Jatim Targetkan SMK 70% dan SMA 30%, Perusahaan Membantu Diberi Keringanan Pajak

Dr. Ir. H. Wahid Wahyudi Maolan, MT, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jatim saat mengunjungi SMKN 1 Banyuwangi.

SURABAYA (DutaJatim.com) -  Di jenjang pendidikan Tingkat Atas, Pemprov Jawa Timur (Jatim) mempunyai program untuk memperbanyak Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dibandingkan Sekolah Menengah Atas (SMA). Hal ini disebabkan, karena sebagian besar para lulusan SMA tidak meneruskan pendidikannya ke perguruan tinggi. Keaadaan ini, dinilai kurang strategis bila dilihat dari kesiapan tenaga kerja yang ada.

“Menurut penelitian, sekitar 67% lulusan SMA di Jatim tidak melanjutkan pendidikannya ke jenjang pendidikan perguruan tinggi. Mereka ini langsung mencari kerja. Lulusan SMA kan belum siap kerja, karena tak punya keterampilan, sehingga repot juga. Nah ini kan susah untuk terserap di dunia kerja kalau tak punya keterampilan,” kata Dr. Ir. H. Wahid Wahyudi Maolan, MT, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jatim di sela-sela menerima Pengurus Yayasan Pendidikan Wartawan Jawa Timur di ruang kerjanya, Rabu (17/3/2021).

Bertolak pada kenyataan inilah, Pemrov Jatim mengeluarkan kebijakan akan memperbanyak jumlah SMK. Dengan tujuan agar mereka lebih banyak menempuh pendidikian di SMK. Terutama yang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi, sehingga mereka benar-benar siap untuk memasuki dunia kerja.

“Program kami, nantinya jumlah SMK di Jatim itu mencapai 70%, sedangkan SMA menjadi 30%. Sudah barang tentu untuk membalikkan ini (kan sekarang masih lebih banyak SMA) memerlukan usaha-usaha tak mudah, tetapi ini harus dikejar,” katanya.

Hingga saat ini, di Jatim jumlah SMA Negeri sebanyak 423, SMA Swasta 1.094, jumlah kesemuanya 1.517. Sementara Jumlah SMK Negeri sebanyak 297, SMK Swasta sebanyak 1.844, jumlah SMK di Jatim kesemuanya 2.141.

Untuk itu, Wahid berharap, agar para pengusaha, khususnya yang mempunyai usaha di sekitar SMK, untuk membantunya. Membantu dalam mengembangkan SMK itu sendiri dalam segala aspek, sehingga sekolah tersebut benar-benar dinantikan oleh dunia usaha.

Menurut dia, bagi pengusaha yang telah membantu dalam pengembangan SMK, akan diberikan keringanan pajak. “Ini kan persoalan teknis. Yang jelas, kami memberikan apresiasi dengan membantunya SMK tersebut,” katanya.

Lebih lanjut dia mengatakan, sekarang untuk menjadi kepala sekolah di SMA tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Dimana mereka lahir dari dunia pendidikan murni. Ke depan kepala sekolah di SMK harus mengerti bisnis. Kepala sekolah tidak harus mengajar, tetapi bagaimana mereka megurusi sokalhnya agar maju. (fan)