SURABAYA (DutaJatim.com) - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengingatkan ancaman klaster Pilkada pada Desember 2020. Karena itu Gubernur perempuan pertama di Jatim ini wanti-wanti agar penerapan protokol kesehatan tidak boleh menurun sedikit pun guna mencegah terjadinya klaster Pilkada 2020. Saat ini, Pemerintah sedang menyusun aturan yang akan memberikan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan saat Pilkada 2020.
Khofifah juga meminta pihak terkait memperhatikan teknis kampanye hingga proses pemungutan suara secara mendetail. Dia meminta setiap tahapan, seluruh komponen yang terlibat bisa menjaga jarak aman, tidak berkerumun, dan menggunakan masker. Sedangkan kepada pasangan calon, Khofifah berpesan agar melakukan kampanye dengan menyertakan atribut yang bisa mengajak masyarakat mematuhi protokol kesehatan.
"Saya mengimbau para paslon supaya membuat atribut-atribut kampanye yang isinya mengajak untuk patuh pada protokol kesehatan. Seperti ajakan bermasker, cuci tangan dan jaga jarak," kata Khofifah usai memberi ceramah di Apel Dansat TNI di Balai Prajurit Kodam V/Brawijaya Surabaya Rabu (9/9/2020).
Khofifah mencontohkan selama gowes atau bersepeda bersama penyintas COVID-19, atribut yang digunakan sambil berkeliling adalah masker dan kaos yang berisi ajakan 'pakai masker'. Format ini diharap bisa menginspirasi paslon untuk kampanye sekaligus mengajak masyarakat melawan COVID-19.
"Seperti saat saya gowes bersama penyintas COVID-19 tiga minggu terakhir ini, kita terus berkeliling sambil membagi masker dan mengedukasi masyarakat," imbuhnya.
Tak hanya itu, Khofifah menambahkan penggunaan atribut kampanye semacam ini, bisa menjadi momen membangkitkan industri dan UMKM. Terlebih yang bergerak di produksi atribut pilkada.
Khofifah juga melihat potensi ini sangat besar, mengingat Pilkada Serentak 2020 dilaksanakan di 19 Kabupaten atau Kota di Jatim dengan total 19.938.656 pemilih. Selain itu, Khofifah mengatakan 19 wilayah yang menggelar Pilkada juga merupakan wilayah yang besar. Sehingga, penggunaan atribut protokol kesehatan selama kampanye, bisa menjadi angin segar bagi UMKM di setiap daerah.
Menurutnya, hal ini bisa menjadi salah satu ikhtiar bersama menjaga perekonomian, namun tidak menurunkan kepatuhan masyarakat akan protokol kesehatan. "Dengan demikian, kita bisa mendapatkan format pilkada yang bisa menyeimbangkan gas dan rem, di mana kesehatan tetap terjaga dan ekonomi khususnya industri atribut bisa berjalan," pungkasnya.(nas)
No comments:
Post a Comment