Petani Menjerit Minta Pemerintah Tak Impor Beras

PONOROGO (DutaJatim.com) - Para petani di Jawa Timur menjerit. Mereka menolak rencana pemerintah yang kembali akan impor beras. Pasalnya, impor beras dipastikan berdampak pada penurunan harga gabah milik petani. Salah satunya gabah milik petani  di wilayah Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. 

Padahal, harga gabah sekarang anjlok. Bisa dibayangkan saat ada beras impor digelontor ke pasar, pasti gabah petani tidak akan laku atau harganya bertambah anjlok. lagi. Salah satu petani yang mengeluh dampak impor beras adalah Lamuji. Petani asal Desa Karanglo Kidul Kecamatan Jambon, Kab. Ponorogo ini, sambat sulit menjual gabah hasil panennya dengan harga yang baik bila rencana impor beras benar-benar dilakukan oleh Pemerintah. Dampak selanjutnya, hasil panen tidak seimbang dengan biaya produksi.

"Lihat saja harga pupuk nonsubsidi mahal, rekoso-nya (penderitaan) petani apa tidak disadari oleh Pemerintah ya!?" kata Lamuji saat ditemui oleh Ahmad, Ketua PC LPPNU Ponorogo yang menggali aspirasi masyarakat soal impor beras. 

Saat dimintai pendapat, Wakil Rais Syuriyah PCNU Ponorogo, Muhammad Asvin Abdu Rohman, menilai rencana pemerintah untuk mengimpor beras di masa panen padi, sangat tidak tepat karena tidak menguntungkan masyarakat.   "Kemaslahatan itu sebagai kunci dari kebijakan pemerintah. Kalau kemudian kebijakan itu membuat sulit, melemahkan ekonomi masyarakat, daya beli menjadi turun atau hasil pertanian tidak mengatrol ekonominya maka itu justru kebijakan tidak tepat," katanya usai pengajian zakat pertanian, di Desa Mrican, Kecamatan Jenanga, Kabupaten Ponorogo, kemarin.

Menurut Gus Asvin, yang juga Pengasuh Pondok Pesantren Darul Ridlo Siman, Ponorogo, pemerintah seharusnya melakukan pengukuran secara konsep umum apakah impor beras, penting atau tidak untuk dilakukan.  "Kalau itu memang penting dan diperlukan hal tersebut bisa dibenarkan," ujarnya.

Dia menambahkan segala kebijakan haruslah terukur secara kemaslahatan agar kebijakan menjadi tepat dan tidak merugikan masyarakat.   Sebelumnya diberitakan, Pemerintah memutuskan untuk impor beras sebanyak satu juta ton pada 2021 melalui Bulog. Rinciannya 500 ribu ton sebagai cadangan beras pemerintah (CBP) dan setengahnya lagi sesuai kebutuhan Bulog.

Impor dilakukan dengan alasan stok yang ada sudah digunakan untuk bansos selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Di samping itu, Pemerintah juga merasa perlu mengantisipasi dampak banjir dan pandemi Covid-19.   

Akan tetapi, dampak impor menurunkan harga gabah milik petani yang ada di wilayah Ponorogo. Atas kejadian itu pihak Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama (LPPNU) Ponorogo melakukan pengawalan atas dampak imor terhadap petani.    "Ketika masa tanam, petani kesulitan pupuk. Lha ini di musim panen harga turun," kata Ahmad, Ketua LPPNU Ponorogo, seperti dikutip dari nu.or.id. (hud)