Pidato Ilmiah Gubernur Jatim: Saat Jadi Pemimpin Harus Mabadi' Khoirul Ummah

 

Disampaikan saat  Wisuda Perdana Program Sarjana dan Pasca Sarjana di Kampus IKHAC Pacet Mojokerto

MOJOKERTO (DutaJatim.com) - Gubernur Jawa Timur (Jatim), Hj Khofifah Indar Parawansa, mengungkapkan, dalam kultur Nahdlatul Ulama (NU) adalah saat seseorang menjadi pemimpin bangsa berkewajiban dan berperilaku untuk mewujudkan mabadi' khoirul ummah. Yakni berkewajiban membangun ummat yang baik.

"Nah, di sini ketika seorang menjadi pemimpin bangsa ada al addalah. Yaitu tidak masuk ke posisi terlalu ke kanan dan tidak terlalu ke kiri. Karena di sini ada proses moderasi dan toleransi yang terasah dengan baik," jelas Gubernur Jatim, Khofifah dalam pidato ilmiah di depan peserta wisuda sesi kedua sebanyak 470 mahasiswa program Sarjana Strata1 dan Pasca Sarjana (Strata2) Institut KH Abdul Chalim (IKHAC) Kompleks Pondok Pesantren Amanatul Ummah Pacet Mojokerto, Ahad (30/08/2020) sore.

Tampak hadir dalam wisuda perdana sesi kedua ini adalah Pembina IKHAC, Prof Dr KH Asep Saifuddin Chalim, MA yang juga membuka kata sambutan sebelum Gubernur Khofifah memberikan pidato ilmiahnya. Kemudian juga tampak budayawan yang juga lahir dari lingkungan pondok pesantren, KH Zawawi Imron asal Batang-Batang Sumenep.

Sejumlah guru besar juga menghiasi tamu-tamu VVIP dalam panggung wisuda kali ini, yakni Prof Dr Mas'ud Said yang juga anggota Dewan Pakar Pemprov Jatim, Mantan Menteri BUMN dan mantan Direktur Utama PLN, Dahlan Iskan, KH Roziqi, serta seluruh guru besar dari lingkungan IKHAC yang mendampingi Rektor IKHAC, Dr H Muhammad Habiburrohman, Lc.

Dalam bicara di atas podium, Gubernur Khofifah mengingatkan, hari ini adalah eranya proses narasi dan proses politik sudah lewat. Karena itu, sitir Gubernur Khofifah, menurut Prof Rhenald Kasali bahwa proses politik itu memang sudah lewat dan digantikan pada hari ini adalah proses narasi.

Karena itu, lanjutnya, harus dimulai untuk menarasikan dan menuliskan perjalanan sejarah kita sebagai pejuang bangsa dari kalangan Nahdliyin. Meskipun hal ini membutuhkan proses yang luar biasa. 

"Hari ini sebagai orang NU harus berani menunjukkan jati dirinya. Karena yang terjadi hari ini, akibat proses politik sejak Fusi Multipartai Politik Indonesia tahun 1973 hingga tahun 1999,  orang-orang NU yang melepaskan kepengurusannya di NU karena menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil). Sehingga yang terjadi kemudian pada hari ini, minimnya dalam birokrasi orang yang mengaku dari NU," lanjut Gubernur Khofifah. (tim au)