SURABAYA (DutaJatim.com) - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa meminta kepada para Pejabat Tinggi Pratama untuk dapat bekerja secara lebih cepat, detail dan lebih presisi agar kualitas pekerjaan atau output yang dihasilkan bisa lebih signifikan dan tepat sasaran kepada masyarakat.
"Ini adalah PR kita, yang harus melakukan serangkaian inovasi di semua lini instansi masing masing. Untuk dapat bekerja dengan cepat, detail serta presisi yang tinggi mengacu kepada seluruh proses perencanaan yang telah disepakati," ungkapnya saat memberikan pengarahan pada Pembukaan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan II Tahun 2021 di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Senin (22/2/2021).
Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan II Tahun 2021 ini melibatkan peserta berjumlah sebanyak 60 orang. Dengan rincian, dari Instansi Kejaksaan Agung RI 6 orang, Kemendagri 1 orang, Pemprov Jatim 7 orang, Pemprov Kalbar 3 orang, Kab/Kota di Provinsi Jatim 24 orang, dan Kab/Kota di Luar Jatim 19 orang.
Khofifah menjelaskan, bekerja cepat dan detail disertai dengan presisi yang tinggi saat ini merupakan salah satu hal yang harus dimiliki oleh para pimpinan eselon II atau Pejabat Tinggi Pratama agar setiap program yang akan dilaksanakan dapat tercapai sesuai perencanaan yang ada.
Menurutnya, saat ini banyak dari para Ka. OPD atau Pejabat Tinggi yang bekerja cepat tetapi kurang detail . Terkadang, kita merasa sudah bekerja cepat namun orang lain telah lebih dahulu bekerja melompat. Begitu juga ketika ingin melompat, namun disisi lain telah ada yang lebih jauh melangkah bahkan sudah menggunakan artificial intelegence.
"Saya ingin kita bersama melakukan evaluasi , jika para Ka. OPD dan para Pejabat Tinggi Pratama yang mampu bekerja secara cepat dan bekerja secara detail serta presisi yang tinggi bisa dibayangkan produktifitas pembangunan kita akan melompat signifikan. Untuk itu, Latpimnas kita saat ini harus bisa membentuk para pemimpin perubahan yang dapat bekerja secara cepat, detail disertai presisi yang tinggi," tegas Khofifah.
"Mereka ini adalah para pemimpin yang harus mampu bekerja secara cepat dan detail dengan presisi yang tinggi yang tujuannya dapat mengatasi setiap persoalan yang dihadapinya dengan cepat dan detail pula," imbuhnya.
Lebih lanjut disampaikan Khofifah, meskipun perencanaan dilakukan oleh jajaran eselon IV dan III akan tetapi para eselon II juga harus menguasai. "Kerja teknis bisa dikerjakan oleh para eselon III dan IV, akan tetapi kerja detail dalam presisi yang tinggi menjadi tanggung jawab para kepala OPD atau eselon II tegasnya.
Ia mengingatkan, para pimpinan eselon II dalam menjalankan program di masing masing dinasnya jangan membebankan pekerjaan hanya bertumpu kepada digital system atau Informasi Teknologi (IT) semata. Keberadaan digital sistem harus mendukung inovasi dan kemampuan para pimpinan tinggi di masing masing intansi yang ada.
"Saya melihat, terdapat kecenderungan bekerja tidak dengan detail banyak dilakukan di banyak lini, sektor dan instansi. Ini PR kita bersama karena Bapak Presiden merupakan figur pemimpin yang detail. Provinsi kita membutuhkan kecepatan inovasi yang harus dilakukan dengan detail agar menghasilkan nilai tambah yang lebih signifikan. Saya melihat proses ini banyak diserahkan kepada digitalisasi sistem sehingga dianggap sesuatu yang final tanpa re cek," terangnya.
Dalam kesempatan itu, Gubernur perempuan pertama di Jatim ini menjelaskan, bahwa di masa pandemi Covid-19, pemerintah terus mencari formulasi yang tepat agar dapat mengelola manajemen krisis sehingga urusan ekonomi dan kesehatan bisa dilakukan secara seimbang.
Untuk itu, sinergitas bersama seluruh tiga pilar baik pemerintah TNI dan Polri harus dilaksanakan secara kontinue. Sinergitas yang dilakukan disetiap daerah akan mampu mengendalikan penyebaran Covid-19 sekaligus membangkitkan ekonomi kita.
Sementara itu, Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia Dr. Basseng M.Ed mengatakan, kurikulum Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tk. II berubah sejak tahun 2019.
Perubahan tersebut diantaranya terdapat agenda Aktualisasi Kepemimpinan yang merupakan muara dari seluruh agenda sebelumnya. Nantinya, kurikulum yang ada akan diarahkan untuk menghasilkan sosok pemimpin perubahan strategis.
Oleh karena itu, di dalam pelaksanaan PKN Tk. II ini nantinya, para peserta akan dibekali ilmu selama kurang lebih 17 (tujuh belas) minggu dan seluruh peserta PKN Tingkat II akan bergabung dalam sebuah komunitas pembelajaran (learning community).
Ia mengungkapkan, penyelenggaraan PKN Tk. II merupakan pelatihan pembaharuan, dimana pembelajaran tidak hanya dilakukan di kampus secara klasikal dan distance learning (pembelajaran jarak jauh) tapi juga kegiatan dilakukan di masing masing instansi (off campus/work from home).
"Seluruh peserta akan menyusun dan mengimplementasi proyek perubahan sebagai sebuah tahapan yang harus dilalui peserta pelatihan untuk menunjukkan kompetensinya. Utamanya, terkait peranan para peserta sebagai pemimpin birokrasi, sebagai pejabat pimpinan tinggi pratama, sebagai pemimpin stratejik, yang harus mampu menjabarkan sekaligus menetapkan strategi kebijakan di setiap instansinya dan memimpin implementasi strategi kebijakan tersebut," ungkapnya.
400 Pelatihan
Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Prov. Jatim Aries Agung Paewai S.STP. MM melaporkan pada tahun 2021 BPSDM Jatim menyelenggarakan kurang lebih 400 kegiatan pelatihan pengembangan kompetensi ASN.
Dari 400 kegiatan pelatihan tersebut akan terbagi dalam beberapa kegiatan antara lain, pelatihan kompetensi teknis sebanyak 11 kegiatan, pelatihan kompetensi dasar dan manajerial 327 kegiatan, pelatihan kompetensi fungsional sebanyak 10 kegiatan dan kegiatan berbasis webinar sebanyak 24 kegiatan serta ditambah uji sertifikasi.
Aries mengatakan, untuk PKN II dan Angkatan II mengambil tema strategi pemulihan ekonomi nasional era adaptasi kebiasaan baru dan manajemen bencana.
"Khusus pada hari ini, sebanyak 60 peserta akan mengikuti pelatihan PKN yang mulai dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2021-16 Juni 2021 yang tersebar dari berbagai intitusi maupun provinsi di seluruh Indonesia. Para peserta juga akan menempuh metode pembelajaran blended learning yakni Metode klasikan selama 12 hari, Distance Learning (89 hari) hingga seminar rancangan proyek perubahan hingga presentasi dari proyek perubahan masing masing peserta," tutupnya. (gas)
No comments:
Post a Comment