Soal Mobil SIGAP, Bupati Baddrut Tamam Wadul dan Buka-Bukaan di Hadapan KPK

Bupati Baddrut Tamam bersama Direktur Pencegahan Direktorat III Wilayah II Koordinasi dan Supervisi KPK, Edy Suryanto.

PAMEKASAN (DutaJatim.com) - Bupati Pamekasan Baddrut Tamam wadul dan buka-bukan soal aksi demonstrasi menyoal mobil SIGAP yang dilakukan aktivis LSM di depan kantor KPK beberapa hari lalu. Itu dilakukannya saat memberikan sambutan dalam Rakor Monitoring dan Evaluasi Program Pemberantasan Korupsi Pamekasan, di Mandhepa Agung Ronggosukowati, Rabu (28/4/21).

Rakor itu diikuti oleh Ketua DPRD Pamekasan bersama 10 orang anggotanya, seluruh pimpinan OPD, camat dan organisasi kepala desa se-Pamekasan. Dalam rakor ini hadir Direktur Pencegahan Direktorat III Wilayah II Kordinasi dan Supervisi KPK, Edy Suryanto, bersama stafnya Septa Adiwibawa.

Bupati Baddrut Tamam mengungkapkan LSM tertentu melakukan demo di kantor KPK beberapa waktu lalu. Mereka mempersoalkan pengadaan 187 Mobil SIGAP, mobil untuk program layanan kesehatan gratis di semua desa di Pamekasan yang dinilai bermasalah. Mereka minta KPK memeriksa Bupati dan kepala desa selaku penerima mobil SIGAP tersebut.

Pelaksanaan pengadaan mobil SIGAP, kata Baddrut Tamam,  telah sesuai dengan aturan dan mekanisme yang berlaku. Di depan para pejabat KPK, Baddrut Tamam menegaskan bahwa dirinya menjamin semua proses pengadaan mobil SIGAP oleh OPD terkait bersih dan telah berjalan sesuai aturan. 

“Saya pastikan kepada OPD bahwa kita ini bersih. Penting ini saya sampaikan kepada pejabat KPK karena isunya di desa-desa, Pak Bupati mau ditangkap, bahkan isunya juga beberapa kades juga mau ditangkap. Saya sudah tahu siapa aktornya. Saya sudah tahu siapa yang menggerakkan,” ungkap Baddrut Tamam. 

Berdasarkan laporan dan  informasi yang diterimanya dari berbagai sumber, lanjutnya, orientasi orang yang melakukan aksi demo di depan kantor KPK, diketahui ternyata karena faktor politik. Atas laporan dan aksi demo yang dilakukan oleh beberapa orang yang tidak bertanggungjawab itu, Baddrut Tamam menegaskan  akan menghadapinya. 

Menurut dia, jika yang benar takut maka yang salah akan berani. Dia mengaku pernah didatangi oleh sejumlah orang yang tujuannya menakut-nakuti untuk kepentingan pribadi. “Karenanya di pemerintahan saya ini seluruh OPD saya perintahkan di jam kerja tidak boleh menerima tamu yang tidak ada korelasinya dengan perbaikan kinerja. Kalau ada kerja aparatur sipil yang tidak baik, NGO bisa datang langsung ke bupati karena yang dipilih oleh rakyat itu bupati, bukan kepala dinas,” ungkapnya.

Terkait dengan upaya pencegahan korupsi  di Pamekasan, Baddrut Tamam mengaku bahwa pelaksanaan pemberantasan korupsi cukup baik. Dia lalu membeberkan  capaian program pemberantasan korupsi terintegrasi KPK di Pamekasan. 

“Pada tahun 2019 capaian kita ini 73 %, sedangkan capaian Provinsi Jawa Timur waktu sebesar 81%. Kita selisih sekitar 4%. Kemudian kita menjadi peringkat ke 29 nasional. Di tahun 2020 kita naik jadi 77 %, kita peringkat ke 18 nasional,” ungkapnya. 

Baddrut Tamam mengaku terus berkomitmen melakukan beberapa intervensi, yaitu beberapa OPD yang memerlukan perhatian khusus. “Komitmen kita kabupaten ini berdaya saing dengan kabupaten maju, saya memilih hidup sederhana karena jika pemimpinnya tidak hidup sederhana, untuk kemudian bisa mencapai itu semua saya mengajak kepada seluruh aparatur sipil pemerintahan ini juga memilih hidup sederhana,” katanya.

Atas wadulan Bupati Baddrut Tamam, Direktur Pencegahan Direktorat III Wilayah II Koordinasi dan Supervisi KPK, Edy Suryanto, meminta agar pihak Inspektorat untuk melakukan audit atas pelaksanaan program pengadaan mobil SIGAP  tersebut.  “Soal demo mobil SIGAP itu, saya minta inspektorat untuk mengaudit,” katanya.  (mas)