Rp 31,2 Triliun bagi 13 Juta Pekerja Bergaji di Bawah Rp 5 Juta, tapi Bansos Dianggap Tidak Cukup

Ilustrasi Pixabay

JAKARTA (DutaJatim.com) - Ini kabar gembira di tengah pandemi Covid-19. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memastikan bahwa pemerintah segera menetapkan kebijakan pemberian insentif bagi pekerja bergaji di bawah Rp5 juta per bulan. 

Tujuannya, demi menjaga daya beli mereka di tengah tekanan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Bahkan karena wabah tersebut, ekonomi Indonesia kuartal II-2020 tumbuh negatif 5,32 persen secara tahunan.

"Pemerintah juga berikan bantuan untuk gaji bagi mereka yang berpendapatan di bawah Rp5 juta," kata Sri Mulyani saat konferensi pers, Rabu, 5 Agustus 2020.

Menkeu mengatakan, untuk merealisasikan kebijakan tersebut, pemerintah saat ini tengah mengidentifikasi target para penerimanya. Untuk itu dia memperkirakan, sebanyak 13 juta pekerja akan mendapat insentif tersebut. 

Sedang anggaran yang disiapkan, kata dia, diperkirakannya mencapai Rp31,2 triliun. Untuk itu pos anggaran yang akan digelontorkan melalui program bantuan sosial atau bansos.

"Diperkirakan bisa mencapai Rp13 juta pekerja. Anggarannya kira-kira Rp31,2 triliun. Ini langkah-langkah yang akan dilakukan pemerintah untuk terus bantu pulihkan daya beli masyarakat dalam bentuk berbagai bansos yang total anggarannya Rp203 triliun untuk 2020," katanya.

Adapun anggaran bansos saat ini, dikatakannya, telah terealisasi 59 persen sepanjang Semester I-2020. Selain pemberian insentif itu, dia juga akan memperluas cakupan penerima program bansos lainnya.

Namun, Sri Mulyani mengatakan, hingga kini rencana tersebut masih dibahas. Selain insentif ini, pemerintah juga akan memberikan bantuan sosial produktif bagi 12 juta pelaku Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM). Masing-masing pelaku UMKM akan mendapat Rp 2,4 juta.

"Kita akan memberikan bantuan bansos produktif bagi 12 juta UMKM artinya mereka mendapat Rp 2,4 juta seperti yang sudah disampaikan Presiden beberapa waktu lalu. Pengusaha UMKM sangat kecil itu bentuknya bantuan produktif jadi bukan pinjaman, ini anggarannya Rp 30 triliun," tandasnya.

Tidak Cukup

Namun, sebelumnya, Survei Cyrus Network menunjukkan temuan mengejutkan atas manfaat bantuan sosial (bansos) yang diberikan pemerintah untuk menyambung hidup di tengah pandemi Covid-19. Hasilnya 68,5 persen masyarakat menyatakan bansos tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup mereka.

"Pada survei kali ini masyarakat merasa bansos tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup. Di mana jumlahnya cukup tinggi mencapai 68,5 persen," ujar CEO Cyrus Network, Eko Dafid Afianto dalam memaparkan survei via Zoom beberapa waktu lalu.

Kemudian, sambung Eko, hanya ada 31,8 persen masyarakat yang merasa bansos mampu memenuhi kebutuhan hidup di tengah pandemi ini. Sedangkan, 2,4 persen responden lainnya memilih tidak menjawab.

Adapun bansos tunai menduduki peringkat pertama yang lebih banyak diterima masyarakat dengan persentase 78,6 persen. Kemudian, bansos non tunai atau sembako sebanyak 67,2 persen. Untuk bantuan keringanan listrik tercatat menduduki peringkat ketiga dengan angka 31,6 persen. Disusul relaksasi kredit sebanyak 8.0 persen.

Program kartu prakerja sendiri ada di peringkat kelima dengan capaian 6,5 persen. Lalu, keluarga harapan dengan persentase mencapai 3,9 persen. 

"Sisanya, 0,9 persen responden tidak menjawab. Jadi bansos tunai tercatat paling banyak diterima masyarakat," ujarnya.

Sebagai informasi, survei ini dilakukan pada 16-20 Juli 2020 terhadap 1.230 responden dari seluruh Indonesia. Survei memiliki margin of error kurang lebih 2,85 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Pemerintah juga bakal memberikan insentif atau sejumlah keringanan bagi industri media. Tujuannya untuk mengatasi ancaman penutupan perusahaan pers dan pemutusan hubungan kerja (PHK) para pekerjanya akibat pandemi COVID-19.

Demikian hasil pertemuan antara Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerard Plate, serta Dewan Pers, dan anggotanya. Atas komitmen tersebut, Dewan Pers pun menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah. Diharapkan insentif tersebut segera sampai ke perusahaan pers di Indonesia.

"Dewan Pers menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah atas perhatian yang tinggi terhadap nasib dan keberlangsungan pers sebagai pilar keempat demokrasi. Sebagai bagian dari komponen bangsa, pers nasional mendukung upaya pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19," kata Ketua Dewan Pers M. NUH dalam rilis resminya yang diterima redaksi kemarin. (vvn/det)