Bupati Baddrut Tamam : ‘’Penggeseran TPP Pejabat Untuk Stimulan Ekonomi’’

Bupati Pamekasan Baddrut Tamam menerima Rekomendasi DPRD dari Ketua DPRD Fathorrahman Atas Laporan APBD tahun 2020.

PAMEKASAN (DutaJatim.com) - Bupati Pamekasan Baddrut Tamam menegaskan Tambahan Perbaikan Penghasilan (TPP) yang direncanakan akan digeser untuk pembangunan infrastruktur dan kebutuhan public itu adalah pendapatan tambahan bagi ASN yang memiliki jabatan. Hal itu tidak diberlakukan bagi ASN yang tidak memegang jabatan sruktural.

Bupati Baddrut Tamam menegaskan hal itu kepada wartawan usai menghadiri sidang paripurna DPRD Pamekasan, tentang Pandangan Akhir Fraksi DPRD Pamekasan atas Laporan Keterangan Pelaksanaan APBD Tahun 2020 Bupati Pamekasan, di Kantor DPRD Pamekasan, Kamis (8/4/2021).

“TPP ini tidak termasuk tenaga kesehatan maupun tenaga pendidikan atau guru. Tidak ada pengurangan pendapatan bagi mereka itu. Ini hanya bagi ASN yang memilki jabatan atau TPP itu hanya bagi pejabat,” jelasnya. 

Dia menjelaskan APBD Pamekasan tahun 2021 kini rendah,  dan terbatas.  Sementara  banyak infrastruktur yang membutuhkan penanganan segera untuk kepentingan rakyat banyak, misanya infrastruktur jalan yang menjadi kebutuhan vital untuk menggerakkan ekonomi masyarakat.

“Misalnya jalan dari Kecamatan Pegantenan menuju kecamatan Batumarmar itu butuh perbaikan yang luar biasa, disana ada produksi bawang, kemudian ditampung di Waru, ada sector pertanian dan beberapa prioritas yang lain yang harus diperhatikan,” ungkapnya.

Baddrut Tamam mengajak semua pihak untuk menggunakan kaca mata jernih dalam memahami tentang rencana penggeseran TPP bagi pejabat tersebut.  Karena pada hakikatnya TPP itu digeser untuk menjadi stimulan ekonomi dan perbaikan yang perlu ditingkatkan.

“Gaji bupati dan Wabup dulu sejak awal munculnya covid direlakan untuk relawan tenaga medis. Mengapa kok tak ramai saat itu? Dulu ada nggak yang menyampaikan terimakasih kepada Pemkab saat mendapatkan TPP, ada nggak ASN yang menyampaikan begitu? “ tanya dia. 

“Artinya apa?  Yang mau saya sampaikan, ayo kita pakai kacamata jernih, untuk apa TPP itu digeser ? Untuk infrastruktur yang perlu kita perbaiki, untuk stimulasi ekonomi yang perlu kita tingkatkan, “ imbuhnya.  

Dia menegaskan bahwa kebijakan untuk menggeser TPP untuk belanja program public dan belanja public itu adalah hasil kajian dan pembicaraan bersama dari tim anggaran di eksekutif,  bukan keingian bupati secara pribadi. 

Terkait pandangan umum fraksi DPRD Pamekasan atas laporan keterangan APBD tahun 2021, Baddrut Tamam mengaku itu menjadi masukan positif dan akan terus dijadikan catatan untuk perbaikan kinerja. Karenanya dia sampaikan terimakasih kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD Pamekasan.

“Prinsip kita akan terus memperbaiki kinerja. Beberapa hal yang kita capai bukan capaian saya saja, tetapi menjadi bagian dari capaian temen-teman DPRD juga. Jadi keseluruhan yang disampaikan DPRD itu konstruktif positif dan kita tampung semuanya jadi bagian dari catatan perjalanan perbaikan pemerintahan Pamekasan ke depan,” katanya. 

Secara umum realisasi pembangunan pada tahun 2020, kata Baddrut Tamam,  misalnya target dibidang pendidikan sudah banyak yang mencapai target. Di tahun 2020 sudah melatih lebih dari 2.500 orang pengusaha, memfasilitasi kewirausahaan, melatih, diberi bantuan alat, dicarikan modal, diberi pinjaman modal dan pemasaran. 

Tentang infrastruktur, hampir 41 km jalan yang dibangun dari kebutuhan sekitar 70 km. Kekurangannya akan dibuka lagi pada APBD 2021. 

“Dari APBD  2021 ini kita cukup ndak untuk menyelesaikan seluruh perbaikan jalan yang menjadi tanggungjawab kabupaten. Artinya kerja kita sudah  maksimal kerja kita sudah luar biasa,” pungkasnya. (mas)