Ribka Tjiptaning Beber Alasan Tolak Vaksin, Dimarahi Sekjen PDIP Hasto Kristianto

 

Ribka Tjiptaning (RMOL)

JAKARTA (DutaJatim.com) -  Kader PDIP yang juga anggota Komisi IX DPR RI, Ribka Tjiptaning, menjadi sorotan publik. Hal itu gegara Ribka menolak mengikuti program vaksinasi. Akibat sikapnya itu Ribka Tjiptaning mengaku sempat dimarahi oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto.

"Saya sih berdasarkan pengalaman ya. Waktu aku Ketua Komisi IX kan aku paparin. Makanya di wartawan jangan sepenggal-sepenggal. Jadi orang salah persepsi. Jadi cuma Tjiptaning yang menolak vaksin. Nah saya partai pemerintah. Jadi Pak Hasto marah-marah sama saya- lah. Tapi ya itu sih risiko -lah ya," kata Ribka Tjiptaning saat ditemui di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/1/2021).

Ribka Tjiptaning mengatakan, dirinya memiliki latar belakang sebagai dokter sehingga hal itu menjadi landasan atas pilihannya menolak vaksinasi COVID-19. Latar belakangnya itu, kata dia, membuat dirinya tidak akan mudah menerima sesuatu apa pun terkait kesehatan. Termasuk masalah vaksin.

"Aku dokter, tentunya sudah tahulah basic dokter dari sisi kesehatan. Tentunya sumpah dokter itu kan melindungi pasien, apalagi sekarang sebagai wakil rakyat, melindungi rakyatnya. Jadi sudah dokter sebagai wakil rakyat. Jadi apa-apa juga kalau tentang kesehatan aku tidak gampang terima," katanya.

Ribka Tjiptaning kemudian bercerita saat dirinya menjadi Ketua Komisi IX DPR RI. Dia bercerita soal vaksin Flu Burung.

"Waktu ketua komisi (IX), aku (vaksin) flu burung tidak terima. Saya tidak mau menandatangani 493 miliar waktu Siti Fadillah," ujarnya.

Nama Ribka Tjiptaning tengah menjadi sorotan usai pernyataannya yang menolak divaksinasi COVID-19 viral di media. Ribka menyampaikan itu dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kesehatan kemarin.

Ribka saat itu mengatakan dirinya tidak mau divaksinasi COVID-19. Dia bahkan mengatakan lebih baik dikenai sanksi daripada menerima vaksin Corona.

"Saya tetap tidak mau divaksin (Corona) walaupun sampai  63 tahun bisa divaksin. Saya udah 63 nih, mau semua usia boleh, tetap, di sana pun hidup di DKI semua anak-cucu saya dapat sanksi Rp 5 juta, mending gue bayar, mau jual mobil, kek," kata Ribka dalam rapat kerja (raker) Komisi IX bersama Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/1/2021) kemarin.

Politikus PDIP itu menyebut pihak Bio Farma belum mengeluarkan tahap uji klinis ketiga terkait vaksin Corona. Ia kemudian menyoroti kejadian vaksin polio dan vaksin kaki gajah, yang disebutnya sempat memakan korban di Tanah Air.

"Vaksin untuk antipolio malah lumpuh layu di Sukabumi. Terus anti kaki gajah di Majalaya mati 12 (orang), karena di India ditolak, di Afrika ditolak, masuk di Indonesia dengan Rp 1,3 triliun, waktu saya ketua komisi. Saya ingat betul itu, jangan main-main vaksin ini, jangan main-main. Saya pertama yang bilang saya menolak vaksin, kalau dipaksa pelanggaran HAM. Nggak boleh maksa begitu, terus saya tanya ini yang mau digratisin semua rakyat ini yang mana wong ada empat, lima macam. Ada yang harga 584 ribu, ada yang 292 ribu, ada yang 116 ribu, ada yang 540 ribu sampe 1.080.400 ada yang 2.100.000. Pasti yang murah kalau untuk orang miskin," katanya. ( det/wis)