BANYUWANGI (DutaJatim.com) - Proyek pembangunan jalan yang berada di Desa Sumberbulu, Kecamatan Songgon, akhirnya berlanjut hearing oleh Komisi IV DPRD Kabupaten Banyuwangi.
Turut hadir pada hearing Komisi lV tersebut diantaranya sejumlah warga masyarakat Desa Sumberbulu yang terdampak, Kepala Desa (Kades) Sumberbulu, Camat Songgon, Dinas PU Binamarga, Inspektorat dan beberapa anggota DPRD.
Dalam hearing tersebut Kades Sumberbulu, Sarengat, menyampaikan kronologi awal kegiatan pengerukan jalan. Hal itu berawal atas permintaan warga, dengan alasan sering terjadi kecelakaan karena kondisi jalan menanjak.
Menurutnya, Desa Sumberbulu merupakan sebuah desa wisata. Selain itu, atas dasar proposal yang telah diajukan serta izin lisan melalui seseorang yang dipanggil Pak Eko dari UPTD Rogojampi. Hal itu menurutnya sudah cukup dan kuat untuk terus melakukan kegiatan pengerjaan pengerukan jalan.
Padahal, tahapan - tahapan pada proses perizinannya belum ada dan belum dilalui secara prosedural dari Dinas PU Binamarga tapi pihak desa tetap melakukan kegiatan pekerjaan pengerukan jalan. Setelah mendapat komplain warga masyarakat terdampak dan sidak Komisi IV DPRD langsung turun ke lokasi proyek jalan beberapa waktu lalu dan pihak Kades saat itu mengakui kesalahannya hingga meminta maaf serta siap mentaati peraturan jika diminta untuk mengembalikan lagi seperti semula.
" Kami Kades beserta masyarakat akan mengembalikan seperti semula," ungkap Kades waktu itu.
Saat Hearing, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Banyuwangi, Ir Basuki Rachmad memberikan waktu ke sejumlah warga yang terdampak untuk menjelaskan mulai awal hingga pengerukan jalan itu.
Gigin warga Desa Sumberbulu lalu memberikan dokumentasi dan sejumlah bukti yang disimpan di flashdisk untuk dianalisa terkait pekerjaan proyek itu. Namun, pimpinan sidang Ir Basuki Rachmad enggan untuk melihat bukti itu.
Dia meminta agar kondisi jalan dikembalikan seperti semula.
" Sebagaimana instruksi dari Dinas PU Binamarga, bahwa Kades Sumberbulu diminta segera membangun kembali jalan kabupaten tersebut. Yakni, harus ada lapisan pondasi atas, lapen dan finishingnya harus aspal hotmix sesuai dengan konstruksi kebinamargaan," ungkap Ir Basuki.
Di sisi lain, sebagaimana disampaikan oleh warga terdampak mengenai pengerukan jalan itu tidak ada pemberitahuan kepada warga masyarakat. Bahkan, tidak ada musyawarah.(tyo)
No comments:
Post a Comment