprediksi tumbuh minus, Presiden memerlukan tim kabinet yang kompak, solid, cerdas, lincah, kreatif dan inovatif serta mengedepankan koordinasi sehingga tidak menimbulkan egosektoral. Saat ini dunia usaha banyak terpuruk, jutaan UMKM terancam tidak dapat membuka kembali usahanya, daya beli menurun akibat banyak masyarakat kehilangan mata pencaharian, terkena PHK dan dirumahkan. “Karena itu semua tantangan ekonomi itu harus cepat direspon dan dicarikan solusinya,” ucap dia.
Maka dengan adanya reshuffle ini, ada secercah harapan agar apa yang menjadi kegalauan Presiden dan dunia usaha dapat terjawab. Siapa yang akan direshuffle tentu semua kembali kepada hak prerogatif Presiden.
“Kita sangat yakin Presiden akan objektif dalam melakukan penilaian dan evaluasi dengan indikator yang terukur, sehingga siapa pun yang direshuffle dapat menerima secara legowo dan tidak memiliki implikasi politik,” ungkapnya.
Ia pun berharap, Presiden mendapatkan figur yang tepat dan direspon positif oleh pasar sehingga pengusaha mampu menghadapi dan melewati badai ini. Dirinya meyakini melalui kerjasama dan kerja keras semua pertumbuhan ekonomi Indonesia secara perlahan dan pasti akan tumbuh positif.
Namun Sandiaga Salahuddin Uno, pengusaha yang juga politisi Gerindra, menilai dalam rapat itu Jokowi sebenarnya tidak marah, melainkan memberikan motivasi untuk bergerak cepat melawan pandemi Corona. Menurutnya, pesan Jokowi itu harus ditangkap pengusaha dan masyarakat agar bisa bahu membahu melawan COVID-19.
“Saya lihat nggak marah-marah, tapi motivasi bahwa kita harus gerak cepat. Mestinya ini ditangkap pengusaha dan masyarakat juga untuk bahu membahu di kala sulit dan menang lawan COVID-19,” kata Sandiaga saat bertemu Mendag di rumah dinas, Jakarta Selatan kemarin.
Selain itu, Sandi juga mengajak semua orang menyatukan pikiran guna mengkonsolidasikan sumber daya untuk melawan COVID-19 dan membangkitkan perekonomian.
Kinerja Dua Menko
Di tempat terpisah, ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bima Yudhistira, menilai Presiden Jokowi layak mengganti Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebab tak cukup mumpuni dalam menangani dampak Covid-19 dari sektor perekonomian. "Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dianggap gagal mempercepat realisasi stimulus di bidang dunia usaha dan UMKM. Ini sudah under-performance," ujar Bima.
Reshuffle atau penggantian menteri itu dinilainya perlu agar kinerja perekonomian di tengah pandemi membaik. Bima mengatakan, kementerian di bawah naungan Airlangga Hartarto baru mengeksekusi stimulus dunia usaha sebesar 6,8 persen dan UMKM sebesar 1 persen. Kinerja menteri yang bertanggung jawab terhadap realisasi pemberian insentif itu pun menjadi sorotan.
Menurut Bima, sebaiknya Jokowi memilih Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang berlatar belakang profesional dan bukan politikus. Adapun Airlangga merupakan politikus dari Partai Golkar.
"Saat ini kerja Menko masih standar dan belum mampu membuat birokrasi kementerian teknis di bawahnya kerja ekstra. Perlu sosok yang tegas agar eksekusi stimulus dipercepat," ucapnya.
Di samping itu, Bima menyarankan agar Jokowi segera mengevaluasi Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah. Pada masa pandemi ini, dia memandang Ida gagal mengatasi lonjakan PHK. Bahkan, tutur dia, adanya penempatan pengelola stimulus Kartu Prakerja, yakni PMO, pun menunjukkan bahwa kinerja Menteri Ketenagakerjaan ini sangat minor. "Untuk urusan teknis saja seperti tidak punya power," katanya.
Selanjutnya, dia turut menyentil Menteri Keuangan Sri Mulyani sekaligus meminta Jokowi mengevaluasinya. Sebab, Sri Mulyani dianggap belum mampu menjaga pembiayaan utang secara lebih bijaksana. "Rasio utang terus naik. Di saat yang sama, beban pembayaran bunga utang menggerus belanja," ucapnya.
Bima mengatakan, semestinya Sri Mulyani mencari sumber alternatif seperti pembubaran lembaga atau kementerian yang tidak produktif ketimbang menerbitkan utang-utang baru. Lebih lanjut, dia mengakui, dalam membentuk tim ekonomi di awal pemerintahannya, Jokowi memang tak mengantisipasi adanya krisis.
Sebelumnya, seperti diberitakan, Presiden Jokowi memberi peringatan keras kepada jajaran menteri kabinetnya terkait penanganan Covid-19. Ia bahkan berujar tak segan mengambil langkah luar biasa, termasuk membubarkan lembaga atau merombak kabinet.
Analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta, Ubedilah Badrun, pun menantang Presiden Jokowi untuk melakukan reshuffle terhadap dua menteri koordinator. Dua menko yang dimaksud adalah Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. “Beranikah Jokowi reshuffle dua menko tersebut?” kata Ubedilah dalam keterangan tertulisnya, Rabu 1 Juli 2020.
Jika berani mengganti dua menko tersebut, Ubedilah mengatakan bahwa Jokowi telah lulus dalam ujian kepemimpinan. Namun bila tidak berani reshuffle dua menko tersebut, kata dia, itu artinya membenarkan tesis bahwa Jokowi dikendalikan oleh oligarki ekonomi dan oligarki politik.
Menurut Ubedilah, Airlangga dan Luhut selama ini hanya menjadi beban. Pasalnya, Perpu Nomor 1 Tahun 2020 yang sudah menjadi undang-undang nyatanya tidak efektif digunakan oleh kedua menko tersebut. Luhut dan Airlangga, kata Ubedilah, justru hanya membuat kegaduhan. Seperti masalah tenaga kerja asing, debat terbuka yang gagal, dan kegagalan Kartu Prakerja.
Di tempat terpisah Pengurus Wilayah (PW) GP Ansor Jawa Timur mengusulkan agar Menteri Agama (Menag) Jenderal TNI (Purn) Fahcrul Razi di-reshuffle. "Kami berkesimpulan ini ada peran menteri agama yang tidak menganggap pandemi ini atau tidak memiliki sense of crisis terhadap pesantren selama pandemi," kata Ketua PW GP Ansor Jawa Timur Syafiq Syauqi.
Menurut Syafiq, kinerja menag Fachrul Razi selama ini masih biasa saja. Bahkan selama pandemi, belum sekalipun menag terdengar mengomentari atau memberi perhatian terhadap pesantren. "Jadi kami langsung merespons seperti apa yang disebutkan oleh Pak Jokowi tidak punya perasaan. Tidak melakukan kerja yang luar biasa. Masih biasa-biasa saja. Jadi kami tidak mengomentari menteri yang lain tapi cukup menteri agama saja," tegasnya.
Sikap PKB dan PDIP
Saat ini total ada 34 menteri Kabinet Indonesia Maju. Dari jumlah tersebut, 18 kursi diisi oleh sosok dari kalangan profesional non-parpol, sedangkan 16 menteri diisi oleh sosok berlatar belakang parpol. PKB yang berada di Kabinet Indonesia Maju menyebut tak masalah bila pos menterinya diubah.
"Kalau saya nggak apa-apa selama lebih strategis, artinya itu amanah dan kepercayaan untuk mengabdi lebih luas," ungkap Ketua DPP PKB Daniel Johan kepada wartawan, Rabu (1/7/2020).
PKB memiliki 3 menteri di kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin, yakni Menaker Ida Fauziyah, Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar, dan Mendag Agus Suparmanto. Daniel menyebut soal urusan pos menteri, biasanya akan didiskusikan antara Jokowi dan para ketum parpol koalisi.
"Kita serahkan komunikasi ke ketum partai koalisi," sebut Wakil Ketua Komisi IV DPR itu.
Soal ancaman reshuffle oleh Jokowi, Daniel menilai memang diperlukan sosok berdedikasi tinggi dalam menangani pandemi Corona. Dia mengatakan perlu banyak sosok visioner untuk membantu Presiden Jokowi.
"Memang siapa pun menterinya nanti memang tidak mudah, tantangan kondisi sangat berat, sehingga figur yang memiliki dedikasi, kerja keras, dan berani melakukan terobosan-terobosan, yang visioner maupun taktis sangat diperlukan. Yang mampu mengkonsolidasi para pihak untuk bergerak bersama mencapai tujuan, dan saya rasa itu sepenuhnya kita serahkan kepada presiden dengan masukan dan komunikasi bersama para ketum partai koalisi," katanya.
Elite PDIP pun memprediksi kementerian yang bakal kena reshuffle kabinet, yakni sektor ekonomi dan kesehatan. Kementerian di sektor ekonomi dipimpin oleh menteri dari profesional maupun asal parpol.
"Melihat gestur presiden dalam pidato ini, tampaknya akan ada reshuffle kabinet, terutama terhadap pembantu-pembantunya yang kurang tanggap sense of crisis, terutama tentu yang berkaitan dengan pembantu-pembantu presiden yang berkaitan dengan penanggulangan COVID-19, penanggulangan dampak sosial ekonomi dan pemulihan ekonomi," kata Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira. (l6/vvn/tmp)
